PERAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DALAM MEMBANGUN EKONOMI PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS LOKAL

Oleh:
Dini Marliani, Puspi Eko Wiranthi, dan Ahmad Fariz Viali

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2010

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kondisi dan perkembangan kewirausahaan (entrepreneurship) di Indonesia belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2007 jumlah wirausahawan di Amerika Serikat telah mencapai 11,5 persen wirausahawan, Singapura 7,2 persen, sementara Indonesia baru memiliki 400.000 orang atau hanya 0.18 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, Menurut Peter Drucker diperlukan sekitar 2 persen wirausaha (inovatif) dari total jumlah penduduk untuk menjadi negara maju. Kewirausahaan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa yaitu sebagai pencipta kesempatan kerja baru, penghasilan baru, inovasi baru, dan pembayar-pembayar pajak baru.
Terkait dengan hal tersebut, peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi sangat strategis dalam suatu Negara. UKM memiliki potensi dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Statistik UKM 2006-2007 mengatakan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusi terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi).
Pada tahun 2006, peran UKM terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 1.786,22 triliun atau 53,49 persen, kontribusi Usaha Kecil (UK) tercatat sebesar Rp. 1.253,36 triliun atau 37,53 persen dan Usaha Menengah (UM) sebesar Rp. 532,86 triliun atau 15,96 persen dari total PDB nasional, selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 1.553,26 triliun atau 46,51 persen. Sedangkan pada tahun 2007, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.121,31 triliun atau 53,60 persen dari total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp. 335,09 triliun atau 18,76 persen dibanding tahun 2006. Kontribusi UK tercatat sebesar Rp. 1.496,25 triliun atau 37,81 persen dan UM sebesar Rp. 625,06 triliun atau 15,79 persen, selebihnya sebesar Rp. 1.836,09 triliun atau 46,40 persen merupakan kontribusi UB, seperti ditampilkan pada gambar grafik berikut.
Gambar 1. Kontribusi Jenis Usaha Terhadap PDB (angka dalam triliun rupiah)
Sumber : Statistik UKM (2006-2007)

Sedangkan data pada tahun 2008 menunjukkan bahwa terdapat 51,3 juta unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia atau 99,98 persen dari total usaha nasional serta telah menyumbangkan tidak kurang dari 55,56 persen terhadap PDB. Bahkan sektor ini telah mampu menyerap sebanyak 90,9 juta orang tenaga kerja atau 97,1 persen dari seluruh tenaga kerja yang terserap. Di samping itu, selama Indonesia terkena krisis moneter yang berdampak kepada krisis multi dimensi, UKM sudah diakui menjadi katup pengaman karena justru merekalah yang eksis dan menggerakkan ekonomi Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah termasuk koperasi telah diakui memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Bukan saja UKM jumlahnya yang besar dan tersebar di seluruh pelosok nusantara, namun keberadaannya juga memberi makna yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian barang dan jasa ke seluruh pelosok nusantara. Namun, tentu saja, hal ini tanpa mengabaikan pentingnya usaha besar pada perekonomian Indonesia.
Namun, sayangnya masih sedikit dari sektor kewirausahaan yang berkembang tersebut berlandaskan pada kewirausahaan sosial yaitu usaha yang dibangun tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada investasi dan pengembangan sosial. Ashoka, sebuah asosiasi global para wirausahawan sosial setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wirausahawan sosial terbaik. Sejak didirikan pada 1981, hingga saat ini Ashoka telah memberikan penghargaan kepada 2.000 wirausahawan sosial di mana hanya 131 orang, dimana 15,26 persen di antaranya berasal dari Indonesia.
Artinya, kesadaran akan pentingnya kewirausahaan sosial terhadap pembangunan perekonomian suatu bangsa masih sangat rendah. Padahal sektor ini dapat memberikan dampak positif karena selain berperan dalam meningkatkan pembangunan sektor ekonomi juga meningkatkan pembangunan dan mendorong perubahan dan pertumbuhan sektor sosial masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah
Kewirausahaan (entrepreneurship) masih dianggap sebagai kegiatan murni berorientasi profit. Sehingga, orientasi bisnis hanya ditujukan kepada pemilik dan para stakeholder saja. Padahal, angka pengangguran dan kemiskinan bangsa ini masih tergolong sangat tinggi. Data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1980-2009 ditunjukkan pada tabel lampiran 1, sedangkan data jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 1980-2009 ditunjukkan pada tabel lampiran 2. Kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 11,9 juta di perdesaan dan 20,6 juta di perkotaan pada tahun 2009, walaupun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 12,8 juta di perdesaan dan 22,2 juta di perkotaan pada tahun 2008. Demikian halnya dengan pengangguran. Pada Februari 2009, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 9.258.964 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) walaupun juga terdapat penurunan dari tahun sebelumnya.
Kemudian, pada sektor pertanian, pendekatan pembangunan pertanian masih berorientasi kepada usaha tani (on farm). Hal tersebut terlihat pada gerakan-gerakan yang dilakukan dimana petani dikerahkan untuk menerapkan berbagai teknologi alternatif agar target produksi tercapai. Akan tetapi, yang menjadi kendala sekarang adalah pemasaran. Tidak ada lembaga formal yang membantu petani untuk memperoleh harga layak. Akibatnya, mayoritas petani di perdesaan menggunakan tengkulak sebagai tempat untuk menjualkan produknya kepada lembaga tataniaga yang berada di atasnya hingga ke konsumen akhir. Dampak langsung yang dirasakan dari sistem ini adalah margin tataniaga yang diterima oleh petani kecil. Namun, kondisi ini masih lebih baik dibanding desa-desa dimana hasil pertanian para petani sama sekali tidak dapat dipasarkan karena mereka tidak memiliki akses pada berbagai saluran pemasaran. Karena itu, perdesaan yang mayoritas berbasiskan pertanian membutuhkan solusi konkrit untuk meningkatkan ekonomi perdesaan yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi nasional. Sementara, pada akhir tahun belakangan ini, perkembangan kewirausahaan di Indonesia sangat tinggi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan bangsa. Namun, kewirausahaan yang dimaksud masih berorientasi profit. Masih sangat sedikit dari total usaha di Indonesia yang melandaskan kegiatannya tidak hanya berorientasi profit tetapi juga memberikan perhatian pada pembangunan dan perubahan sosial masyarakat. Inilah yang disebut dengan kewirausahaan sosial.
Lembaga amil zakat seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat merupakan contoh dari kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia . Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengurusi masalah zakat, infak dan shodaqoh yang dirintis oleh beberapa orang dengan mengumpulkan donasi. Tetapi dalam perkembangannya lembaga tersebut dapat menyerap beribu tenaga kerja. Rumah sakit bersalin gratis, mobil jenazah keliling dan berobat gratis di berbagai pos kesehatan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia adalah contoh hasil nyatanya. Sehingga manfaatannya tidak hanya untuk kemaslahatan umat, tetapi juga keuntungan secara finansial.
Namun, daftar usaha yang bergerak pada kewirausahaan sosial ternyata masih jarang ditemui usaha yang menanamkan investasi sosialnya pada sektor pertanian. Padahal mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia yang masih bekerja di sektor pertanian, khususnya di sektor perdesaan, seharusnya sektor ini mendapat perhatian yang lebih dalam pengembangannya.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :
1) Bagaimana urgensi pembangunan ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal?
2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pembangunan ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal?
3) Bagaimana peran dan pengaruh kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) dalam membangun ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal?
4) Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya menuju pembangunan kewirausahaan sosial sebagai solusi dalam membangun ekonomi perdesaan?

