TRANSFORMASI PETANI PERDESAAN BERWAWASAN BISNIS MELALUI KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI BERBASIS PENDEKATAN DAN MEDIA RAKYAT

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Data sensus pen¬duduk tahun 2008 menunjukkan bahwa sekitar 56 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Namun, sebagian besar penduduk desa adalah miskin dan terbelakang. Dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58 persen diantaranya adalah orang desa dan 70 persennya adalah petani. Data komposisi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan daerah pada tahun 2007-2008 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Daerah
2007-2008
Status Pekerjaan Perkotaan Perdesaan
2007 2008 2007 2008
Berusaha Sendiri 23,6 23,8 18,2 18,0
Berusaha dibantu pekerja tak dibayar 11,7 12,9 27,2 27,1
Berusaha dibantu pekerja tetap 3,9 3,8 2,2 2,3
Buruh/karyawan 45,7 44,3 16,4 15,7
Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar 8,1 7,9 23,4 23,3
Pekerja bebas pertanian 2,3 2,2 8,3 8,4
Pekerja bebas non pertanian 4,7 5,1 4,3 5,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Sumber : Sakemas (2007-2008)

Dalam dua dekade terakhir, posisi desa sebagai kantong kemiskinan utama tidak pernah beringsut. Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 1990 ditemukan jumlah penduduk miskin sebesar 27,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya (17,8 juta jiwa) adalah orang desa. Pada 1998, ketika Indonesia memulai proses reformasi, terdapat 49,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang miskin. Dari jumlah itu, 60 persen di antaranya (29,7 juta jiwa) tinggal di perdesaan. Lebih dari sewindu setelah reformasi, angka kemiskinan di perdesaan tidak merangkak jauh. Desa tetap menjadi kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 73.798 desa yang terletak di 440 kabupaten. Dari jumlah sebesar itu, hampir setengahnya (45,98 persen) masih tergolong miskin dan tertinggal. Jumlah penduduk miskin terutama memusat di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sumatera menjadi daerah kedua setelah Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 20,4 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Pemusatan kemiskinan, terutama di desa-desa di Pulau Jawa dan Sumatera, mencapai 78 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2007).
Sementara itu, pertanian kini telah memasuki era globalisasi. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi semakin menempatkan sektor pertanian di Indonesia pada posisi sulit. Globalisasi berarti perubahan total dalam lingkungan tata niaga produk pertanian di dunia, disamping perubahan-perubahan lain yang menyangkut masalah proses alih teknologi pertanian dan sebagainya. Pada era tersebut Indonesia tidak hanya memproduksi produk-produk pertanian tetapi juga menjadi pasar dari produk-produk pertanian dari negara lain sehingga terjadi persaingan antara petani satu negara dengan negara lain. Padahal, jika kita melihat kualitas sumberdaya pertanian Indonesia, kondisinya sangat memprihatinkan. Sekitar 80 persen petani Indonesia memiliki tingkat pendidikan formal hanya sampai tamat SD, tidak tamat SD, bahkan tidak sekolah sama sekali. Sementara mereka yang berasal dari lulusan sarjana hanya 3,5 persen.
Sementara kualitas sumberdaya pertanian sangat rendah, wibawa sektor pertanian sebagai salah satu sektor penyokong perekonomian nasional juga semakin menurun. Pernyataan ini dibuktikan oleh semakin menurunnya minat generasi muda terhadap studi pertanian, yang dianggap identik dengan kemiskinan dan kebangkrutan. Dari hasil seleksi nasional ujian masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 2008, terdapat sisa kursi kosong sebesar 2.894 pada program studi pertanian dan peternakan di 47 perguruan tinggi negeri. Nampak sekali minat kaum muda terhadap pertanian begitu rendah.
Akibat dari rendahnya kualitas petani sebagai pelaku utama sektor pertanian, mayoritas petani berfokus pada kegiatan on farm agribusiness berskala kecil. Tidak banyak teknologi dan mekanisasi yang digunakan dalam aktivitas pertanian. Selain itu, arus informasi yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian menjadi sangat sulit terjangkau oleh petani. Akibatnya, pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian masih sangat kecil dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani. Selain itu, kondisi ini juga berefek pada kualitas produk pertanian yang belum optimal baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
Dalam menghadapi tantangan perekonomian pasar serta menyongsong era globalisasi, keberhasilan proses pembangunan pertanian tergantung pada penguasaan teknologi pertanian oleh petani dan kemampuan bersaing dari para petani suatu negara. Kondisi ini akan sulit mengingat mayoritas petani di Indonesia adalah petani-petani kecil dengan kualitas sumberdaya manusia yang tergolong sangat rendah.

1.2 Rumusan Masalah
Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Akibat dari globalisasi secara langsung berefek pada sektor pertanian. Dampak arus globalisasi dalam bidang pertanian adalah ditandai dengan masuknya produk pertanian impor yang relatif murah karena diproduksi dengan cara efisien dan pemberian subsidi yang besar pada petani di negara asalnya, produk tersebut membanjiri di pasar-pasar domestik di Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa pertanian Indonesia tidak dapat menghindari arus globalisasi. Sehingga yang harus dilakukan oleh petani adalah memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh hasil yang maksimal. Agar dapat memanfaatkan kondisi di masa globalisasi dengan maksimal, petani harus menguasai teknologi dan penggunaannya dalam aktivitas pertanian, memperoleh informasi dengan cepat, dan mengubah paradigm berpikir dari pertanian on farm agribusiness menjadi pertanian berwawasan bisnis. Artinya, petani tidak hanya berpikir bagaimana memproduksi produk pertanian yang bagus secara kualitas dan kuantitas dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya, teknologi dan informasi yang ada, namun petani juga harus dapat memasarkan produk pertanian atau mengolahnya menjadi produk turunan yang bernilai jual tinggi.
Mengingat kualitas sumberdaya manusia pertanian Indonesia yang masih sangat rendah, maka untuk bertahan pada kondisi era globalisasi menjadi sangat sulit. Pertanian tradisional dengan skala usaha kecil akan sangat sulit bersaing dengan para petani negara lain yang mengimpor produk pertanian mereka ke Indonesia. Apalagi jika mayoritas pemasaran produk pertanian petani masih mengandalkan tengkulak yang memberikan keuntungan yang rendah kepada petani.
Namun, para petani tidak memiliki pilihan lain karena mereka memiliki banyak sekali keterbatasan untuk dapat mengakses teknologi, jaringan dan informasi.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :
1) Bagaimana dampak globalisasi terhadap sektor pertanian di Indonesia?
2) Bagaimana mempertahankan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi globalisasi melalui kelembagaan sosial ekonomi?
3) Bagaimana urgensi sumberdaya manusia pertanian terhadap pembangunan pertanian pedesaan serta upaya pengembangannya dalam menghadapi globalisasi?

