MODEL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PEMBANGUNAN AGRO-INDUSTRI PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN LOKAL : ANTARA KORPORASI DAN KOPERASI AGRIBISNIS

OLEH:
PUSPI EKO WIRANTHI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2010

I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Data sensus pen¬duduk tahun 2008 menunjukkan bahwa sekitar 56 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Namun, sebagian besar penduduk desa adalah miskin dan terbelakang. Dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58 persen diantaranya adalah orang desa dan 70 persennya adalah petani. Data komposisi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan daerah pada tahun 2007-2008 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Daerah di Indonesia Tahun2007-2008
Status Pekerjaan Perkotaan Perdesaan
2007 2008 2007 2008
Berusaha Sendiri 23,6 23,8 18,2 18,0
Berusaha dibantu pekerja tak dibayar 11,7 12,9 27,2 27,1
Berusaha dibantu pekerja tetap 3,9 3,8 2,2 2,3
Buruh/karyawan 45,7 44,3 16,4 15,7
Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar 8,1 7,9 23,4 23,3
Pekerja bebas pertanian 2,3 2,2 8,3 8,4
Pekerja bebas non pertanian 4,7 5,1 4,3 5,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Sumber : Sakemas (2007-2008)

Lebih dari sepuluh tahun setelah reformasi, angka kemiskinan di perdesaan tidak merangkak jauh. Desa tetap menjadi kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 73.798 desa yang terletak di 440 kabupaten. Dari jumlah sebesar itu, hampir setengahnya (45,98 persen) masih tergolong miskin dan tertinggal. Jumlah penduduk miskin terutama memusat di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sumatera menjadi daerah kedua setelah Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 20,4 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Pemusatan kemiskinan, terutama di desa-desa di Pulau Jawa dan Sumatera, mencapai 78 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2007). Sedangkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada sensus penduduk terakhir angka kemiskinan naik menjadi 60 persen dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah berasal dari petani.
Masih menurut data BPS, jumlah petani di Indonesia saat ini mencapai 44 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Lebih dari separuhnya merupakan petani gurem dan buruh tani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,5 hektar atau mencapai 38 juta keluarga tani.
Jumlah produksi pertanian dari tahun ke tahun memang terus meningkat, namun demikian peningkatan ini lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha pertanian dibandingkan para petaninya sendiri. Sebagai contoh, prestasi terbaik sektor pertanian baru-baru ini adalah tercapainya swasembada beras pada tahun 2008 dan 2009. Selain komoditas beras, Indonesia juga mampu melakukan perbaikan untuk komoditas kedelai dan jagung dengan berkurangnya ketergantungan impor atas kedua komoditas tersebut. Bahkan untuk jagung, Indonesia telah mencanangkan tercapainya swasembada dalam beberapa tahun mendatang.
Prestasi di sektor pertanian ini tentunya tidak terlepas dari peran serta petani. Tanpa adanya kerja keras dari petani, Indonesia tidak akan mungkin bisa mencapai swasembada beras dan mengurangi ketergantungan impor terhadap kedelai dan jagung. Namun, peningkatan prestasi di sektor pertanian ini, tidak berbanding lurus dengan apa yang diterima oleh petani. Pendapatan riil petani tidak juga mengalami peningkatan walaupun produksi pangan terus meningkat. Padahal, setiap tahun, 25 juta rumah tangga petani memproduksi pangan, meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, yang nilainya Rp 258,2 triliun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai tukar petani terus merosot. Pada tahun 1976, nilai tukar petani 113, pada 1979 dan 1989 bahkan mencapai angka tertinggi, yakni 117. Namun, pada 1993 merosot menjadi 95 dan pada tahun 2009 nilai tukar petani bulanan tertinggi hanya 101.
Kesejahteraan petani di negeri ini masih jauh dari yang diharapkan. Mereka masih termasuk golongan yang termarginalkan ke dalam golongan penduduk miskin. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi sumberdaya manusia petani di negeri ini. Sebanyak 87 persen pelaku sektor pertanian adalah lulusan SD dan bahkan tidak tamat SD. Sementara mereka yang sarjana hanya 3,5 persen.
Sementara itu, pendekatan pembangunan pertanian masih berorientasi kepada usaha tani (on farm), hal tersebut terlihat jelas gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat penerapan teknologi semua kekuatan dikerahkan agar petani menerapkan teknologi rekomendasi agar target produksi tercapai, tetapi sebaliknya pada saat petani panen seolah-olah tidak ada lembaga yang dapat membantu petani untuk mendapatkan harga yang layak. Selain itu, pemberdayaan petani jarang dilakukan, modal bagi petani masih sangat kurang, penggunaan teknologi pertanian masih rendah, informasi pasar yang dimiliki petani sangat kurang, keterbatasan pengelolaan pasca panen dan kelembagaan petani juga semakin melemah.
Selama ini petani produsen dengan jumlah mayoritas memiliki posisi tawar yang rendah dibandingkan dengan aktor lain, yaitu pemodal, pedagang, distributor, dan penikmat rente lainnya. Tata niaga produk pertanian sangat tidak adil terhadap petani. Nilai tukar produk pertanian sangat rendah dan jauh dari kelayakan, sementara marjin harga produsen dan harga konsumen akhir yang besar banyak dinikmati oleh pelaku distribusi. Belum lagi jika terjadi kenaikan biaya distribusi, misalnya kenaikan harga BBM, maka distributor akan menaikkan harga konsumen, tetapi menekan harga produsen, sehingga marjin keuntungan distributor relatif stabil, sementara yang merasakan imbas secara langsung adalah petani.
Kondisi ini terjadi karena pada realitasnya, petani menghadapi kendala yang sangat besar pada pemasaran hasil pertanian. Selama ini, pemasaran hasil pertanian mayoritas didominasi oleh tengkulak. Selain berperan menentukan harga jual produk pertanian di tingkat petani, tengkulak juga berperan dalam pemberian modal kerja untuk pembelian sarana produksi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya praktek ijon dan penentuan harga jual yang tidak bisa dielak oleh petani terhadap hasil pertanian mereka. Harga pasar tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme harga dalam pasar persaingan sempurna yaitu hubungan tingkat penawaran dan permintaan. Bahkan, jaringan tengkulak dan pemodal membentuk kartel distribusi yang menyebabkan tipe pasar produk pertanian menjadi oligopoli. Konsekuensinya kartel distribusi yang terbentuk dapat dengan mudah mempermainkan harga pasar dengan tetap menekan harga produsen. Padahal komoditas yang mendapatkan intervensi pemerintah dalam perlindungan harga baru komoditas padi (gabah), dan kebijakan inipun belum dapat menyelesaikan persoalan tata niaga gabah dan persoalan petani padi lainnya.
Fungsi kelembagaan pertanian pun masih lemah dan belum mampu memperbaiki citra dan perannya di masyarakat petani. Fungsi koperasi dan kelompok tani hanya sebuah simbol tanpa ada kekuatan dalam pengembangan sumberdaya manusia petani ke arah yang lebih baik. Kelembagaan pertanian dibiarkan berjalan apa adanya tanpa ada pengelolaan yang mengarah pada penguatan lembaga agar berkembang semakin besar dan memberi kontribusi pada anggotanya.
Sementara itu, banyak perusahaan-perusahaan besar yang menyisihkan laba usahanya untuk pembangunan di bidang pertanian, tapi belum bisa dirasakan memberikan perubahan besar dan berarti karena pelaksanaan yang belum tepat sasaran. Hal ini karena tingkat keseriusan dan fokus pada peningkatan kesejahteraan pertanian selalu dihadapkan pada kendala di lapangan sehingga Program kepada Petani selalu terputus atau tidak berkelanjutan.
Kondisi dan perkembangan kewirausahaan (entrepreneurship) di Indonesia pun belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2007 jumlah wirausahawan di Amerika Serikat telah mencapai 11,5 persen wirausahawan, Singapura 7,2 persen, sementara Indonesia baru memiliki 400.000 orang atau hanya 0.18 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, Menurut Peter Drucker diperlukan sekitar dua persen wirausaha (inovatif) dari total jumlah penduduk untuk menjadi negara maju. Kewirausahaan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa yaitu sebagai pencipta kesempatan kerja baru, penghasilan baru, inovasi baru, dan pembayar-pembayar pajak baru.
Proyeksi perkembangan jumlah wirausaha Indonesia dilakukan oleh Agung Nur Fajar, seorang Peneliti ACG Advisory Group (2004) didasarkan pada data perkembangan unit usaha, kinerja ekonomi dan jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil proyeksi menggunakan ekonometrika yaitu metode Two Stage Least Square mengindikasikan jumlah unit usaha selama tahun 2004 – 2009 mengalami peningkatan dengan kisaran 5,2 juta unit usaha dalam 5 tahun. Jumlah peningkatan usaha terdiri dari 5.187.527 unit usaha kecil, 17.226 unit usaha menengah dan 703 unit usaha besar.
Sampai dengan tahun 2006, menurut data BPS, di Indonesia terdapat 48,9 juta usaha kecil dan menengah (UKM), menyerap sekitar 80 persen tenaga kerja, serta menyumbang 62 persen dari PDB (di luar migas). Sedangkan data pada tahun 2008 menunjukkan bahwa terdapat 51,3 juta unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia atau 99,98 persen dari total usaha nasional serta telah menyumbangkan tidak kurang dari 55,56 persen terhadap PDB. Bahkan sektor ini telah mampu menyerap sebanyak 90,9 juta orang tenaga kerja atau 97,1 persen dari seluruh tenaga kerja yang terserap.
Menurut Deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan, Kementerian koordinator bidang perekonomian, sampai bulan Juni 2010 jumlah unit bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor pertanian mencapai 53 persen dari total unit bisnis UMKM di Indonesia. Secara lebih jelas, data sebaran UMKM menurut sektor dan usaha besar disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Sebaran Unit Bisnis UMKM Menurut Sektor dan Usaha Besar di Indonesia Tahun 2010
Sumber : Deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan, Kementerian koordinator bidang perekonomian (2010)