1.3 Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari karya tulis ini adalah :
1) Menganalis urgensi pembangunan ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal.
2) Menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala pembangunan ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal.
3) Menganalisis peran dan pengaruh kewirausahaan sosial ( social entrepreneurship) dalam membangun ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal.
4) Merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya menuju pembangunan kewirausahaan sosial sebagai solusi dalam membangun ekonomi perdesaan

1.4 Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari karya tulis ini antara lain :
1) Bagi penulis, karya tulis ini akan menambah wawasan dan kompetensi di bidang kewirausahaan sosial dan ekonomi pertanian.
2) Bagi pembaca, karya tulis ini akan memberikan gambaran mengenai kewirausahaan sosial sehingga dapat menjadi referensi dalam penerapannya baik yang telah memiliki usaha maupun yang akan membuka usaha.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kewirausahaan (Entrepreneurship)
Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan dari kesempatan bisnis, manajemen risiko yang menyesuaikan dengan peluang, dan melalui komunikatif dan keterampilan manajemen untuk mengerahkan manusia, keuangan, dan sumber daya material yang penting untuk membawa satu proyek ke tujuannya.
Istilah kewirausahaan secara filosofis berarti kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar atau penggerak dalam menghadapi tantangan hidup. Setidaknya ada tiga pengertian tambahan dari kewirausahaan, yaitu:
1) Tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat
tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan inovatif.
2) Semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan sesorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru.
3) Kemampuan untuk mengelola aktivitas usaha, mulai dari proses merencanakan, melaksanakan, hingga menanggung resiko yang timbul untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Apa yang menjadi tugas seorang wirausaha pada dasarnya adalah menangkap peluang secepat mungkin. Peluang tersebut dapat diambil dari mana saja: ketidaksengajaan; relasi dengan berbagai industri dan pelanggan; proses kebutuhan; perubahan pada industri dan struktur pasar; perubahan teknologi; peraturan pemerintah; demografi; dan tekanan persaingan.
Sedangkan ciri-ciri kewirausahaan, telah banyak text book yang mendefinisikan ciri-ciri kewirausahaan dari berbagai aspek, seperti gender, produk yang dihasilkan, usia, serta profil psikologis, seperti yang ditulis oleh Griffin & Ebert (2005) dan Boone (2007), yang dapat diringkas sebagai berikut:
1) Mempunyai hasrat untuk selalu bertanggung jawab bisnis dan sosial.
2) Komitmen terhadap tugas.
3) Memilih resiko yang moderat.
4) Merahasiakan kemampuan untuk sukses.
5) Cepat melihat peluang.
6) Orientasi ke masa depan.
7) Selalu melihat kembali prestasi masa lalu.
8) Memiliki skill dalam organisasi.
9) Toleransi terhadap ambisi.
10) Fleksibilitas tinggi.
Arti penting kewirausahaan di dalam kehidupan suatu bangsa adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru, memanfaatkan sumber daya ekonomi dengan produktif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu terwujudnya pemerataan ekonomi. Sehingga, tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa banyak jumlah wirausahawan yang ada pada masyarakat tersebut.