1.2 Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari karya tulis ini adalah :
1) Menganalisis dampak globalisasi terhadap sektor pertanian di Indonesia.
2) Merumuskan upaya mempertahankan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi globalisasi melalui kelembagaan sosial ekonomi.
3) Menganalisis urgensi sumberdaya manusia pertanian terhadap pembangunan pertanian pedesaan serta upaya pengembangannya dalam menghadapi globalisasi.

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari karya tulis ini antara lain :
1) Bagi penulis, karya tulis ini akan menambah wawasan dan kompetensi di bidang pertanian pedesaan.
2) Bagi pembaca, karya tulis ini akan memberikan gambaran mengenai pertanian pedesaan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian dalam menghadapi globalisasi sehingga dapat menjadi referensi dalam penerapannya, baik oleh pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) dan masyarakat.

II. TELAAH PUSTAKA

2.1 Aspek-Aspek Kultural dan Struktural Masyarakat Desa
Masyarakat desa merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kultural dan aspek struktural. Aspek kultural suatu masyarakat adalah analog dengan aspek rohani sedangkan aspek strukturalnya analog dengan aspek jasmani suatu makhluk (Y.B.A.F. Mayor Polak, 2006). Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang masyarakat desa, maka seharusnya terdapat satu paket pembahasan tentang aspek kultural dan struktural.

2.1.1 Aspek Kultural Masyarakat Desa
Menurut Horton dan Hunt, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut. Secara umum, karakteristik budaya masyarakat desa Indonesia masih termasuk ke dalam masyarakat tradisional. Konsep kebudayaan tradisional menurut Raharjo dalam buku Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian adalah gambaran tentang cara hidup masyarakat desa yang belum dimasuki oleh penggunaan teknologi modern atau merupakan produk dari besarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung kepada alam. Menurut Paul H. Landis (1948), besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan oleh: 1) sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian; 2) tingkat teknologi mereka; 3) sistem produksi yang diterapkan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama menjadi faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional, yakni kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat amat tergantung kepada pertanian, tingkat teknologinya rendah, dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Selanjutnya, Paul H. Landis menguraikan ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa sebagai berikut.
1) Sebagai konsekuensi dari ketidakberdayaan mereka terhadap alam, maka masyarakat desa yang demikian ini mengembangkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alam. Pertanian sangat tergantung kepada keadaaan atau jenis tanah, tingkat kelembaban, ketinggian tanah, topografi, banyaknya curah hujan, dan lainnya. Sehingga masyarakat desa mengembangkan tingkat dan bentuk adaptasi terhadap berbagai bentuk kekhususan lingkungan alam tersebut.
2) Pola adaptasi yang pasif terhadap lingkungan alam berkaitan dengan rendahnya tingkat inovasi masyarakatnya.
3) Tingginya rasa kekeluargaan dan kolektivitas di antara masyarakat desa.
4) Pengaruh alam juga terlihat pada kebiasaan hidup yang lamban. Kebiasaan hidup yang lamban ini disebabkan karena masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh irama alam yang teratur dan lamban.
5) Dominasi alam yang kuat terhadap masyarakat desa juga mengakibatkan tebalnya kepercayaan mereka terhadap takhayul.
6) Sikap pasif dan adaptif masyarakat desa terhadap alam juga terlihat dalam aspek kebudayaan material mereka yang relatif bersahaja. Kebersahajaan itu terlihat pada arsitektur rumah dan alat-alat pertanian.
7) Ketundukan masyarakat desa terhadap alam juga menyebabkan rendahnya kesadaran mereka akan waktu.
8) Besarnya pengaruh alam juga mengakibatkan masyarakat desa cenderung bersifat praktis. Artinya, mereka tidak begitu mengindahkan segi keindahan dan ornament-ornamen.
9) Pengaruh alam juga mengakibatkan terciptanya standar moral yang kaku di kalangan masyarakat desa. Moralitas dalam pandangan masyarakat desa adalah sebagai sesuatu yang absolut. Tidak ada kompromi antara yang baik dan buruk, cenderung kepada pemahaman yang bersifat hitam-putih.
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa salah satu ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa adalah ketergantungan yang besar pada sektor pertanian. Pertanian perdesaan tidak akan terlepas dari istilah peasant dan subsistensi. Peasantt sering diterjemahkan sebagai petani kecil. Namun, E. Rogers menguraikan ciri-ciri peasant, yaitu: 1) petani produsen yang subsisten, sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri (keluarga), tidak untuk mencari keuntungan; 2) orientasinya yang cenderung pedesaan dan tradisional, tetapi memiliki keterkaitan erat (mengacu) ke kebudayaan kota atau pusat kekuasaan tertentu; 3) jarang yang sepenuhnya mencukupi kebutuhan diri sendiri (self-sufficient).
Terdapat sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa peasant di dunia ini tidak homogen (E.P. Archetti dan S. Aass dalam Newby, 1978). Dengan demikian, sangat sulit untuk mendapatkan ciri-ciri peasant yang umum berlaku untuk seluruh I peasant yang ada di dunia ini. Namun, di antara sekian ciri yang erat dengan keberadaan peasant adalah subsistensi. Subsistensi inilah yang membedakan peasant dengan petani modern (agrikultural entrepreneur).
Subsistensi secara umum diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Cara hidup yang cenderung minimalis dari seorang peasant tidak harus diartikan bahwa dia hanya menanam tanaman sebatas yang dikonsumsi saja. Hal ini terutama disebabkan olah kenyataan bahwa peasant merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar dengan peradaban yang lebih maju. Dalam kaitannya dengan tingkat peradaban yang telah maju ini, maka peasant tidak bercocok tanam sekedar untuk hidup (biologis). Mereka juga memerlukan biaya-biaya tambahan untuk membiayai kehidupan sosial-kulturalnya yang biasa disebut biaya-biaya sosial. Menurut Eric R. Wolf (1966), produksi pertanian peasant disamping untuk keperluan hidup (biologis) keluarga, juga untuk dana penggantian (replacement fund), dana seremonial (ceremonial fund), dan dana sewa tanah.
Pola kebudayaan peasant belum cukup representatif untuk mewakili gambaran umum pola kebudayaan masyarakat desa di Indonesia. Pola kebudayaan peasant hanya terlihat dominan di Jawa. Di Indonesia masih terdapat kelompok petani dan masyarakat desa lainnya yang cukup bervariasi dilihat dari aspek kulturalnya. Untuk sebagian, pola kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat tidak terlepas dari cara hidup atau sistem mata pencaharian masyarakat itu. Sedangkan untuk sebagian yang lain, agama atau kepercayaan sering menjadi cultural focus pola kebudayaan suatu masyarakat.