Namun, sayangnya masih sedikit dari sektor kewirausahaan yang berkembang tersebut berlandaskan pada kewirausahaan sosial yaitu usaha yang dibangun tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada investasi dan pengembangan sosial. Ashoka, sebuah asosiasi global para wirausahawan sosial setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wirausahawan sosial terbaik. Sejak didirikan pada 1981, hingga saat ini Ashoka telah memberikan penghargaan kepada 2.000 wirausahawan sosial di mana hanya 131 orang, dimana baru 15,26 persen di antaranya berasal dari Indonesia. Pada sektor pertanian, social entrepreneurship sangat dibutuhkan, mengingat petani sebagai subyek utama kegiatan pertanian masih menjadi korban kegiatan pertanian yang lebih banyak menguntungkan pengusaha pertanian.

b. Perumusan Masalah
Pendekatan pembangunan pertanian Indonesia masih berorientasi kepada usaha tani (on farm). Hal tersebut terlihat pada gerakan-gerakan yang dilakukan dimana petani digerakkan untuk menerapkan berbagai teknologi alternatif agar target produksi tercapai. Akan tetapi, yang terjadi kemudian adalah petani menghadapi kendala pada pemasaran produk pertanian mereka. Tidak ada lembaga formal yang membantu petani untuk memperoleh harga layak. Akibatnya, mayoritas petani di perdesaan menggunakan tengkulak sebagai tempat untuk menjualkan produknya kepada lembaga tataniaga yang berada di atasnya hingga ke konsumen akhir. Dampak langsung yang dirasakan dari sistem ini adalah margin tataniaga yang diterima oleh petani sangat kecil. Namun, kondisi ini masih lebih baik dibanding desa-desa dimana hasil pertanian para petani sama sekali tidak dapat dipasarkan karena mereka tidak memiliki akses pada berbagai saluran pemasaran.
Secara umum, saat ini sedikitnya beberapa kondisi yang dihadapi petani di dalam mengembangkan kegiatan usaha produktifnya, yaitu: 1) Akses yang semakin kurang baik terhadap sumberdaya (access to resources), seperti keterbatasan aset lahan, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya; 2) Produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah (productive and remunerative employment), sebagai akibat keterbatasan investasi, teknologi, keterampilan dan pengelolaan sumberdaya yang efisien; 3) Perasaan ketidakmerataan dan ketidakadilan akses pelayanan (access to services) sebagai akibat kurang terperhatikannya rangsangan bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (social capital) dari bawah; dan 4) Kurangnya rasa percaya diri (self reliances), akibat kondisi yang dihadapi dalam menciptakan rasa akan keamanan pangan, pasar, harga dan lingkungan.
Sehingga selama ini, karakteristik perdesaan seringkali ditandai dengan pengangguran, produktifitas dan pendapatan rendah, kurangnya fasilitas dan kemiskinan. Selain itu, pada waktu yang sama, terjadi pula produktifitas yang rendah dan kurangnya fasilitas pelayanan penunjang kegiatan pertanian. Rendahnya produktifitas merupakan ciri khas di kawasan perdesaan. Pada umumnya, sebagian besar petani dan para pengelola industri perdesaan, bekerja dengan teknologi yang tidak berubah.
Menurut data Bank Indonesia, sektor dengan pangsa terbesar bagi penyaluran kredit UMKM hingga triwulan II 2009 adalah sektor Perdagangan sebesar Rp 12,8 triliun (31,7 persen), disusul oleh sektor Pertambangan dan Pertanian berturut-turut sebesar Rp 2,6 triliun (6,5 persen) dan Rp 1,7 triliun (4,2 persen). Sektor Perindustrian menjadi satu-satunya sektor yang net ekspansinya bernilai negatif yaitu sebesar Rp -3,2 triliun. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan modal pada sektor pertanian masih rendah, bila dibandingkan dengan dua sektor lainnya yaitu perdagangan dan pertambangan. Padahal, sektor pertanian sangat membutuhkan bantuan pembiayaan permodalan. Namun, karena pada umumnya, mayoritas petani di negeri ini adalah petani gurem, maka mereka sangat kesulitan memperoleh pembiayaan kredit melalui lembaga pembiayaan modal seperti bank. Sehingga, pembiayaan yang relatif lebih mudah pemerolehannya dengan bunga tinggi dari para tengkulak menjadi pilihan yang paling banyak dipilih oleh para petani.
Karena itu, perdesaan yang mayoritas berbasiskan pertanian membutuhkan solusi konkrit untuk meningkatkan ekonomi perdesaan yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi nasional. Sementara, pada akhir tahun belakangan ini, perkembangan kewirausahaan di Indonesia sangat tinggi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan bangsa. Namun, kewirausahaan yang dimaksud masih berorientasi profit. Masih sangat sedikit dari total usaha di Indonesia yang melandaskan kegiatannya tidak hanya berorientasi profit tetapi juga memberikan perhatian pada pembangunan dan perubahan sosial masyarakat. Inilah yang disebut dengan kewirausahaan sosial.
Perbedaan mendasar antara konsep social entrepreneurship dengan corporate social responsibility (CSR) adalah pada tujuan awal pelaksanaannya. Social entrepreneurship adalah bisnis yang dibangun karena terdorong oleh situasi sosial dan ekonomi disekitarnya. Bisnis ini memiliki misi sosial untuk membangun dan membantu masyarakat, tanpa melupakan bisnisnya. Sebagai contoh adalah Slamet Riyadhi, pemenang Danamon Award 2007 kategori usaha mikro dengan produk andalannya tas dengan brand Lumintu. Slamet yang pada awalnya mendirikan usaha produk daur ulang alumunium foil bekas bungkus pasta gigi karena terdorong oleh situasi sosial dan ekonomi disekitarnya. Niat berbisnis justru berawal dari keinginannya untuk membantu para lansia di sekitar rumahnya di Tangerang. Perpaduan yang sungguh menarik antara memberdayakan lingkungan dengan pemanfaatan limbah bahan baku. Pada akhirnya, berkat bisnisnya ada tujuh orang lansia yang berhasil menjadi pengrajin. Slamet berhasil menyeimbangkan antara misi sosial yang ingin memberdayakan masyarakat lansia. Tapi bisnisnya sendiri tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa melalaikan esensi bisnis untuk mendapatkan profit.