2.1 Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship)
Kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Gabungan dari dua kata, social yang artinya kemasyarakatan, dan entrepreneurship yang artinya kewirausahaan. Pengertian sederhana dari social entrepreneur adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (social change), terutama meliputi bidang kesejahteraan (welfare), pendidikan dan kesehatan (healthcare) (Santosa, 2007). Mereka memiliki ambisi dan secara persisten mengambil permasalahan sosial utama di masyarakat, kemudian menawarkan ide baru untuk membuat perubahan dalam skala luas.
Ashoka Fellows, yang didirikan oleh Bill Drayton tahun 1980, menyebutkan karakteristik kegiatan wirausaha sosial sebagai berikut:
1) Tugas wirausaha sosial ialah mengenali adanya kemacetan atau kemandegan dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau kemandegan itu. Ia menemukan apa yang tidak berfungsi, memecahkan masalah dengan mengubah sistemnya, menyebarluaskan pemecahannya, dan meyakinkan seluruh masyarakat untuk berani melakukan perubahan.
2) Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi “ikan” atau mengajarkan cara “memancing ikan”. Ia tidak akan diam hingga “industri perikanan” pun berubah.
Jika wirausahawan bisnis mengukur kinerja dengan keuntungan dan pendapatan (pengembalian modal), maka wirausahawan sosial diukur keberhasilannya dari dampak aktivitasnya terhadap masyarakat.
Fondasi dasar kewirausahaan sosial adalah : 1) Tujuan dari entitas adalah melakukan perbaikan masyarakat atau berkontribusi dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat, 2) kepemilikan entitas adalah milik masyarakat atau komunitas, bukan dimiliki oleh seorang individu pemodal dan 3) Di dalam aktivitasnya terkandung muatan aktivitas bisnis yang memberikan manfaat kepada masyarakat (Drayton, 1980 ).
Lingkup entitas yang dapat dimasukkan ke dalam kewirausahaan sosial menurut Bill Drayton pada tahun 1980 terdiri dari empat kategori :
1) Kategori pertama adalah perusahaan filantropis yaitu perusahaan yang berkomitmen menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kategori ini dapat dimasukkan perusahaan perusahaan yang menyadari bahwa keberadaan perusahaan adalah mengusung peran sosial dan ekonomi sekaligus. Perusahaan filantropis mengalokasikan keuntungan untuk kegiatan sosial bukan karena tekanan publik dan ancaman regulasi, akan tetapi karena perusahaan menyadari bahwa memang kehadiran perusahaan adalah mengemban tugas-tugas sosial. Karena itu pada kategori perusahaan filantropis konsentrasi perusahaan dalam mengelola kontribusi sosialnya bukanlah asesoris, tapi betul-betul secara mendalam.
2) Kategori kedua adalah perusahaan dengan jiwa sosial, yaitu perusahaan yang didirikan dan dikelola dengan dimensi sosial. Bukan hanya komitmen dan konsentrasi dalam mendukung kegiatan sosial, akan tetapi memang keseluruhan unsur kegiatan operasi perusahaan didesain dan dikelola dengan orientasi untuk memberikan dampak sosial. Seluruh elemen kegiatan perusahaan telah dirancang dan dikawal agar berkontribusi positif kepada masyarakat dan terhindar dari aspek negatif yang akan merugikan masyarakat.
3) Kategori ketiga adalah lembaga sosial yang memiliki aktivitas bisnis. Pada lembaga sosial ini telah dikembangkan unit-unit usaha yang didedikasikan segala keuntungan dan manfaat usahanya untuk mendukung layanan sosialnya. Lembaga sosial pada kategori ini terdukung kegiatan sosialnya melalui pendapatan dan keuntungan usaha yang dikelolanya. Seluruh operasi dan kontribusi sosial lembaga ini ditopang oleh penghasilan dan interaksi lini bisnis yang dilakukan.
4) Kategori keempat adalah lembaga sosial yang mampu menopang seluruh pendanaannya dengan kemampuan menghimpun dana secara swadaya dalam jangka panjang. Kemampuan mengumpulkan dana yang bersifat jangka panjang ini akan memastikan bahwa peran sosial lembaga ini terus terjaga sehingga memiliki peran yang nyata dalam perubahan masyarakat.
Walaupun istilah kewirausahaan sosial terdengar baru di dunia kewirausahaan, namun sesungguhnya sosial entrepreneurship sudah dikenal ratusan tahun yang lalu diawali antara lain oleh Florence Nightingale (pendiri sekolah perawat pertama) dan Robert Owen (pendiri koperasi). Pengertian sosial entrepreneurship sendiri berkembang sejak tahun 1980 –an yang diawali oleh para tokoh-tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles Leadbeater dan Profesor Daniel Bell dari Universitas Harvard yang sukses dalam kegiatan kewirausahaan sosial karena sejak tahun 1980 berhasil membentuk 60 organisasi yang tersebar di seluruh dunia (Setyanto, 2007).
Konsep secara umum dari kewirausahaan sosial, sebenarnya bukan merupakan sebuah lembaga atau organisasi bentukan atau turunan dari perusahaan swasta (misalnya hasil dari CSR, Corporate Sosial Responsibility) dan lembaga pemerintahan (dalam hal ini yang terkait dengan Dinas Kesejahteraan Sosial). Akan tetapi murni merupakan sebuah usaha kewirausahaan (entrepreneurship) yang bergerak di bidang sosial. Pada awalnya, kewirausahaan sosial mempunyai inti pemberdayaan dalam bidang kemasyarakatan yang bersifat voluntary atau charity (kedermawanan dan sukarela). Dalam hal ini membentuk sebuah lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, anak asuh atau donasi untuk beasiswa di bidang pendidikan. Konsep awal mula kewirausahaan sosial tidak menekankan pada usaha untuk menghasilkan profit (non-profit). Kalaupun ada profit, bukan menjadi tujuan utama dan nilainya bisa dibilang kecil. Karena inti utama dalah pemberdayaan untuk kemaslahatan bersama. Kewirausahaan sosial akhir-akhir ini menjadi makin populer terutama setelah salah satu tokohnya Dr. Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh yang mendapatkan hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 2006 (Santosa, 2003). Yang dikembangkan oleh Yunus, dengan pemberdayaan masyarakat di segmen kurang mampu secara finansial, tidak hanya menghasilkan kesejahteraan sosial masyarakat tetapi ternyata juga mendatangkan sebuah keuntungan secara finansial. Bisa dilihat dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap (6 juta wanita), seperti phone-lady, ribuan pengemis, dan tumbuhnya UKM (Usaha Kecil Menengah) yang terbentuk dari usaha peminjaman uang atau kredit uang dengan bunga murah.
Kewirausahaan sosial tersusun atas dasar 3 aspek. voluntary sektor bersifat suka rela. Public sektor menyangkut kepentingan publik bersama sedangkan private sektor adalah unsur pribadi atau individual yang bersangkutan, bisa termasuk unsur kepentingan profit.

Keterangan :
= The social entrepreneurs’ sektor (irisan ketiga lingkaran)
Gambar 2. Sources of the Sosial Entrepreneur Sector
Sumber: Leadbeater (1997)
Namun, akhir-akhir ini telah pergeseran kewirausahaan sosial yang semula dianggap merupakan kegiatan ”non-profit” (antara lain melalui kegiatan amal) menjadi kegiatan yang berorientasi bisnis (entrepreneurial private-sector business activities). Keberhasilan legendaris dari Grameen Bank dan Grameen Phone di Bangladesh adalah salah satu contoh terjadinya pergeseran orientasi dalam menjalankan program kewirausahaan sosial. Hal ini menjadi daya tarik bagi dunia bisnis untuk turut serta dalam kegiatan kewirausahaan sosial, karena ternyata dapat menghasilkan keuntungan finansial.

2.2 Peran Kewirausahaan Sosial (Sosial Entrepreneurship) dalam
Pembangunan Ekonomi
Menurut Setyanto P. Santosa (Dosen FE Unpad dan Komisaris PT. Indosat Tbk.), kewirausahaan sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta nilai–nilai sosial maupun ekonomi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Kesempatan Kerja
Manfaat ekonomi yang dirasakan dari kewirausahaan sosial di berbagai negara adalah penciptaan kesempatan kerja baru yang meningkat secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh John Hopkins University pada tahun 1998 di 13 negara menunjukan bahwa tenaga kerja yang bekerja disektor ini berkisar antara 1 – 7 persen.
Selain itu memberikan pula peluang kerja kepada penyandang cacat untuk dilibatkan dalam kegiatan produktif. Keberhasilan Muhammad Yunus antara lain adalah kemampuannya untuk memberdayakan enam juta orang wanita menjadi kekuatan yang produktif secara ekonomi, membentuk phone-lady yang tersebar didesa-desa dan memberdayakan ribuan pengemis untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif.