2.1.2 Aspek Struktural Masyarakat Desa
Secara umum, istilah struktur dipahami sebagai susunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), struktur juga berarti susunan atau cara sesuatu disusun atau dibangun. Sedangkan struktur sosial dalam kamus tersebut diartikan sebagai konsep perumusan asas-asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam sosiologi. Dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences (H.P. Fairchild, 1975) misalnya, struktur sosial diartikan sebagai pola yang mapan dari organisasi internal setiap kelompok sosial.
Struktur sosial sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Eratnya dua fenomena ini digambarkan J.B.A.F. Mayor Polak lewat pendapat bahwa antara kebidayaan dan struktur terdapat korelasi fungsional. Artinya, antara kebudayaan dan struktur dalam suatu masyarakat terjadi keadaan saling mendukung dan membenarkan. Hal ini berarti jika terjadi perubahan dalam kebudayaan, maka akan diikuti oleh perubahan dalam struktur, demikian pula sebaliknya. Sedangkan John M. Shephard menggambarkan eratnya dua fenomena tersebut dalam bagan berikut.

Gambar 1. Hubungan Struktur Sosial dengan Kebudayaan
Sumber: Shephard (1966)
Dalam bagan di atas terlihat jelas gambaran saling mempengaruhi antara kultur dan struktur sosial. Bentuk keterkaitannya lebih jelas lagi bila dilihat dalam sebuah lembaga, yakni ketika orang yang satu berinteraksi dengan yang lainnya berdasarkan status dan peran mereka masing-masing di dalam lembaga tersebut.

2.1.2.1 Struktur Fisik Desa
Struktur fisik desa berkaitan erat dengan lingkungan fisik desa dalam berbagai aspeknya. Secara lebih khusus, struktur fisik berkaitan dengan lingkungan geografis dengan segala ciri-cirinya seperti: iklim, curah hujan, keadaan atau jenis tanah, ketinggian tanah, tingkat kelembaban udara, tofografi dan lainnya. Variasi dalam perbedaan ciri-ciri fisik ini akan menciptakan pula perbedaan dalam jenis tanaman yang ditanam, sistem pertanian yang diterapkan, dan lebih lanjut adalah pola kehidupan dari masing-masing kelompok masyarakat. Lingkungan geografis yang member kemungkinan untuk budidaya tanaman padi akan menciptakan masyarakat petani sawah yang berbeda dengan lingkungan geografis yang cocok untuk budidaya tanaman gandum dengan petani gandumnya. Tanah-tanah yang kurang subur akan cenderung menciptakan desa-desa kecil yang terpencar, berjauhan satu sama lain, dengan penduduk yang jarang. Sebaliknya, tanah-tanah yang subur akan cenderung menciptakan desa-desa yang besar, berdekatan satu sama lain, dan berpenduduk padat.

2.1.2.2 Strafikasi Sosial
Stratifikasi sosial adalah penggambaran kelompok-kelompok sosial ke dalam susunan yang hierarkis dan berjenjang. Alasan mengapa dalam masyarakat terjadi pelapisan-pelapisan adalah karena kehidupan manusia didekati oleh nilai. Keberadaan nilai selalu mengandung kelangkaan, tidak mudah didapat, dan oleh karenanya memberi harga bagi para penyandangnya. Siapa yang memperoleh lebih banyak hal yang bernilai, maka semakin terpandang dan tinggi kedudukannya. Apa yang dipandang bernilai tinggi dalam kehidupan manusia adalah tidak sama pada setiap masyarakat. Secara umum, hal-hal yang mengandung nilai berkaitan dengan harta/kekayaan, jenis mata pencaharian, pengetahuan/pendidikan, keturunan, keagamaan, dan unsure-unsur biologis (usia, jenis kelamin) dalam masyarakat yang bersahaja.

2.1.2.3 Diferensiasi Sosial
Diferensiasi sosial atau struktur sosial horisonta suatu masyarakat adalah berkaitan dengan banyaknya pengelompokan-pengelompokan sosial yang ada dalam masyarakat itu tanpa menempatkannya dalam jenjang hierarkis. Semakin maju atau modern suatu masyarakat semakin tinggi tingkat diferensiasinya. Sebaliknya, semakin bersahaja suatu masyarakat, semakin rendah pula tingkat diferensiasinya.

2.2 Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia
Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal” dalam http://www. balipos.co.id, didownload 17/9/2003, mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.
S. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” dalam Iun, http://www.balipos.co.id mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.
Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” dalam http://www.balipos.co.id, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam.
Selain bentuk-bentuk kearifan lokal yang disebutkan di atas, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan tepa selira (toleransi) merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada diri mereka.
Kearifan lokal inilah yang mendorong manusia berkelompok dan membentuk entitas. Bagi Francis Fukuyama, penulis buku Trust the Social Virtues and the Creation of Prosperity, kearifan lokal merupakan modal sosial yang dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fukuyama menunjukkan hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi, dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh di antara sesama pelaku ekonomi.