Lembaga amil zakat seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat merupakan contoh dari social entrepreneurship yang ada di Indonesia . Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengurusi masalah zakat, infak dan shodaqoh yang dirintis oleh beberapa orang dengan mengumpulkan donasi. Tetapi dalam perkembangannya lembaga tersebut dapat menyerap beribu tenaga kerja. Rumah sakit bersalin gratis, mobil jenazah keliling dan berobat gratis di berbagai pos kesehatan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia adalah contoh hasil nyatanya. Sehingga manfaatannya tidak hanya untuk kemaslahatan umat, tetapi juga keuntungan secara finansial.
Selain itu juga terdapat PT. Poros Nusantara Utama (PNU) di bawah Perkumpulan Telapak yang merupakan sebuah konsorsium sosial dan komersial yang menyediakan kerangka kerja dan payung usaha bagi kelompok masyarakat, inisiatif usaha dan perdagangan dan kewirausahaan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan dan pendemokratisasian pengelolaan sumber daya alam harus diselenggarakan secara terpadu dan profesional, termasuk dengan intervensi dan perubahan menyeluruh dalam aspek ekonomi dan bisnis. Perusahaan ini juga menjadi payung legalitas, permodalan dan pemasaran bersama bagi berbagai unit usaha berbasis masyarakat yang sedang berkembang di beberapa tempat di Indonesia. Atas perannya tersebut, perusahaan ini mendapatkan penghargaan Skoll Awards for Social Entrepreneurship yang diberikan Skoll Foundation pada tahun 2010
Sedangkan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan agar perusahaan menjalankan bisnis dengan lebih bermartabat, tidak semata untuk profitability melainkan lebih dari itu, sustainability. Dalam hal ini, perusahaan seharusnya memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait baik bagi perusahaan, masyarakat, dan juga bagi lingkungan sekitar termasuk di dalamnya lingkungan hidup.
Sebagai contoh perusahaan yang menjalankan program CSR di Indonesia adalah PT. Bogasari yang memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan, melalui pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis terigu. Demikian juga dengan PT. Unilever yang memiliki program CSR berupa pendampingan terhadap petani kedelai. Bagi kepentingan petani, adanya program CSR ini berperan dalam meningkatkan kualitas produksi, sekaligus menjamin kelancaran distribusi. Sedangkan bagi Unilever sendiri, hal ini akan menjamin pasokan bahan baku untuk setiap produksi mereka yang berbasis kedelai, sperti kecap Bango, yg telah menjadi salah satu andalan produknya. Sedangkan PT. Astra International Tbk, telah membentuk Politeknik Manufaktur Astra, yang menelan dana puluhan milyar. Selain itu, ada juga program dari HM Sampoerna utk mengembangkan pendidikan melalui Smapoerna Foundation, utk program ini, Sampoerna sendiri telah mengucurkan dana tidak kurang dari 47 milliar.
Namun, daftar usaha yang bergerak pada kewirausahaan sosial ternyata masih jarang ditemui usaha yang menanamkan investasi sosialnya pada sektor pertanian. Padahal mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia yang masih bekerja di sektor pertanian, khususnya di sektor perdesaan, seharusnya sektor ini mendapat perhatian yang lebih dalam pengembangannya.
Dari serangkaian masalah pertanian Indonesia yang dihadapi saat ini, dapat ditarik benang merah bahwa inti esensi dari proses pembangunan pertanian perdesaan adalah transformasi struktural masyarakat perdesaan dari kondisi perdesaan agraris tradisional menjadi perdesaan berbasis ekologi pertanian dengan pengusahaan bersistem agribisnis (agro-industri pertanian), yang menjadi inti dari struktur ekonomi perdesaan yang terkait erat dengan sistem industri, sistem perdagangan dan sistem jasa nasional dan global.
Untuk itu, diperlukan upaya-upaya pengembangan agribisnis yang lekat dengan peningkatan pemberdayaan (empowering) petani pedesaan terutama dalam suatu kebijakan yang berpihak kepada mereka. Sebagai prasyarat keharusan diperlukan suatu iklim kebijakan yang mendorong terbangunnya institusi (kelembagaan) yang mampu meningkatkan posisi petani menjadi bagian dari suatu kebersamaan entitas bisnis, baik dalam bentuk kelompok usaha bersama, koperasi, korporasi (community corporate) ataupun shareholder. Upaya kelembagaan tersebut diyakini akan dapat menjadi nilai (value) baru, semangat baru bagi petani untuk terutama dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan mereka, seperti akses terhadap sumberdaya produktif (terutama lahan), peningkatan produktivitas kerja, akses terhadap pelayanan dan rasa keadilan, serta meningkatkan rasa percaya diri akan lingkungan yang aman, adil dan transparan.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah :
1) Bagaimana tingkat kebutuhan sektor pertanian Indonesia terhadap model pembangunan agroindustri perdesaan berbasis komoditas lokal dalam sistem agribisnis secara keseluruhan?
2) Bagaimana hubungan korporasi dengan koperasi agribisnis dalam upaya pemberdayaan dan pensejahteraan masyarakat petani melalui social entrepreneurship?
3) Bagaimana konsep dan mekanisme model pembangunan agroindustri perdesaan berbasis komoditas lokal?

c. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari karya tulis ini adalah :
1) Menganalis tingkat kebutuhan sektor pertanian Indonesia terhadap model pembangunan agro-industri perdesaan berbasis komoditas lokal dalam sistem agribisnis secara keseluruhan.
2) Menganalisis hubungan korporasi dengan koperasi agribisnis dalam upaya pemberdayaan dan pensejahteraan masyarakat petani melalui social entrepreneurship.
3) Merumuskan konsep dan mekanisme model pembangunan agro-industri perdesaan berbasis komoditas lokal.

d. Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari karya tulis ini antara lain :
1) Bagi penulis, karya tulis ini akan menambah wawasan dan kompetensi di bidang kewirausahaan sosial pada sektor pertanian serta upaya pembangunan sistem agribisnis perdesaan melalui pembangunan agro-industri.
2) Bagi pembaca, karya tulis ini akan memberikan wawasan mengenai kewirausahaan sosial pada sektor pertanian serta konsep dan mekanismenya sehingga dapat menjadi referensi dalam penerapannya baik yang telah memiliki usaha maupun yang akan membuka usaha.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Agribisnis dan Agroindustri
2.1.1 Definisi Agribisnis
Agribisnis adalah sebuah sistem yang terdiri dari seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sebagai sebuah sistem, agribisnis terdiri dari dari berbagai sub sistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas. Subsistem-subsistem tersebut adalah sebagai berikut.
1) Subsistem Penyediaan Sarana Produksi
Sub sistem penyediaan sarana produksi meliputi kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengelolaan sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk.
2) Subsistem Usahatani atau proses produksi
Sub sistem usahatani atau proses produksi meliputi kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian, yang terdiri dari kegiatan perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Kegiatan pada subsistem ini difokuskan pada usahatani yang intensif dan sustainable, artinya kegiatan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu juga ditekankan akan usahatani yang berbentuk komersial bukan usahatani yang subsistem, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam ekonomi terbuka.
3) Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil
Subsistem agroindustri atau pengolahan hasil meliputi keseluruhan kegiatan yang terdiri dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan tujuan untuk menambah nilai tambah dari produksi primer pertanian. Secara umum, subsistem ini meliputi proses pengupasan, pembersihan, pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu.
4) Subsistem Pemasaran
Sub sistem pemasaran meliputi kegiatan pemasaran hasil-hasil usahatani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri.
5) Subsistem Penunjang
Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen yang meliputi: (a) Sarana Tataniaga, (b) Perbankan/perkreditan, (c) Penyuluhan Agribisnis, (d) Kelompok tani, (e) Infrastruktur agribisnis, (f) Koperasi Agribisnis, (g) BUMN, (h) Swasta, (i) Penelitian dan Pengembangan, (j) Pendidikan dan Pelatihan, (k) Transportasi, dan (l) Kebijakan Pemerintah.