2.2.2 Inovasi dan Kreasi
Berbagai inovasi terhadap jasa kemasyarakatan yang selama ini tidak tertangani oleh pemerintah dapat dilakukan oleh kelompok Social Entrepereneurship seperti misalnya : penanggulangan HIV dan narkoba, pemberantasan buta huruf, kurang gizi. Seringkali standar pelayanan yang dilakukan pemerintah tidak mengenai sasaran karena terlalu kaku mengikuti standar yang ditetapkan. Sedangkan Social Entrepreneurs mampu untuk mengatasinya karena memang dilakukan dengan penuh dedikasi.

2.2.3 Modal Sosial
Modal sosial merupakan bentuk yang paling penting dari berbagai modal yang dapat diciptakan oleh social entrepreneur karena walaupun dalam kemitraan ekonomi yang paling utama adalah nilai -nilai : saling pengertian (shared value), trust (kepercayaan) dan budaya kerjasama (a culture of cooperation), kesemuanya ini adalah modal sosial. Keberhasilan negara Jerman dan Jepang adalah karena akar dari long-term relationship dan etika kerjasama yang mampu untuk menumbuhkan inovasi dan mengembangkan industri di negara masing-masing. Bank Dunia menyatakan pula bahwa permasalahan yang kritis dalam penanggulangan kemiskinan adalah modal sosial yang tidak memadai.
Selanjutnya dibangun jaringan kepercayaan dan kerjasama yang makin meningkat sehingga dapat akses kepada pembangunan fisik, aspek keuangan dan sumber daya manusia.

2.2.4 Peningkatan Kesetaraan
Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah terwujudnya kesetaraan dan pemerataan kesejahteraan masayarakat. Dan melalui kewirausahaan sosial tujuan tersebut akan dapat diwujudkan, karena para pelaku bisnis yang semula hanya memikirkan pencapaian keuntungan yang maksimal, selanjutnya akan tergerak pula untuk memikirkan pemerataan pendapatan agar dapat dilakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh keberhasilan Grameen Bank adalah salah satu bukti dari manfaat ini. Demikian pula upaya J.B.Schramm dari Amerika Serikat yang telah membiayai ribuan pelajar dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

2.3. Koperasi
Dr. Fay (1908) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organiasasi. R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “sepuluh tahun koperasi : penerangan tentang koperasi oleh pemerintah 1930-1940” menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukarela sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
Pengertian koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan dan asas koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan koperasi seperti yang diuraikan dalam Bab II Pasal 3 UURI No.25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya dalam bab III, bagian pertama pasal 4 UURI No 25 Tahun 1992 diuraikan fungsindan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usahan bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Koperasi dapat mengurangi tingkat penggangguran.
2) Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
3) Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.
4) Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
5) Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

III. METODE PENULISAN

3.1 Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi untuk pembuatan karya tulis ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah terdokumentasi sebelumnya (data sekunder), baik berupa data BPS, lembaga-lembaga penelitian atau publikasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.2 Pengolahan Data dan Informasi
Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan studi pustaka yang dikelompokkan secara sistematis dan relevan dengan masing-masing sub bab dalam tema penulisan karya tulis.

3.3 Analisis dan Sintesis
Data dan informasi yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis relevansinya dengan ide penulisan karya tulis, untuk kemudian menghasilkan gagasan baru serta keakuratan penerapan ide sesuai dengan tema karya tulis.

3.4 Pengambilan Kesimpulan dan Perumusan Saran
Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan perumusan saran didasarkan pada prediksi keberhasilan penerapan ide dalam karya tulis.