2.3 Koperasi sebagai Kelembagaan Sosial Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal
Dr. Fay (1908) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organiasasi. R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “sepuluh tahun koperasi : penerangan tentang koperasi oleh pemerintah 1930-1940” menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukarela sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
Pengertian koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan dan asas koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan koperasi seperti yang diuraikan dalam Bab II Pasal 3 UURI No.25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya dalam bab III, bagian pertama pasal 4 UURI No 25 Tahun 1992 diuraikan fungsindan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usahan bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Koperasi dapat mengurangi tingkat penggangguran.
2) Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
3) Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.
4) Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
5) Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.
Koperasi adalah konsep dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Realitanya adalah individu-individu anggota masyarakat yang bergerak dalam upaya mencapai suatu tujuan, yaitu yang bersangkutan dengan aspek peningkatan kesejahteraan hidup, dengan cara bekerjasama dalam organisasi yang diabstraksikan pada kelembagaan sosial ekonomi yang bernama koperasi. Koperasi dibedakan dengan organisasi ekonomi lainnya, dengan ciri bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Disebut demikian, karena dalam mencapai tujuan ekonomis tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi di antara semua manusia yang terlibat di dalamnya, baik di antara yang tergolong anggota, pengurus, dan ataupun dengan pengelola usahanya, yang berpijak pada pola tingkah laku kebudayaan organisasi koperasi. Karena itulah koperasi disebut kelembagaan sosial ekonomi.
Budaya koperasi tercermin dalam koperasi sebagai pedoman organisasi dan usahanya. Asas koperasi adalah kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan salah satu nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kedua asas koperasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian bagi kepentingan bersama.
2) Asas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa mementingkan kepentingan sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama.
2.4 Peran dan Keberhasilan Koperasi di Berbagai Negara
Beberapa contoh koperasi telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi. Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa, sebagaimana halnya koperasi-koperasi di negara-negara skandinavia. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (Mutis, 2003). Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya.
Di Indonesia, menurut sumber Dekopin, terdapat sekitar 116.000 unit koperasi (Kompas, 2004). Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar dan potensial untuk dikembangkan. Sementara itu di Amerika Serikat jumlah anggota koperasi kredit (credit union) mencapai sekitar 80 juta orang dengan rerata simpanannya 3000 dollar (Mutis, 2001). Di Negara Paman Sam ini koperasi kredit berperan penting terutama di lingkungan industri, misalnya dalam pemantauan kepemilikan saham karyawan dan menyalurkan gaji karyawan. Begitu pentingnya peran koperasi kredit ini sehingga para buruh di Amerika Serikat dan Kanada sering memberikan julukan koperasi kredit sebagai people’s bank, yang dimiliki oleh anggota dan memberikan layanan kepada anggotanya pula.
Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan (Rahardjo, 2002).
Contoh lain adalah perdagangan bunga di Belanda. Mayoritas perdagangan bunga disana digerakkan oleh koperasi bunga yang dimiliki oleh para petani setempat. Juga Koperasi Sunkis di California (AS) yang mensuplai bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, sehingga pabrik tersebut tidak perlu membuat kebun sendiri. Dengan demikian pabrik Coca Cola cukup membeli sunkis dari Koperasi Sunkis yang dimiliki oleh para petani sunkis (Mutis, 2001). Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe (Krisnamurthi, 2002), Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi.

III. METODE PENULISAN

3.1 Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi untuk pembuatan karya tulis ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah terdokumentasi sebelumnya (data sekunder), baik berupa data BPS, lembaga-lembaga penelitian atau publikasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.2 Pengolahan Data dan Informasi
Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan studi pustaka yang dikelompokkan secara sistematis dan relevan dengan masing-masing sub bab dalam tema penulisan karya tulis.

3.3 Analisis dan Sintesis
Data dan informasi yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis relevansinya dengan ide penulisan karya tulis, untuk kemudian menghasilkan gagasan baru serta keakuratan penerapan ide sesuai dengan tema karya tulis.

3.4 Pengambilan Kesimpulan dan Perumusan Saran
Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan perumusan saran didasarkan pada prediksi keberhasilan penerapan ide dalam karya tulis.

IV. ANALISIS DAN SINTESIS

4.1 Dampak Globalisasi Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia
Globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas. Dalam pandangan Kenichi Ohmae, globalisasi bukan saja membawa ideologi yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal di kalangan penduduk dunia, tetapi juga turut mengancam proses pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada intinya ingin mewujudkan negara tanpa batas (Borderless). Globalisasi adalah sebuah fenomena multi dimensi yang meliputi ekonomi, politik, budaya dan ideologi.