2.1.2 Definisi Agroindustri
Agroindustri adalah industri berbasis pertanian yang meliputi industri pengolahan pertanian dan jasa penunjangnya. Cakupan tersebut adalah: (1) industri pengolahan pertanian, (2) industri pengolahan hasil perkebunan, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri pengolahan hasil peternakan, (5) industri pengolahan hasil kehutanan, (6) industri alat dan mesin pertanian, dan (7) industri jasa pendukung.
Agroindustri memiliki keunggulan dikarenakan: (1) berbasis pada patensi sumberdaya alam dalam negeri, sehingga dapat memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) industrialisasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan dayasaing, (3) sebagai strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat, (4) sifat sektor pertanian bertumpu pada proses biologis dengan memanfaatkan SDA di perdesaan, (5) karakteristik sector pertanian sebagai bahan baku industri yakni kamba, mudah rusak dan tergantung pada alam, dan (6) karakteristik sektorindustri memiliki fleksibilitas tinggi.
Keberadaan agroindustri dalam sistem pertanian merupakan penyempurnaan yang merangkai semua komponen menjadi kesatuan yang kuat. Hal ini berarti pengembangan agroindustri mempunyai keterkaitan ke depan dalam memenuhi permintaan pasar melalui penguatan industri hilir dan juga memberikan nilai tamabah terhadap produksi pertanian. Keterpaduan yang dibangun mulai pengembangan agroindustri mempunyai dimensi yang sangat luas mulai dari panguatan pasar hasil pertanian hingga pembentukan nilai tambah dan dayasaing komoditi pertanian.
2.1.3 Peran Agroindustri Perdesaan
Peran agroindustri di perdesaan sangat penting. Peningkatan mobile capital dan adanya kebijakan yang mendorong invetasi di perdesaan pada era globalisasi menyebabkan munculnya pemikiran yang berpihak pada sektor non-pertanian dan ketimpangan pendapat (Reardo et al, 2000). Bank Dunia menyakini bahwa tantangan dunia ketiga adalah pembangunan struktur pertanian dan stardar kehidupan petani (Harriss, 1992). Hal ini mengakibatkan peran industrialisasi perdesaan berbasis pertanian sangat strategis.
Agroindustrialisasi perdesaan merupakan jalan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan perdesaan. Kesadaran ini menjadi misi dari pembangunan perdesaan. Inti dari upaya tersebut adalah bergerak meninggalkan pertanian subsisten dan berstruktur tradisional menjadi lebih modern dan komesial. Sektor penghubung yang dapat memadukan industri non-pertanian dengan kegiatan partanian adalah agroindustri yang memungkinkan petani menginvestasi lebih pada usahatani mereka (Galor 1998).
Sebagai besar agroindustri perdesaan adalah usaha berskala mikro, kecil (UKM agroindustri). Usaha dengan skala seperti ini memiliki berbagai kelebihan, serasi dengan industri perdesaan, antara lain: (1) Tidak membutuhkan modal besar, (2) Dapat menumbuhkembangkan fasilitas kesempatan kerja dengan invetasi yang lebih kecil, (3) Lebih leluasa dalam beradaptasi terhadap perubahan situasi makro termasuk resasi dan krisis ekonomi dan, (4) Mempunyai keterkaitan suplementer dan atau komplementer dengan industri yang relatif besar.
Berbasis pada sifat-sifat ini maka agroindustrialisasi merupakan wahana pembangunan ekonomi perdesaan yang mampu mensinergikan pertumbuhan sektor pertanian dengan industri dengan menghubungkan UMKM dengan usaha besar. Agroindustri mensinergikan keuntungan berbanding, sektor pertanian tropika dengan kekuatan UMKM (flesibilitas, modal kecil, berakar pada kekuatan sumberdaya manusia dan sumber lokal) yang bekerjasama dengan perusahaan besar.