IV. ANALISIS DAN SINTESIS
4.1 Urgensi Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Komoditas Lokal
Data sensus pen¬duduk tahun 2008 menunjukkan bahwa sekitar 56 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di ekonomi perdesaan. Namun, sebagian besar penduduk desa adalah miskin dan terbelakang. Dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58 persen diantaranya adalah orang desa dan 70 persennya adalah petani. Data komposisi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan daerah pada tahun 2007-2008 ditunjukkan pada tabel lampiran 3.
Dalam dua dekade terakhir, posisi desa sebagai kantong kemiskinan utama tidak pernah beringsut. Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 1990 ditemukan jumlah penduduk miskin sebesar 27,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya (17,8 juta jiwa) adalah orang desa. Pada 1998, ketika Indonesia memulai proses reformasi, terdapat 49,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang miskin. Dari jumlah itu, 60 persen di antaranya (29,7 juta jiwa) tinggal di perdesaan. Lebih dari sewindu setelah reformasi, angka kemiskinan di perdesaan tidak merangkak jauh. Desa tetap menjadi kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 73.798 desa yang terletak di 440 kabupaten. Dari jumlah sebesar itu, hampir setengahnya (45,98 persen) masih tergolong miskin dan tertinggal. Jumlah penduduk miskin terutama memusat di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sumatera menjadi daerah kedua setelah Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 20,4 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Pemusatan kemiskinan, terutama di desa-desa di Pulau Jawa dan Sumatera, mencapai 78 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2007). Membangun desa, terutama sektor pertaniannya, di kedua Pulau itu akan berarti menyelesaikan 2/3 dari masalah kemiskinan di Indonesia.
Pembangunan ekonomi nasional selama ini cenderung bias kota (urban bias). Hal ini ditunjukkan oleh terus merosotnya sumbangan sektor pertanian, yang identik dengan ekonomi perdesaan, terhadap produk domestik bruto (PDB). Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian terus mengalami ketertinggalan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 1980 masih sekitar 30,7 persen, namun kemudian merosot menjadi 16,1 persen pada 1995, turun lagi menjadi 15,2 persen pada 2003 dan tinggal 13,8 persen pada 2007. Di sisi lain, kendatipun sumbangannya terus melemah, sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar angkatan kerja di Indonesia. Pada tahun 1995, angkatan kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini masih sekitar 55 persen. Pada tahun 2003, pangsa tenaga kerja di di sektor pertanian meningkat menjadi 67,7 persen. Jumlah ini tidak banyak bergerak beberapa tahun kemudian. Pada tahun 2008, angkatan kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian masih sekitar 43,7 persen. Dengan kata lain, presentasi ekonomi pertanian makin mengecil, tetapi mereka yang menggantungkan hidup darinya masih sangat besar (Choirie, 2009).
Lemahnya produktivitas pertanian telah menyumbang tingkat rasio ketimpangan kesejahteraan penduduk Indonesia yang diukur dari koefisien gini (gini ratio). Tercatat rasio gini terus meningkat dari semula 0,32 (2004) menjadi 0,36 (2007). Pembangunan ekonomi yang urban bias jelas lebih banyak dinikmati oleh 20 persen kelompok teratas dari struktur piramida ekonomi nasional dan 40 persen kelas menengah. Sementara 40 persen lainnya di lapis terbawah struktur piramida ekonomi nasional, terutama mereka yang hidup di desa-desa, nyaris tidak tersentuh oleh intervensi pembangunan sama sekali. Tidak heran jika porsi pendapatan 40 persen penduduk paling bawah berkurang dari sekitar 20,9 persen pada 2002 menjadi hanya 19,2 persen pada 2005. Sebaliknya, 20 persen penduduk berpendapatan paling atas meningkat dari semula 44,7 persen menjadi 45,7 persen (Choirie, 2009).
Selain itu, pengembangan komoditas unggulan pertanian di perdesaan umumnya tidak mendapat perhatian yang cukup. Padahal setiap desa di Indonesia memiliki potensi keunggulan komoditas lokal karena kondisi alam, budaya cocok tanam, kebiasaan petani, dan sebagainya yang jika dikembangkan akan meningkatkan perekonomian petani dan pertanian di desa tersebut. Di Jepang dan Thailand, konsep kawasan komoditas unggulan telah membuktikan kehandalan model satu desa satu komoditas yang dibangun berdasarkan keunggulan komparatif. Di Jepang istilah ini dikenal dengan One Village One Commodity (OVOC) atau One Village One Product (OVOP).
Program ini bermula di Provinsi Oita-Jepang dan gerakan satu desa satu komoditas ini sukses mengangkat harkat desa miskin Oyama berkat adanya hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil (Tambunan, 2003). Di Thailand, program sejenis diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang terinspirasi dan kemudian mengadopsi program tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut dengan nama One Tambon One Product (OTOP). Tambon dalam bahasa setempat berarti kecamatan, sehingga OTOP dikenal sebagai suatu konsep atau program untuk menghasilkan satu jenis komoditas atau produk unggulan yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Pengertian kawasan dalam hal ini bisa meliputi suatu areal wilayah dengan luasan tertentu yang dalam hal ini adalah wilayah kecamatan. OTOP di Thailand tidak lagi diartikan secara sempit sebagai batasan kawasan dan produk tertentu saja, tetapi sudah mengarah menjadi industri perdesaan dengan produk yang merambah ke luar negeri.
Secara konseptual, sebenarnya model OTOP maupun OVOP identik dengan konsep Agro-Ecological Zone (AEZ) atau Perwilayahan Komoditas Unggulan yang juga mengarahkan suatu kawasan tertentu untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis komoditas pertanian atau bahkan industri unggulan. Bedanya dalam konsep AEZ terdapat perhatian dan penekanan yang sangat kental kepada aspek kondisi lahan, topografi, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Adapun konsep OVOP ataupun OTOP diterapkan pada kondisi dan kapasitas yang sudah terbentuk tetapi belum dioptimalkan untuk memasuki jangkauan pasar yang lebih luas.
Program OTOP diluncurkan sebagai terobosan untuk menggerakkan produksi dalam negeri khususnya dengan mengembangkan produk khas lokal yang telah dilaksanakan secara turun-temurun di wilayah yang bersangkutan. Setiap tambon diupayakan memiliki sedikitnya satu produk unggulan. Program ini mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal (alam, manusia, dan teknologi), mengandalkan tradisi setempat dan menggunakan keahlian terbatas yang dimiliki masyarakat. Terutama untuk mendapatkan nilai tambah (added value) melalui perbaikan mutu dan penampilan. Misi program dikembangkan dengan berlandaskan kepada tiga filosofi yaitu: (1) merupakan produk lokal yang mengglobal, (2) menghasilkan produk atas kreativitas dan dengan kemampuan sendiri, serta (3) sekaligus mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia. Secara perlahan tetapi pasti produk-produk baru akan bermunculan dan produk lama hadir dalam wajah baru. Satu tambon ternyata bisa menghasilkan sejumlah produk unggulan. OTOP secara konsisten diadopsi oleh hampir seluruh desa dengan melibatkan organisasi masyarakat setempat dan menurut laporan terakhir telah tercatat sebanyak 75.840 unit OTOP yang telah terdaftar di Thailand. Masyarakat pengusaha mikro dan kecil serta gerakan koperasi sangat antusias menyambut program OTOP di Thailand. Tujuan dari program ini pada dasarnya adalah untuk mengembangkan komoditas pertanian unggulan masing-masing desa.
Program OTOP telah memilih dan menetapkan enam kelompok besar komoditas unggulan dengan tidak kurang dari 10 jenis produk dalam setiap kelompok. Sebagian besar produk telah memiliki segmen dan pangsa pasar (market share) tersendiri, baik di dalam maupun di luar negeri. Ciri khas produk yang tetap dipertahankan adalah adanya peran serta pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang berasal dari perdesaan setempat. Kumpulan komoditas unggulan tersebut diantaranya dapat dicermati dalam tabel lampiran 4
Selain itu, data potensi sentra yang berpeluang diikutsertakan dalam program OTOP ala Indonesia ditunjukkan pada tabel lampiran 5. Ditinjau dari aspek kelembagaan dan definisi, sulit dibantah bahwa peluang koperasi dalam mereplikasi program OTOP cukup besar. Pemerintah, pada periode awal tahun 2000-an pernah dengan gencar mencanangkan BDS/ LPB (Business Development Service/Lembaga Pelayanan Bisnis). Dalam program ini, BDS diperankan untuk menjadi lembaga usaha yang profesional di bidang jasa layanan usaha. Sejalan dengan itu, program pendukung yaitu sentra bisnis dikembangkan di banyak daerah sebagai pusat kegiatan di kawasan tertentu. Di lokasi tersebut, terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang identik untuk menghasilkan berbagai produk. Sentra-sentra pada saatnya direncanakan untuk dikembangkan menjadi klaster. Meski kiprah program BDS gaungnya sudah semakin meredup namun keberadaan sentra (dan klaster) masih prospektif untuk dimanfaatkan.
Menurut data, di beberapa daerah pernah tercatat sebanyak 1.056 unit sentra yang dipromosikan sejak tahun 2000 dan hingga tahun 2005. Sentra dapat dimanfaatkan dan diarahkan kepada pemilihan dan penetapan komoditas unggulan, termasuk produk unggulan industri rumah tangga yang menggunakan bahan dasar lokal. Pola pembinaan yang sudah berlangsung di sentra melalui kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah merupakan pintu masuk model pengembangan usaha melalui OTOP. Perlu dicatat bahwa pengusaha kecil dan menengah itu sebagian besar adalah anggota koperasi. Sementara ini terdapat beberapa komoditas yang memiliki prospek pasar dan berdaya saing di pasar global seperti: 1) sentra kerajinan, 2) sentra pertanian (holtikultura), 3) sentra perikanan.
Namun, tidak semua desa memiliki koperasi. Bahkan kesadaran masyarakat petani akan pentingnya koperasi dan melakukan transaksi untuk pertanian melalui kelembagaan ini masih sangat rendah. Umumnya, para petani masih memanfaatkan jasa para tengkulak untuk membeli dan memasarkan produk pertanian mereka. Bahkan jikapun ada kelembagaan seperti Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), keberadaan dan kinerjanya masih tergolong di bawah standar. Hal ini juga disebabkan karena kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola kelembagaan tersebut yang masih sangat terbatas.
Sedangkan, banyak pengusaha kecil dan menengah yang beralasan adanya karena keterbatasan pemahaman, akses informasi, dan alasan klasik lainnya memilih bergabung dengan koperasi yang secara legal berbadan hukum. Tentu saja, jika dikaitkan dengan realitas sebelumnya, hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi perdesaan. Padahal mengatasi masalah ekonomi perdesaan berpengaruh sangat besar pada penanggulangan masalah kemiskinan dan ekonomi di Indonesia.