Menurut Salim (1995), globalisasi mencakup lima unsur penting, yaitu: 1) globalisasi dalam perdagangan, yaitu dengan adanya AFTA, APEC, dan WTO; 2) globalisasi investasi, dimana modal akan mengalir ke tempat yang memberi banyak keuntungan; 3) globalisasi industri, dimana suatu barang tidak hanya diproduksi pada suatu tempat akan tetapi dibanyak tempat; 4) globalisasi teknologi, terutama teknologi di bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, dan sebagainya; dan 5) globalisasi konsumsi, dimana terjadi peralihan dari pemenuhan kebutuhan (needs) kepada pemenuhan permintaan (wants).
Dalam sektor pertanian, genderang globalisasi pertanian di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan hongitochten, yaitu cara perdagangan monopoli yang disertai dengan penghancuran kebun-kebun/hutan-hutan rempah penduduk yang berani menyaingi monopoli perdagangan tersebut (Satari, 1999). Pada tahun 1830 globalisasi semakin kentara dengan diterapkannya kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel). Tanah sebagai sumberdaya alam yang penting dikuasai oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang di desa diwakili Kepala Desa dan dipinjamkan kepada petani, dan petani harus membayarnya. Pada tahun 1870 Pemerintah Kerajaan Belanda memberlakukan Undang-Undang Agraria (Agrarische) sebagai pelumas masuknya modal swasta Eropa sebagai tonggak pertanian modern (estate). Rakyat pedesaan yang semula merupakan petani mandiri berubah status menjadi buruh perkebunan, dan berakhir di awal abad ke 19 (VOC bangkrut).
Globalisasi pertanian di Indonesia memuncak pada era 1970-an, ketika program Revolusi Hijau (Green Revolusion) intens diintroduksikan. Berbagai input luar produk dari perusahaan-perusahaan Trans National Corporations (TNCs) dipaksakan kepada petani untuk diterapkan. Puncaknya tercapai tahun 1985, yaitu swasembada beras. Setelah itu intensitas dan eskalasi pasar input luar semakin menggila seiring dengan dikembangkannya konsepsi agribisnis. Di penghujung abad 20, kebijakan ekonomi makro Indonesia semakin jelas tepolarisasi pada pertumbuhan. Implikasinya, alokasi sumberdaya untuk pembangunan pertanian tergeser oleh sektor manufaktur sebagai sektor prioritas. Dengan demikian, pembangunan yang selayaknya “agriculture-led” menjadi di dominasi oleh pembangunan yang bersifat “manufacturing industries-led”.
Permasalahan pertanian Indonesia dan kesejahteraan petani tidak hanya dipengaruhi oleh on-farm agribusiness tetapi juga olah off-farm agribusiness. Arifin (2001:100) menyatakan bahwa dunia agribisnis di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya merupakan suatu “sistim pertanian rakyat” dan hanya sedikit saja yang berupa “sistim perusahaan pertanian”. Walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan dan sangat menentukan kinerja secara keseluruhan pertanian Indonesia, akan tetapi perbedaan pada skala usaha, penguasaan teknologi, kemampuan manajemen, dan pespektif pemasaran sudah cukup mewakili kenyataan bahwa keduanya merupakan entitas yang sangat berbeda.
Globalisasi merupakan permasalahan off-farm agribusiness yang dihadapi petani saat ini. Makna globalisasi pada dasarnya adalah semakin menipisnya batas-batas hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam berbagai hal, antara lain dalam hal ekonomi, politik, migrasi, komunikasi dan transportasi.
Dampak arus globalisasi dalam bidang pertanian ditandai dengan masuknya produksi pertanian impor yang relatif murah karena diproduksi dengan cara efisien dan pemberian subsidi yang besar pada petani di negara asalnya, produk tersebut membanjiri di pasar-pasar domestik di Indonesia. Gejala perdagangan bebas ditandai dengan mengalirnya beras, gula, kedele, jagung, ayam potong dari beberapa negara tetangga, bahkan akhir-akhir ini udang-pun masuk dari China ke Indonesia.
Sementara itu, petani dan pertanian di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah mendasar, yaitu masih lemahnya interlinkage antara penyedia input, pasar, industri pengolahan dan lembaga keuangan dengan para petani kita. Sebenarnya negara kita memiliki potensi pertanian dan sumber bahan baku yang luar biasa namun belum dikelola dengan efisien. Komoditas perikanan, perkebunan, tanaman pangan dan hutan yang luar biasa belum dikelola secara profesional dan efisien untuk meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah bagi petani yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh petani pekebunan kakao kita masih menjualnya dalam bentuk biji kering serta perkebunan kelapa sawit kita yang merupakan produsen kelapa sawit nomor dua di dunia (Kompas, 7 Juli 2004) juga masih menjual dalam bentuk produk primer yang sudah barang tentu memiliki nilai tambah yang sangat rendah jika dibandingkan dengan penjualan produk olahan.
Selain itu, rendahnya pendidikan formal petani Indonesia mengakibatkan rendahnya penguasaan mereka terhadap teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi aktivitas pertanian. Akibatnya, mayoritas petani Indonesai di perdesaan masih mengelola kegiatan pertanian dengan teknologi yang sederhana, skala usaha yang kecil, informasi yang terbatas dengan kecenderungan mengandalkan informasi secara turun-menurun dari generasi sebelumnya dan jaringan komunikasi yang sangat minim.
Artinya, dampak arus globalisasi tidak diiringi dengan penyiapan sumberdaya pertanian Indonesia yang kuat dan kompeten. Realitas yang menunjukkan bahwa sekitar 80 persen petani Indonesia memiliki tingkat pendidikan formal hanya sampai tamat SD, tidak tamat SD, bahkan tidak sekolah sama sekali, dan mereka yang berasal dari lulusan sarjana hanya 3,5 persen menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia pertanian Indonesia sangat membutuhkan perhatian, khususnya dalam menghadapi kuatnya dampak arus globalisasi dewasa ini.