2.2 Karakteristik Perdesaan Indonesia
1.2.1 Aspek-Aspek Kultural dan Struktural Masyarakat Desa
Masyarakat desa merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kultural dan aspek struktural. Aspek kultural suatu masyarakat adalah analog dengan aspek rohani sedangkan aspek strukturalnya analog dengan aspek jasmani suatu makhluk (Y.B.A.F. Mayor Polak, 2006). Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang masyarakat desa, maka seharusnya terdapat satu paket pembahasan tentang aspek kultural dan struktural.
1) Aspek-Aspek Kultural Masyarakat Desa
Menurut Horton dan Hunt, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut. Secara umum, karakteristik budaya masyarakat desa Indonesia masih termasuk ke dalam masyarakat tradisional. Konsep kebudayaan tradisional menurut Raharjo dalam buku Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian adalah gambaran tentang cara hidup masyarakat desa yang belum dimasuki oleh penggunaan teknologi modern atau merupakan produk dari besarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung kepada alam. Menurut Paul H. Landis (1948), besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan oleh: 1) sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian; 2) tingkat teknologi mereka; 3) sistem produksi yang diterapkan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama menjadi faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional, yakni kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat amat tergantung kepada pertanian, tingkat teknologinya rendah, dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Selanjutnya, Paul H. Landis menguraikan ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa sebagai berikut.
a) Sebagai konsekuensi dari ketidakberdayaan mereka terhadap alam, maka masyarakat desa yang demikian ini mengembangkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alam. Pertanian sangat tergantung kepada keadaaan atau jenis tanah, tingkat kelembaban, ketinggian tanah, topografi, banyaknya curah hujan, dan lainnya. Sehingga masyarakat desa mengembangkan tingkat dan bentuk adaptasi terhadap berbagai bentuk kekhususan lingkungan alam tersebut.
b) Pola adaptasi yang pasif terhadap lingkungan alam berkaitan dengan rendahnya tingkat inovasi masyarakatnya.
c) Tingginya rasa kekeluargaan dan kolektivitas di antara masyarakat desa.
d) Pengaruh alam juga terlihat pada kebiasaan hidup yang lamban. Kebiasaan hidup yang lamban ini disebabkan karena masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh irama alam yang teratur dan lamban.
e) Dominasi alam yang kuat terhadap masyarakat desa juga mengakibatkan tebalnya kepercayaan mereka terhadap takhayul.
f) Sikap pasif dan adaptif masyarakat desa terhadap alam juga terlihat dalam aspek kebudayaan material mereka yang relatif bersahaja. Kebersahajaan itu terlihat pada arsitektur rumah dan alat-alat pertanian.
g) Ketundukan masyarakat desa terhadap alam juga menyebabkan rendahnya kesadaran mereka akan waktu.
h) Besarnya pengaruh alam juga mengakibatkan masyarakat desa cenderung bersifat praktis. Artinya, mereka tidak begitu mengindahkan segi keindahan dan ornament-ornamen.
i) Pengaruh alam juga mengakibatkan terciptanya standar moral yang kaku di kalangan masyarakat desa. Moralitas dalam pandangan masyarakat desa adalah sebagai sesuatu yang absolut. Tidak ada kompromi antara yang baik dan buruk, cenderung kepada pemahaman yang bersifat hitam-putih.
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa salah satu ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa adalah ketergantungan yang besar pada sektor pertanian. Pertanian perdesaan tidak akan terlepas dari istilah peasant dan subsistensi. Peasantt sering diterjemahkan sebagai petani kecil. Namun, E. Rogers menguraikan ciri-ciri peasant, yaitu: 1) petani produsen yang subsisten, sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri (keluarga), tidak untuk mencari keuntungan; 2) orientasinya yang cenderung pedesaan dan tradisional, tetapi memiliki keterkaitan erat (mengacu) ke kebudayaan kota atau pusat kekuasaan tertentu; 3) jarang yang sepenuhnya mencukupi kebutuhan diri sendiri (self-sufficient).
Terdapat sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa peasant di dunia ini tidak homogen (E.P. Archetti dan S. Aass dalam Newby, 1978). Dengan demikian, sangat sulit untuk mendapatkan ciri-ciri peasant yang umum berlaku untuk seluruh I peasant yang ada di dunia ini. Namun, di antara sekian ciri yang erat dengan keberadaan peasant adalah subsistensi. Subsistensi inilah yang membedakan peasant dengan petani modern (agrikultural entrepreneur).
Subsistensi secara umum diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Cara hidup yang cenderung minimalis dari seorang peasant tidak harus diartikan bahwa dia hanya menanam tanaman sebatas yang dikonsumsi saja. Hal ini terutama disebabkan olah kenyataan bahwa peasant merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar dengan peradaban yang lebih maju. Dalam kaitannya dengan tingkat peradaban yang telah maju ini, maka peasant tidak bercocok tanam sekedar untuk hidup (biologis). Mereka juga memerlukan biaya-biaya tambahan untuk membiayai kehidupan sosial-kulturalnya yang biasa disebut biaya-biaya sosial. Menurut Eric R. Wolf (1966), produksi pertanian peasant disamping untuk keperluan hidup (biologis) keluarga, juga untuk dana penggantian (replacement fund), dana seremonial (ceremonial fund), dan dana sewa tanah.
Pola kebudayaan peasant belum cukup representatif untuk mewakili gambaran umum pola kebudayaan masyarakat desa di Indonesia. Pola kebudayaan peasant hanya terlihat dominan di Jawa. Di Indonesia masih terdapat kelompok petani dan masyarakat desa lainnya yang cukup bervariasi dilihat dari aspek kulturalnya. Untuk sebagian, pola kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat tidak terlepas dari cara hidup atau sistem mata pencaharian masyarakat itu. Sedangkan untuk sebagian yang lain, agama atau kepercayaan sering menjadi cultural focus pola kebudayaan suatu masyarakat.
2) Aspek-Aspek Struktural Masyarakat Desa
Secara umum, istilah struktur dipahami sebagai susunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), struktur juga berarti susunan atau cara sesuatu disusun atau dibangun. Sedangkan struktur sosial dalam kamus tersebut diartikan sebagai konsep perumusan asas-asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam sosiologi. Dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences (H.P. Fairchild, 1975) misalnya, struktur sosial diartikan sebagai pola yang mapan dari organisasi internal setiap kelompok sosial.
Struktur sosial sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Eratnya dua fenomena ini digambarkan J.B.A.F. Mayor Polak lewat pendapat bahwa antara kebidayaan dan struktur terdapat korelasi fungsional. Artinya, antara kebudayaan dan struktur dalam suatu masyarakat terjadi keadaan saling mendukung dan membenarkan. Hal ini berarti jika terjadi perubahan dalam kebudayaan, maka akan diikuti oleh perubahan dalam struktur, demikian pula sebaliknya. Sedangkan John M. Shephard menggambarkan eratnya dua fenomena tersebut dalam bagan berikut.