4.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Komoditas Lokal
1) Sumber Daya Manusia Perdesaan
Untuk membangun ekonomi pedesaan berbasis komoditas lokal dibutuhkan peran serta dari masyarakat desa itu sendiri. Namun, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki menyebabkan kurangnya informasi yang mereka terima. Itulah hal krusial yang disebut dengan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Padahal untuk menuju pembangunan ekonomi dibutuhkan peningkatan kemampuan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan. Bagaimana pun juga membangun SDM pertanian tidak terlepas dari pembanguan dalam berbagai aspek strategis petani, yaitu aspek produksi dan ekonomi, sosial, dan ekologi. Keberhasilan penguatan aspek tersebut yang akan menentukan apakah kualitas SDM pertanian dan pedesaan akan meningkat nyata atau berjalan di tempat.

2) Kelembagaan Pertanian
Tidak semua desa memiliki koperasi. Selain itu, kesadaran akan pentingnya koperasi juga masih dipertanyakan. Padahal, revitasilasi kinerja kelembagaan dan penyuluh pertanian akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan SDM pertanian. Namun, kelembagaan ekonomi yang ada belum dapat sepenuhnya memberikan manfaat secara ekonomi. Terjadi banyak kegagalan setelah terbentuknya koperasi di desa karena kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat.

3) Peran Pemerintah dan Swasta
Peran aktif pemerintah dan pihak swasta dalam peningkatan SDM petani antara lain melalui pembentukan sistem penyediaan layanan dan pendanaan sistem informasi pertanian sangat dubutuhkan demi tercipatanya pembangunan ekonomi berbasis komoditas lokal. Namun masih sangat disayangkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan kurangnya informasi dan layanan yang masyarakat pedesaan yang mereka dapat.

4.3 Peran dan Pengaruh Kewirausahaan Sosial ( social entrepreneurship) dalam Membangun Ekonomi perdesaan Berbasis Komoditas Lokal
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewirausahaan sosial menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Namun, konsep ini tidak dapat dipisahkan dari konsep kewirausahaan sendiri yang mengharapkan profit. Namun, kewirausahaan yang dilakukan tidak saja berdampak pada pemerolehan profit bagi usaha, namun juga memberikan dampak perubahan sosial pada masyarakat. Jika dikaitkan dengan ekonomi perdesaan, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor ini masih kurang berkembang. Padahal potensi komoditas lokal perdesaan masih begitu besar. Namun, potensi yang begitu besar ini hanya berakhir pada penjualan kepada tengkulak dan hasilnya yang tidak seberapa digunakan untuk kebutuhan petani. Padahal jika dikembangkan secara intensif, potensi komoditas lokal tersebut akan sangat menguntungkan baik bagi petani, perekonomian desa, dan perekonomian Indonesia secara umum.
Jumlah pengusaha yang bergerak pada sektor pertanian sangat banyak… Mereka pada umumnya mendapatkan bahan baku usaha/industri dari para petani di perdesaan. Sistem yang digunakan selama ini hanya bersifat mencari keuntungan pada masing-masing pihak. Pihak pengusaha/industri mendapat keuntungan melalui bahan baku yang diperoleh dari petani dengan harga yang terjangkau. Sedangkan petani mendapatkan keuntungan melalui uang yang mereka peroleh dari hasil penjualan kepada pengusaha/industri. Beberapa pengusaha/industri ada yang juga ikut menginvestasikan modalnya kepada petani agar petani dapat memproduksi produk sesuai kebutuhan pengusaha/industri. Namun, modal yang diinvestasikan tersebut baru sebatas modal finansial. Masih sangat sedikit pengusaha/industri yang selain menginvestasikan modal finansial, juga menginvestasikan modal sosial.
Apa yang dimaksud dengan modal sosial menurut sejumlah ekonom dan sosiolog adalah kekayaan materil dan sekaligus keuntungan sosial yang didapat oleh suatu masyarakat. Konsep inilah yang ingin dibangun di perdesaan di Indonesia. Perusahaan yang mengambil bahan baku usaha dari petani di perdesaan, tidak hanya mengedepankan keuntungan materi yang diperoleh secara sepihak, tetapi mereka juga diharapkan memiliki tanggung jawab sosial melalui investasi sosial yang akan memberikan keuntungan dan perubahan sosial di masyarakat.
Hal ini sangat berhubungan dengan konsep pembangunan ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal. Ketertinggalan pembangunan ekonomi perdesaan yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan di perdesaan khususnya petani masih sangat tinggi. Kondisi ini ironis dengan potensi komoditas lokal pertanian perdesaan yang sangat besar. Proses pengembangan perekonomian perdesaan berarti pengembangan komoditas lokal perdesaan. Dan terkait dengan konsep One Tambon One Product (OTOP) yang berarti satu komoditas untuk satu desa, hal ini sangat membutuhkan koperasi sebagai kelembagaan pertanian yang melakukan agen alih teknologi, transfer informasi, peningkatan akses petani pada sumberdaya yang lain seperti pasar dan modal dan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan petani dengan kepentingan perusahaan.
Sehingga peran perusahaan/industri yang mendapatkan bahan baku usaha dari petani di perdesaan adalah menciptakan misi kewirausahaan sosial di perusahaan mereka. Melalui misi ini, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan dari produk komoditas lokal yang merupakan produk unggulan desa tersebut, tetapi juga perusahaan melakukan investasi sosial berupa melakukan pembinaan pada sumber daya manusia petani di perdesaan untuk membentuk kelembagaan berupa koperasi pertanian. Karena, proses pembentukan kelembagaan koperasi bukan hal yang mudah bagi petani, maka mereka membutuhkan campur tangan pihak lain, termasuk di dalamnya adalah pengusaha yang berhubungan dengan mereka. Melalui pembentukan kelembagaan ini, petani memiliki wadah dimana mereka mendapatkan berbegai pembinaan untuk peningkatan kualitas produk mereka, proses alih teknologi dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang berbasis komoditas unggulan lokal. Dari hasil ini, perusahaan juga akan diuntungkan dengan mendapatkan pasokan produk yang berkualitas, dan pada akhirnya selain mengembangkan perekonomian desa, perusahaan juga mendapatkan keuntungan materi.