4.2 Upaya Mempertahankan Sektor Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Kelembagaan Sosial Ekonomi
Besarnya dampak globalisasi terhadap sektor pertanian Indonesia mengharuskan adanya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mengambangkan sektor ini, diantaranya dengan memperkuat kelembagaan sosial ekonomi pertanian di perdesaan. Koperasi merupakan kelembagaan sosial ekonomi yang melandaskan gerakannya pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kehadiran koperasi di perdesaan memiliki banyak dampak positif. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.
Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi, inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.
Prinsip yang diterapkan pada koperasi adalah prinsip yang berfokus pada anggotanya dimana hal itu akan membuat para petani diperdesaan yang tergabung sebagai anggota koperasi akan sangat terbantu dalam meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, keberadaan koperasi sangat membantu para petani memilki akses dan posisi tawar dalam pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga para petani tidak hanya memfokuskan kegiatannya pada on farm agribusiness, tetapi juga off farm agribusiness. Produk pertanian yang dipasarkan bukan lagi produk mentah melalui tengkulak, namun melalui koperasi produk yang ditawarkan adalah produk olahan atau produk turunan melalui serangkaian pengolahan menggunakan teknologi sehingga nilai jual produk ini jauh lebih tinggi dibandingkan produk mentah. Selain itu, koperasi juga membantu dalam jangkauan pemasaran produk melalui jaringan komunikasi dan informasi yang lebih luas. Dengan demikian, produk pertanian perdesaan dapat dipasarkan tidak hanya di pasar-pasar lokal, namun juga di pasar regional, nasional bahkan internasional. Terlebih lagi, melalui koperasi, kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian perdesaan dapat ditingkatkan secara perlahan melalui pendidikan dan pembinaan pertanian di koperasi sehingga para petani dapat melaksanakan fungsi produksi, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian dengan optimal.
Namun, kendala yang selama ini dihadapi oleh koperasi adalah masih kecilnya skala usaha, tidak berjalannya prinsip-prinsip ekonomi dan lemahnya sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya. Lemahnya sumberdaya manusia yang terlibat di dalam koperasi merupakan fenomena yang perlu diatasi agar dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan koperasi. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan melalui proses pendidikan, baik melalui pendidikan sekolah maupaun pendidikan luar sekolah.
Operasionalisasi pengembangan sumberdaya manusia koperasi melalui berbagai kegiatan pelatihan yang sering dilaksanakan, belum menganalisis warga belajarnya melalui pendekatan sistem sosial ekonomi koperasi. Fenomena yang terjadi sekarang dimana warga belajar lebih ditekankan kepada sub sitem cooperative enterprise dan cooperative group-nya saja, sehingga pencapaian pelatihan baru akan berdampak pada sebagian sub sistem yang ada. Untuk itu perlu dibuat suatu model pelatihan terpadu dalam koperasi melalui pendekatan sistem sosial ekonomi koperasi berbasis pendekatan dan media rakyat. Pembuatan model pelatihan terpadu bagi koperasi melalui pendekatan sosial ekonomi bertujuan agar dapat:
1) Mengatasi kelemahan sumberdaya manusia koperasi.
2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi pada sub sistem yang ada dalam sistem sosial koperasi.
3) Memadukan pelaksanaan pendidikan antar sub sistem yang ada sehingga terbentuk kekuatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan terintegrasi dalam suatu arah kepentingan bersama sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi.
4) Adanya suatu model pendidikan terpadu bagi koperasi yang dapat dijadikan dasar kebijakan pelaksanaan pendidikan bagi sumberdaya manusia koperasi.
Data menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi Indonesia periode 2005 – 2006 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 6.363 unit atau 4,71 persen. Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan jumlah koperasi terbesar (di atas 15 persen) pada periode ini, yaitu: 1) Kepulauan Riau sebesar 27,57 persen; 2) Maluku sebesar 18,07 persen; 3) Gorontalo sebesar 16,82 persen; dan 4) Kalimantan Timur sebesar 15,48 persen. Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan jumlah adalah Papua Barat sebesar 12,18 persen. Dari jumlah perkembangan tersebut, jumlah yang aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4.126 unit atau 4,35 persen. Ada 5 (lima) propinsi dengan
peningkatan jumlah yang aktif terbesar (di atas 15 persen), yaitu: 1) Kepulauan Riau sebesar 41,11 persen; 2) DKI Jakarta sebesar 20,27 persen; 3) Sulawesi Tengah sebesar 19,40 persen; 4) Maluku Utara sebesar 17,11 persen; dan 5) Kalimantan Tengah sebesar 15,86 persen. Sedangkan perkembangan jumlah yang tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.237 unit atau 5,57 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah yang tidak aktif terbesar (diatas 50 persen), yaitu: 1) Kalimantan Timur sebesar 254, 31 persen; 2) Maluku sebesar 52,63 persen; dan 3) Gorontalo sebesar 52,41 persen. Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah koperasi Indonesia yang tidak aktif masih menunjukkan angka yang tinggi dibanding jumlah koperasi yang aktif secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembalikan koperasi sebagai kelembagaan sosial ekonomi yang mampu membangun pertanian dan perekonomian perdesaan.
4.3 Urgensi Sumberdaya Manusia Petani Terhadap Pembangunan Pertanian Pedesaan Serta Upaya Pengembangannya dalam Menghadapi Globalisasi.
Kekeliruan terbesar yang dilakukan dalam proses pembangunan pertanian di Indonesia terletak pada pendekatan dan metodologinya. Ciri dominan yang melekat di dalamnya adalah top-down (dipaksakan dari atas), indoktrinatif (bersifat mengajari, bukan mendidik) dan instant (berorientasi pada hasil, bukan proses). Pendekatan ini telah menempatkan petani lebih sebagai objek dari program pembangunan. Lewat program revolusi hijau (lebih dikenal sebagai program Bimas, Inmas dan Insus) misalnya, petani padi dipacu untuk berproduksi semaksimal mungkin. Tujuannya agar penyediaan pangan bagi rakyat dapat dijamin. Negara, melalui berbagai instrumen kebijakan, regulasi, dan aparatusnya mulai mengatur apa yang harus dilakukan petani; mulai dari pemilihan bibit (padi), metode atau prosedur budidaya, sampai ke tataniaganya. Semua itu dijalankan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petani. Negara juga melakukan intervensi secara struktural kelembagaan untuk menyukseskan program pembangunan. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) diterjunkan ke desa-desa untuk mengindoktrinasi (baca: mengajari) petani. Kelompok-kelompok tani dibentuk lewat pendekatan aparat pemerintah desa. KUD-KUD dibentuk sebagai alat (kepanjangan) tangan pemerintah, terutama dalam pengadaan saprotan dan dalam jual-beli produk pertanian. Untuk menjamin kontinuitas produksi, dikucurkanlah kredit usaha tani (KUT) lewat KUD dan bank (BRI). BULOG dan DOLOG dibentuk secara khusus untuk menjamin stabilisasi harga (beras) di pasar. Akhirnya, sebagai pengaman program dilibatkanlah aparat pemerintahan desa, Babinsa dan militer untuk melakukan kontrol politik atas petani. Semua itu dilakukan tanpa memperhitungkan kesiapan dan kemampuan petani, baik secara teknis, ekonomis maupun sosial untuk mengadopsi pola-pola atau teknologi baru
(baca: modern) tersebut. Akibat langsung dari kebijakan ini adalah kecenderungan petani Indonesia untuk dijadikan objek yang hanya bekerja di sektor produksi. Sedangkan untuk aspek off farm agribusiness, proses dan hasilnya lebih banyak dinikmati oleh tengkulak dan pengusaha pertanian. Sehingga, tingkat kesejahteraan petani Indonesia semakin rendah. Era globalisasi yang ditandai dengan masuknya produk pertanian impor yang berkualitas baik dengan tingkat harga yang rendah merupakan ancaman serius bagi sektor pertanian Indonesia.
Data menunjukkan, setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa setara dengan Rp 50 triliun untuk membeli enam komoditas pangan dari negara lain. Angka itu sekitar 5 persen dari APBN. Komoditas tersebut meliputi kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula. Bahkan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam tetap masih harus diimpor sebanyak 1,58 juta ton per tahun senilai Rp 900 miliar. Nilai impor kedelai rata-rata setiap tahun mencapai 595 juta dollar AS (setara dengan Rp 5,95 triliun), gandum 2,25 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun), gula 859,5 juta dollar AS (Rp 8,59 triliun), daging sapi 480 juta dollar AS (Rp 4,8 triliun), susu 755 juta dollar AS (Rp 7,55 triliun), dan garam 90 juta dollar AS (Rp 900 miliar).
Berdasarkan data dari Departemen Perindustrian, impor bahan baku susu bagi industri susu maupun industri makanan mencapai 655 juta dollar AS per tahun. Bila ditambah impor dalam bentuk produk olahan, angkanya naik 140 juta dollar AS lagi menjadi 795 juta dollar AS. Guru besar ilmu ekonomi Institut Pertanian Bogor yang sekaligus Sekretaris Jenderal Asia Pacific Agrikultural Policy Forum, Hermanto Siregar mengungkapkan, dampak langsung impor pangan adalah terkurasnya devisa negara. Sedangkan dampak tidak langsung berupa kehilangan peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Keinginan untuk mengurangi jumlah penganggur tidak bisa maksimal. Padahal, dengan memproduksi pangan sendiri, peluang kerja terbuka luas. Dengan anggaran 4,7 miliar dollar AS, Indonesia bisa menyerap berapa banyak tenaga kerja.
Data tersebut bila dibandingkan dengan jumlah ekspor produk pertanian Indonesia masih belum seimbang. Data nilai ekspor Indonesia menurut sektor diberikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Ekspor Indonesia menurut Sektor Januari-November 2008 dan
2009
Uraian Nilai FOB (Juta US$) % Perubahan Jan-Nov 2009 terhadap 2008 % Peran terhadp Total Jan-Nov 20009
Jan-Nov 2008 Jan-Nov 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Total Ekspor 128 123,9 103 145,3 -19,50 100,00
Migas 27 719,3 16 510,0 -40,44 16,01
Nonmigas 100 404,6 86 635,3 -13,71 83,99
Pertanian 4 207,9 3 950,1 -6,12 3,83
Industri 82 619,8 65 291,7 -20,97 63,30
Pertambangan dan lain-lain 13 576,9 17 393,5 28,11 16,85
Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