Gambar 2. Hubungan Struktur Sosial dengan Kebudayaan
Sumber: Shephard (1966)

Dalam bagan di atas terlihat jelas gambaran saling mempengaruhi antara kultur dan struktur sosial. Bentuk keterkaitannya lebih jelas lagi bila dilihat dalam sebuah lembaga, yakni ketika orang yang satu berinteraksi dengan yang lainnya berdasarkan status dan peran mereka masing-masing di dalam lembaga tersebut.
a) Struktur Fisik Desa
Struktur fisik desa berkaitan erat dengan lingkungan fisik desa dalam berbagai aspeknya. Secara lebih khusus, struktur fisik berkaitan dengan lingkungan geografis dengan segala ciri-cirinya seperti: iklim, curah hujan, keadaan atau jenis tanah, ketinggian tanah, tingkat kelembaban udara, tofografi dan lainnya. Variasi dalam perbedaan ciri-ciri fisik ini akan menciptakan pula perbedaan dalam jenis tanaman yang ditanam, sistem pertanian yang diterapkan, dan lebih lanjut adalah pola kehidupan dari masing-masing kelompok masyarakat. Lingkungan geografis yang member kemungkinan untuk budidaya tanaman padi akan menciptakan masyarakat petani sawah yang berbeda dengan lingkungan geografis yang cocok untuk budidaya tanaman gandum dengan petani gandumnya. Tanah-tanah yang kurang subur akan cenderung menciptakan desa-desa kecil yang terpencar, berjauhan satu sama lain, dengan penduduk yang jarang. Sebaliknya, tanah-tanah yang subur akan cenderung menciptakan desa-desa yang besar, berdekatan satu sama lain, dan berpenduduk padat.
b) Strafikasi Sosial
Stratifikasi sosial adalah penggambaran kelompok-kelompok sosial ke dalam susunan yang hierarkis dan berjenjang. Alasan mengapa dalam masyarakat terjadi pelapisan-pelapisan adalah karena kehidupan manusia didekati oleh nilai. Keberadaan nilai selalu mengandung kelangkaan, tidak mudah didapat, dan oleh karenanya memberi harga bagi para penyandangnya. Siapa yang memperoleh lebih banyak hal yang bernilai, maka semakin terpandang dan tinggi kedudukannya. Apa yang dipandang bernilai tinggi dalam kehidupan manusia adalah tidak sama pada setiap masyarakat. Secara umum, hal-hal yang mengandung nilai berkaitan dengan harta/kekayaan, jenis mata pencaharian, pengetahuan/pendidikan, keturunan, keagamaan, dan unsure-unsur biologis (usia, jenis kelamin) dalam masyarakat yang bersahaja.
c) Diferensiasi Sosial
Diferensiasi sosial atau struktur sosial horisonta suatu masyarakat adalah berkaitan dengan banyaknya pengelompokan-pengelompokan sosial yang ada dalam masyarakat itu tanpa menempatkannya dalam jenjang hierarkis. Semakin maju atau modern suatu masyarakat semakin tinggi tingkat diferensiasinya. Sebaliknya, semakin bersahaja suatu masyarakat, semakin rendah pula tingkat diferensiasinya.