4.4 Langkah-langkah Menuju Pembangunan Kewirausahaan Sosial ( social entrepreneurship) Sebagai Solusi dalam Membangun Ekonomi perdesaan Berbasis Komoditas Lokal
Langkah-langkah meningkatkan kesadaran kewirausahaan sosial dalam upaya membangun ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal :

1) Menyertakan Topik Kewirausahaan Sosial ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Sebagai Pengembangan dari Mata Kuliah Kewirausahaan.
Semakin sempitnya lapangan pekerjaan menuntut setiap orang untuk berlomba-lomba agar segera memperoleh pekerjaan yang layak bagi mereka. Sementara jumlah penduduk sudah tidak sebanding lagi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi yang siap bersaing di dunia kerja kini telah mengubah pemikiran itu dengan mempersiapkan mahasiswanya agar mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan bukan menjadi pencari kerja. Salah satu program yang telah diupayakan yaitu dengan menambahkan kewirausahaan sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diikuti. Namun, kewirausahaan yang menjadi pokok bahasan barulah kewirusahaan yang berorientasi pada profit semata. Kewirausahaan sosial belum termasuk di dalamnya. Untuk dapat membentuk sebuah kesadaran bahwa kewirausahaan sosial memiliki tingkat urgensitas terhadap pembangunan ekonomi, maka diharapkan kewirausahaan sosial dapat disertakan sebagai salah satu topik yang dapat dipahami dengan baik.

2) Mendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Sosial.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Sosial perlu didirikan sebagai tempat dan sarana pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sosial bagi akademisi, wirausaha, maupun masyarakat umum yang tertarik dan berminat untuk membuka usaha.

3) Memberikan Dana Hibah untuk Pendirian dan Pengembangan Bisnis Berbasis Kewirausahaan Sosial oleh Pemerintah atau Swasta.
Peran serta Pemerintah tentunya sangat diperlukan dalam proses tercapainya program ini. Salah satu yang dilakukan adalah pemberian dana hibah tentunya akan menambah modal serta dapat membantu dalam proses pelaksanaan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar proses pendirian dan pengembangan bisnis berbasis kewirausahaan dapat berjalan. Namun, dana hibah yang banyak diberikan oleh pemerintah maupun swasta selama ini adalah dana hibah untuk pendirian maupun pengembangan bisnis secara umum. Sementara persyaratan tanggung jawab sosial usaha belum mendapat perhatian. Karena itu, pemberian dana hibah untuk usaha yang menyertakan persyaratan tangung jawab sosial (social entrepreneurship) sangat perlu dilakukan dan diperbanyak untuk menambah jumlah usaha yang berbasiskan kewirausahaan sosial.

4) Penegasan Undang-Undang No. 40 Pasal 74 Bab V Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) Beserta Sanksinya oleh Pemerintah
Peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas (PT) telah diatur dalam Undang-undang No.40 Pasal 74 Bab V Tahun 2007. Bunyi lengkap dari undang-undang tersebut adalah 1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, 2) tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, 3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, 4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
Namun, dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut tidak memberikan sanksi secara tegas bagi yang tidak menjalankan kewajiban berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut pasal 74 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut Jamal Wihoho (2008), karena bentuk peraturan perundang-undangannya adalah Peraturan Pemerintah, maka sanksinya tidak akan lebih dari pada sanksi administratif. Oleh karena itu, penegasan terhadap pemberlakuan sanksi dalam undang-undang tersebut perlu ditinjau ulang.

5) Mempromosikan Kewirausahaan Sosial kepada UKM-UKM oleh Pemerintah
Selain pemberian dana hibah, pemerintah pusat maupun daerah juga dapat membantu dalam mempromosikan kewirausahaan sosial kepada UKM-UKM yang ada di Indonesia dan daerah. Promosi adalah salah satu bentuk aktivitas untuk memperkenalkan program kewirausahaan sosial agar setiap UKM mengetahui dampak positif yang akan tercipta dari pengembangan program kewirausahaan ini.

6) Meningkatkan Profil Kewirausahaan Sosial Perusahaan Serta Dampak Positif dari Kewirausahaan Sosial bagi Perusahaan Maupun Masyarakat.
Salah satu dampak positif dari kewirausahaan sosial ini bagi perusahaan yaitu perusahaan akan diuntungkan dengan mendapatkan pasokan produk yang berkualitas, dan pada akhirnya selain mengembangkan perekonomian desa, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dalam bentuk laba usaha. Maka dari itu, setiap perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan profil perusahaannya dalam kewirausahaan sosial. Karena hal ini akan memberikan pengaruh pada wirausaha lainnya atau calon wirausaha untuk menempuh langkah yang sama.
7) Memberikan Insentif Serta Penghargaan Bagi Perusahaan yang Berkinerja Baik dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.
Pemberian insentif dan penghargaan bagi perusahaan bertujuan agar semakin termotivasinya perusahaan yang mengembangkan kewirausahaan sosial agar dapat memberikan dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik.