Sementara itu, ekspor produk pertanian Indonesia masih didominasi komoditi berbentuk primer seperti kopi dan kakao. Produk yang diekspor adalah dalam bentuk biji kopi gelondongan, sementara ketika komoditi itu kembali lagi ke Indonesia sudah berbentuk olahan. Untuk memperoleh nilai tambah itu, katanya, perlu dikembangkan industri hilirnya. Peningkatan ekspor sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan petani, ketersediaan lahan dan lapangan kerja. Hal ini dikarenakan jumlah petani gurem saat ini hampir 60 persen (25 juta) dari total petani Indonesia. Jumlah ini harus diberi kesempatan untuk usaha agribisnis dalam arti luas. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri hilir (pabrik olahan) untu produk pertanian. Data tersebut merupakan data ekspor produk pertanian dalam bentuk bahan mentah. Sedangkan produksi dan ekspor produk turunan/olahan pertanian Indonesia masih tergolong rendah.
Oleh karena itu, dibutuhkan langkah nyata dalam upaya pengembangan produk turunan atau produk olahan pertanian yang bernilai bisnis. Dalam upaya ini maka paradigma berpikir petani sebagai pelaku pertanian harus diubah dari yang hanya berorientasi budi daya menjadi orientasi bisnis. Inilah yang disebut dengan pertanian berwawasan bisnis. Artinya, kegiatan pertanian yang dikembangkan oleh petani bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian dalam bentuk mentah yang siap dijual kepada pihak lain untuk kemudian diolah. Namun, kegiatan pertanian yang dikembangkan juga digunakan untuk menghasilkan produk turunan atau produk olahan pertanian yang bernilai bisnis dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
Proses mengubah paradigma petani ini merupakan hal yang tidak mudah. Mengingat kualitas dan pendidikan formal petani Indonesia yang masih tergolong rendah. Karena itu dibutuhkan sebuah lembaga sosial ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa yang dapat membantu peningkatan kulitas sumber daya manusia petani dari yang hanya berorientasi budidaya menjadi berorientasi bisnis melalui kegiatan mengolah produk pertanian menjadi produk turunan dan produk olahan pertanian melalui serangkaian penggunaan teknologi dan ide yang kreatif dalam memanfaatkan peluang dan permintaan pasar.
Dalam konteks sistem agribisnis, disamping sub sistem on farm (budidaya) dan sub sistem off farm (baik yang di hulu yaitu penyediaan input faktor maupun yang di hilir yaitu pengolahan dan pemasaran hasil) terdapat sub sistem penunjang (supporting service sub system). Aktivitas pada sub sistem penunjang ini mencakup pendidikan, latihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan, permodalan dan asuransi, advokasi serta pengadaan aspek legal peraturan yang mendukung. Pada umumnya, sub sistem penunjang ini ditafsirkan sebagai aktivitas yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Karena tentunya petani secara perorangan tidak akan mampu melakukan peran tersebut. Namun demikian, jika para petani bergerak dalam suatu bentuk kerjasama yang solid, bukannya tidak mungkin berbagai aktivitas sub sistem penunjang ini dapat mereka laksanakan dengan baik. Apalagi dengan karakter masyarakat desa pada umumnya yang memiliki ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan kolektivitas yang tinggi, akan lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan aktivitas sub penunjang ini dalam sebuah kelompok atau ikatan yang mereka bentuk dan jalankan bersama. Menurut Baga (2006), pengembangan kelembagaan pertanian baik itu kelompok tani atau koperasi bagi petani sangat penting terutama dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka, walaupun koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya.
Langkah-langkah pengembangan sumberdaya manusia petani melalui kelembagaan sosial ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut.
1) Meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi
Rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi disebabkan karena kegagalan-kegagalan dan stigma negatif tentang kelembagaan tani atau koperasi yang terbentuk di dalam masyarakat. Kegagalan yang dimaksud diantaranya adalah ketidakmampuan koperasi dalam memberikan kebutuhan anggotanya dan ketidakmampuan dalam memasarkan hasil produk pertanian anggotanya. Sehingga, dibutuhkan sumberdaya manusia pengelola koperasi yang berkualitas dan kompeten dalam melaksanakan serangkaian proses dan manajemen koperasi untuk mensejahterakan anggotanya yang merupakan para petani di perdesaan. Tidak adanya pemimpin (leader) yang handal yang mampu memimpin koperasi menjadi kendala utama dalam hal ini. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang berminat dan bersedia menjadi leader di koperasi-koperasi perdesaan masih sangat rendah. Apalagi dengan image profesi di koperasi yang tidak cukup baik dibanding pegawai negeri sipil atau karyawan swasta. Sehingga, diperlukan adanya pendidikan koperasi di perguruan tinggi untuk meningkatkan minat dan kesadaran lulusan perguruan tinggi untuk berkecimpung sebagai leader di koperasi-koperasi perdesaan. Selanjutnya, melalui leader-leader yang berkualitas ini, koperasi yang tadinya memiliki stigma negatif dengan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan anggotanya dapat memberikan pelayanan dan memasarkan hasil produk pertanian para petani anggota. Bukan hanya itu,namun produk yang dipasarkan bukan lagi berupa produk mentah, namun telah diolah melalui serangkaian keterampilan dan teknologi menjadi produk turunan dan produk olahan yang bernilai jual tinggi.
Selain itu, dalam proses pendirian koperasi baru diperlukan adanya ketentuan penguasaan masalah perkoperasian minimal bagi para calon pengurus koperasi. Artinya proses pendaftaran tidak hanya mengevaluasi persyaratan administratif tapi juga yang bersifat substantif. Hal ini untuk mencegah koperasi yang tumpul dalam pelaksanaan pendidikan anggotanya. Secara hukum, diperlukan penegasan kembali Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 yang belum menempatkan pendidikan koperasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar. Saat ini UU tersebut sedang dalam proses perubahan. Sudah sepantasnya, masalah pendidikan ini tertuang secara khusus, tersurat jelas, agar terlihat benar kepentingannya.
2) Optimalisasi Penggunaan Media Rakyat pada Kelembagaan Sosial Ekonomi dalam Upaya Pembelajaran Pertanian Berwawasan Bisnis
Ciri khas masyarakat desa sebagai suatu komunitas umumnya selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (simplicity), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, keterisolasian, dan semacamnya. Uraian-uraian semacam ini selain merupakan upaya untuk mengungkap identitas masyarakat desa yang khas, juga untuk menekankan gambaran yang bersifat statis dari kehidupan masyarakat desa. Upaya untuk mengungkap gambaran statis ini justru sangat penting artinya sebgai landasan untuk memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. Sebab, melalui pengetahuan tentang aspek statis tersebut, khususnya pengetahuan tentang masyarakat desa ketika mereka (relatif) masih dalam keadaan aslinya pada masa lalu, kita akan dapat membandingkannya dengan keadaan sekarang. Dengan demikian akan menjadi lebih jelas tentang apa yang sedang berubah saat ini, sejauh mana perubahan itu terjadi, bagaimana masyarakat desa menanggapi dan mengadaptasikan diri terhadap perubahan tersebut.
Pembahasan mengenai perubahan dan pembangunan masyarakat desa berlandaskan pada keterkaitan dan interaksi tiga kekuatan, yakni: kekuatan internal yang ada dalam masyarakat desa, kekuatan eksternal terutama yang datang dari arus globalisasi, dan program-program pembangunan pemerintah. Kekuatan-kekuatan internal, baik kultural maupun struktural, cenderung merupakan kekuatan statis yang sekalipun sering ditandai sebagai faktor penghambat perubahan pembangunan, namun sangat menentukan pola adaptasi masyarakat desa terhadap pengaruh-pengaruh luar. Kekuatan luar yang saat ini dirumuskan dengan arus globalisasi, merupakan kekuatan pengubah yang sangat besar bagi proses perubahan yang terjadi di desa. Kekuatan luar lainnya, yang terutama diwakili oleh sosok pemerintah, pada umumnya lebih memihak kepada ideologi yang terkandung dalam arus globalisasi, yaitu berkaitan erat dengan proses modernisasi.
Pada masyarakat pedesaan dimana sebagian besar mereka adalah masyarakat tradisional terdapat berbagai media sosial sebagai sarana efektif saling berinteraksi. Media ini telah sejak lama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan menjadi media sosialisasi nilai-nilai antar warga masyarakat, bahkan dari generasi ke generasi. Media ini dikenal sebagai media rakyat.
Media sosial adalah wahana komunikasi atau pertukaran informasi yang telah terpola dalam kehidupan sosial suatu komunitas masyarakat. Media sosial menuntut keterlibatan secara fisik individu dalam proses komunikasi (Sigman;124). Media sosial menggunakan komunikasi tatap muka dalam bentuk komunikasi antar personal maupun komunikasi kelompok. Disini proses keterlibatan anggota menjadi sangat penting. Media rakyat ini digambarkan sebagai media yang murah, mudah, bersifat sederajat, dialogis, sesuai dan sah dari segi budaya, bersifat setempat, lentur menghibur dan sekaligus memasyarakat juga sangat dipercayaoleh kalangan masyarakat pedesaan yang kebetulan menjadi kelompok sasaran utama (Oepen;hal 88).
Ada banyak macam media rakyat yang selama ini tumbuh, berkembang di masyarakat, namun banyak pula yang hilang karena ditinggalkan penggemarnya dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemilihan media rakyat yang mana yang bisa digunakan untuk menyebar luaskan ide-ide pembangunan adalah sangat penting untuk mendukung efektifitas pesan. Pilihan hendaknya dijatuhkan pada media rakyat yang paling disukai oleh sebagian besar masayarakat setempat (Colleta dan Kayam ; hal 235).
Dalam komunikasi tradisional di pedesaan, penggunaan pertunjukan rakyat sebagai media komunikasi mempunyai potensi besar untuk mencapai rakyat banyak, terutama sekali karena media tersebut memiliki daya tarik yang sangat kuat dan berakar di tengah-tengah masyarakat. Media tradisional merupakan alat komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu tempat (bersifat lokal) yaitu sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah itu. Media ini akrab dengan massa khalayak, kaya akan variasi, dengan segera tersedia, dan berbiaya rendah. Media ini dengan segala kelebihannya memeiliki potensi yang dimiliki oleh pertunjukan rakyat dan sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan, palagi ketika dikhususkan pada saat otonomi daerah diberlakukan.
Salah satu aplikasi media rakyat ini adalah pemberdayaan peran sesepuh atau orang yang dituakan di desa sebagai media dan fasilitator pembelajaran bagi petani. Menurut Sutardjo Kartohadi Koesoemo dan juga Kontjaraningrat, desa-desa di Jawa umumnya bersendikan ikatan daerah,sedangkan desa-desa di luar jawa bersendikan ikatan darah (geneologis). Hal ini memberikan penjelasan bahwa model pendekatan pendidikan petani perdesaan harus disesuaikan dengan kondisi desa yang menjadi sasaran. Penggunaan bahasa dan perilaku tertentu juga menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan petani perdesaan. Hal ini menyebabkan peran penyuluh yang tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi dan tradisi desa setempat menjadi kurang efektif.
Melalui koperasi yang dibangun atas dasar usaha bersama di perdesaan, usaha peningkatan kualitas petani perdesaan dapat dilakukan. Koperasi merupakan kelembagaan yang bersifat berkelanjutan sehingga program pendidikan petani anggotanya pun dapat dilakukan secara terus-menerus. Hal ini merupakan metode yang sangat efektif, mengingat dalam memasuki era globalisasi, petani dituntut untuk menguasai teknologi tertentu serta informasi dan keahlian dalam melaksanakan aktivitas pertanian yang meliputi produksi, pengelolaan, pengolahan produk pertanian sampai ke pemasaran hasil.
(Puspi)

3 thoughts on “TRANSFORMASI PETANI PERDESAAN BERWAWASAN BISNIS MELALUI KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI BERBASIS PENDEKATAN DAN MEDIA RAKYAT

  1. Laverne Hollaway says:

    Warning ! This message is for the webmaster !!!! you have a great blog . But !! beleave it or not this site wont get you any cash i learned it the hard way . I was wasting money and efforts untill i got to russel and mohali those are 2 crazy internet marketers , just joing mohali list here NOBODYSDEAD.COM to get great value for FREE , First thing you will learn about the secret marketing strategies they are using . those made me till now 500 usd in a month my fist month , i tried squidoo lenses and blogging before and made only 30 usd😦 . Maybe 500 usd is not that much , but its a strat i am reinvesting this money into those strategies i learned from those marketers . I know Blogging is not bad if you are a great writer but wont it be better if you make 10x , 20x or maybe 50x more ! i cant give you all info here , if you are interrested join here NOBODYSDEAD.COM .

  2. Sonya Moloney says:

    Warning ! Have you heard about Google sniping ? there is a buzz about it right now . Basically its an alternative to blogging NOBODYSDEAD.COM check it out and tell me what you think please

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s