8) Membentuk dan Menghidupkan Kembali Koperasi Pertanian di Perdesaan Sebagai Sarana Investasi Sosial dalam Membangun Ekonomi perdesaan.
Koperasi merupakan satu-satunya lembaga resmi yang berbadan hukum yang berfokus pada bidang sosial dan ekonomi. Indonesia telah membangun koperasi di berbagai daerah, namun saat ini pandangan masyarakat perdesaan masih belum sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya koperasi. Investasi sosial yang memiliki keuntungan ekonomi sngat memungkinkan dibangun melalui koperasi terlebih pada bidang pertanian di daerah perdesaan. Prinsip yang diterapkan pada koperasi adalah prinsip yang berfokus pada anggotanya dimana hal itu akan membuat para petani diperdesaan yang tergabung sebagai anggota koperasi akan sangat terbantu dalam meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, perekonomian perdesaan akan terangkat terlebih jika para petani memilki akses dan posisi tawar dalam pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga keberlanjutan usaha meraka berjalan dengan baik. Terlebih lagi, melalui koperasi, kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian perdesaan dapat ditingkatkan secara perlahan melalui pendidikan dan pembinaan pertanian di koperasi sehingga para petani dapat melaksanakan fungsi produksi, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian dengan optimal. Koperasi yang telah mati di perdesaan sebaiknya dihidupkan kembali, serta membentuk koperasi bagi daerah yang belum terbentuk sehingga dapat mewadahi serta mensinergiskan seluruh sektor yang dapat membangun perekonomian pertanian perdesaan.

9) Menggalakan program One Village One Product (OVOP) berbasis komoditas lokal melalui kelembagaan koperasi pertanian.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk membangun ekonomi pertanian berbasis komoditas lokal, maka program one village one product yang diimplementasikan melalui kelembagaan koperasi dirasa sangat tepat. Konsep yang ingin dikembangkan melalui program ini adalah konsep satu komoditas satu desa atau pengembangan komoditas lokal. Melalui program ini diharapkan setiap desa mampu membangun dan meningkatkan daya saing produk. Petani yang menjadi aktor dalam pembangunan ini akan lebih terbantu dengan koperasi yang ada karena akan terpusat dalam produksi, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas lokal.
Dampak lain dari program ini adalah optimalisasi sumberdaya alam yang ada, peningkatan lapangan pekerjaan pada bidang pertanian, peningkatan pendapatan petani yang pada akhirnya akan membangun perekonomian perdesaan yang berbasis pada pertanian komoditas lokal.

V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Pembangunan ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal dinilai sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia berdomisili di perdesaan sebagai petani dengan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Selain itu potensi komoditas lokal pertanian perdesaan masih sangat besar yang jika dimanfaatkan akan meningkatkan pendapatan petani dan menghidupkan perekonomian perdesaan.
Faktor-faktor yang menjadi kendala pembangunan ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perdesaan yang masih rendah, ketidaktersediaan kelembagaan pertanian yang mampu mengakomodir kepentingan petani dan peran pemerintah dan swasta yang belum maksimal.
Peran kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) dalam membangun ekonomi perdesaan berbasis komoditas lokal adalah memberikan investasi sosial dengan implementasinya berupa bantuan dalam proses pembentukan kelembagaan pertanian berupa koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk komoditas lokal, yang akan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, petani serta menghidupkan perekonomian perdesaan secara luas.

5.2 Saran
Pembangunan kesadaran akan investasi sosial di masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan perubahan baik dalam sektor ekonomi perdesaan maupun sosial masyarakat, termasuk perusahaan/industri yang menggantungkan kebutuhan bahan baku perusahaan/industrinya dari pertanian di perdesaan.
Karena itu, konsep kewirausahaan sosial ini diharapkan diadopsi oleh lebih banyak perusahaan/industry yang bergerak di sektor pertanian atau yang mendapatkan bahan baku perusahaan/industri dari komoditas pertanian lokal perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 2000. Pendekatan Sentra Kluster dalam Mengembangkan UKM.
Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.

Boone, Curtz. 2007. Contemporary Business. New York: Thomson Learning.
Bornstein D, Davis, S. 2003. Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press.

Bornstein, David. 2003. How to Change The World : Social Entrepreneurs and The Power of New Ideas. New York: Oxford University Press.

Cobia, D. 1989. Cooperatives in Agriculture. New Jersey: Prentice-Hall.
Daniel M. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Drayton, Bill. 2006. Everyone a Changemaker: Social Entrepreneurship’s Ultimate Goal. Washington : MIT Press.

Firdaus M, Susanto AE. 2004. Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.

Griffin, Ebert. 2005. Business Essential. New Jersey: Prentice Hall.
Hisrich, et. al. 2009. Entrepreneurship. New York: McGraw-Hill. Inc.
Kao JK. 1989. Entrepreneurship, Creativity and Organization. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Kasryno F, editor. 1984. Prospek Pembangunan Ekonomi Perdesaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pasaribu, Sahat M. 2007. Program OTOP Thailand dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah. Makalah Diskusi One Tambon One Product, di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta 7 Mei 2007.

Partomo TS, Soedoedono AR. 2004. Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rusidi H, Suratman M. 2002. 20 Pokok Pemikiran Tentang Pembangunan Koperasi. Bandung: Ikopin.

Sitio A, Tamba H. 2001. Koperasi: Teori dan Praktik. Bandung: Ikopin.
Yunus, M. 1996. Grameen Bank and Muhammad Yunus. Dhaka: Mowla Brothers.
Yunus, M. 1998. Banker to The Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus, Founder of The Grameen Bank. London: Aurum Press.
Yunus, M. 2007. Creating a World Without Poverty : How Social Business Can Transform OurLives. New York: PublicAffairs.
Zohar D, Marshall I. 2006. Spiritual Capital: Memberdayakan SQ Di Dunia Bisnis. Bandung: PT Mizan Pustaka.

2 thoughts on “PERAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DALAM MEMBANGUN EKONOMI PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS LOKAL

  1. Kassie Jee says:

    Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. WordPress Seo Plugin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s