2.3 Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship)
Kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Gabungan dari dua kata, social yang artinya kemasyarakatan, dan entrepreneurship yang artinya kewirausahaan. Pengertian sederhana dari social entrepreneur adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (social change), terutama meliputi bidang kesejahteraan (welfare), pendidikan dan kesehatan (healthcare) (Santosa, 2007). Mereka memiliki ambisi dan secara persisten mengambil permasalahan sosial utama di masyarakat, kemudian menawarkan ide baru untuk membuat perubahan dalam skala luas.
Ashoka Fellows, yang didirikan oleh Bill Drayton tahun 1980, menyebutkan karakteristik kegiatan wirausaha sosial sebagai berikut:
1) Tugas wirausaha sosial ialah mengenali adanya kemacetan atau kemandegan dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau kemandegan itu. Ia menemukan apa yang tidak berfungsi, memecahkan masalah dengan mengubah sistemnya, menyebarluaskan pemecahannya, dan meyakinkan seluruh masyarakat untuk berani melakukan perubahan.
2) Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi “ikan” atau mengajarkan cara “memancing ikan”. Ia tidak akan diam hingga “industri perikanan” pun berubah.
Jika wirausahawan bisnis mengukur kinerja dengan keuntungan dan pendapatan (pengembalian modal), maka wirausahawan sosial diukur keberhasilannya dari dampak aktivitasnya terhadap masyarakat.
Fondasi dasar kewirausahaan sosial adalah : 1) Tujuan dari entitas adalah melakukan perbaikan masyarakat atau berkontribusi dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat, 2) kepemilikan entitas adalah milik masyarakat atau komunitas, bukan dimiliki oleh seorang individu pemodal dan 3) Di dalam aktivitasnya terkandung muatan aktivitas bisnis yang memberikan manfaat kepada masyarakat (Drayton, 1980 ).
Lingkup entitas yang dapat dimasukkan ke dalam kewirausahaan sosial menurut Bill Drayton pada tahun 1980 terdiri dari empat kategori :
1) Kategori pertama adalah perusahaan filantropis yaitu perusahaan yang berkomitmen menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kategori ini dapat dimasukkan perusahaan perusahaan yang menyadari bahwa keberadaan perusahaan adalah mengusung peran sosial dan ekonomi sekaligus. Perusahaan filantropis mengalokasikan keuntungan untuk kegiatan sosial bukan karena tekanan publik dan ancaman regulasi, akan tetapi karena perusahaan menyadari bahwa memang kehadiran perusahaan adalah mengemban tugas-tugas sosial. Karena itu pada kategori perusahaan filantropis konsentrasi perusahaan dalam mengelola kontribusi sosialnya bukanlah asesoris, tapi betul-betul secara mendalam.
2) Kategori kedua adalah perusahaan dengan jiwa sosial, yaitu perusahaan yang didirikan dan dikelola dengan dimensi sosial. Bukan hanya komitmen dan konsentrasi dalam mendukung kegiatan sosial, akan tetapi memang keseluruhan unsur kegiatan operasi perusahaan didesain dan dikelola dengan orientasi untuk memberikan dampak sosial. Seluruh elemen kegiatan perusahaan telah dirancang dan dikawal agar berkontribusi positif kepada masyarakat dan terhindar dari aspek negatif yang akan merugikan masyarakat.
3) Kategori ketiga adalah lembaga sosial yang memiliki aktivitas bisnis. Pada lembaga sosial ini telah dikembangkan unit-unit usaha yang didedikasikan segala keuntungan dan manfaat usahanya untuk mendukung layanan sosialnya. Lembaga sosial pada kategori ini terdukung kegiatan sosialnya melalui pendapatan dan keuntungan usaha yang dikelolanya. Seluruh operasi dan kontribusi sosial lembaga ini ditopang oleh penghasilan dan interaksi lini bisnis yang dilakukan.
4) Kategori keempat adalah lembaga sosial yang mampu menopang seluruh pendanaannya dengan kemampuan menghimpun dana secara swadaya dalam jangka panjang. Kemampuan mengumpulkan dana yang bersifat jangka panjang ini akan memastikan bahwa peran sosial lembaga ini terus terjaga sehingga memiliki peran yang nyata dalam perubahan masyarakat.
Walaupun istilah kewirausahaan sosial terdengar baru di dunia kewirausahaan, namun sesungguhnya sosial entrepreneurship sudah dikenal ratusan tahun yang lalu diawali antara lain oleh Florence Nightingale (pendiri sekolah perawat pertama) dan Robert Owen (pendiri koperasi). Pengertian sosial entrepreneurship sendiri berkembang sejak tahun 1980 –an yang diawali oleh para tokoh-tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles Leadbeater dan Profesor Daniel Bell dari Universitas Harvard yang sukses dalam kegiatan kewirausahaan sosial karena sejak tahun 1980 berhasil membentuk 60 organisasi yang tersebar di seluruh dunia (Setyanto, 2007).
Konsep secara umum dari kewirausahaan sosial, sebenarnya bukan merupakan sebuah lembaga atau organisasi bentukan atau turunan dari perusahaan swasta (misalnya hasil dari CSR, Corporate Sosial Responsibility) dan lembaga pemerintahan (dalam hal ini yang terkait dengan Dinas Kesejahteraan Sosial). Akan tetapi murni merupakan sebuah usaha kewirausahaan (entrepreneurship) yang bergerak di bidang sosial. Pada awalnya, kewirausahaan sosial mempunyai inti pemberdayaan dalam bidang kemasyarakatan yang bersifat voluntary atau charity (kedermawanan dan sukarela). Dalam hal ini membentuk sebuah lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, anak asuh atau donasi untuk beasiswa di bidang pendidikan. Konsep awal mula kewirausahaan sosial tidak menekankan pada usaha untuk menghasilkan profit (non-profit). Kalaupun ada profit, bukan menjadi tujuan utama dan nilainya bisa dibilang kecil. Karena inti utama dalah pemberdayaan untuk kemaslahatan bersama. Kewirausahaan sosial akhir-akhir ini menjadi makin populer terutama setelah salah satu tokohnya Dr. Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh yang mendapatkan hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 2006 (Santosa, 2003). Yang dikembangkan oleh Yunus, dengan pemberdayaan masyarakat di segmen kurang mampu secara finansial, tidak hanya menghasilkan kesejahteraan sosial masyarakat tetapi ternyata juga mendatangkan sebuah keuntungan secara finansial. Bisa dilihat dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap (6 juta wanita), seperti phone-lady, ribuan pengemis, dan tumbuhnya UKM (Usaha Kecil Menengah) yang terbentuk dari usaha peminjaman uang atau kredit uang dengan bunga murah.
Kewirausahaan sosial tersusun atas dasar 3 aspek. voluntary sektor bersifat suka rela. Public sektor menyangkut kepentingan publik bersama sedangkan private sektor adalah unsur pribadi atau individual yang bersangkutan, bisa termasuk unsur kepentingan profit.

Keterangan :
= The social entrepreneurs’ sektor (irisan ketiga lingkaran)
Gambar 3. Sources of the Sosial Entrepreneur Sector
Sumber: Leadbeater (1997)

Keberhasilan legendaris dari Grameen Bank dan Grameen Phone di Bangladesh adalah salah satu contoh terjadinya pergeseran orientasi dalam menjalankan program kewirausahaan sosial. Hal ini menjadi daya tarik bagi dunia bisnis untuk turut serta dalam kegiatan kewirausahaan sosial, karena ternyata dapat menghasilkan keuntungan finansial.

2.3.1 Peran Kewirausahaan Sosial (Sosial Entrepreneurship) dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut Setyanto P. Santosa (Dosen FE Unpad dan Komisaris PT. Indosat Tbk.), kewirausahaan sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta nilai–nilai sosial maupun ekonomi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
1) Kesempatan Kerja
Manfaat ekonomi yang dirasakan dari kewirausahaan sosial di berbagai negara adalah penciptaan kesempatan kerja baru yang meningkat secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh John Hopkins University pada tahun 1998 di 13 negara menunjukan bahwa tenaga kerja yang bekerja disektor ini berkisar antara 1 – 7 persen.
Selain itu memberikan pula peluang kerja kepada penyandang cacat untuk dilibatkan dalam kegiatan produktif. Keberhasilan Muhammad Yunus antara lain adalah kemampuannya untuk memberdayakan enam juta orang wanita menjadi kekuatan yang produktif secara ekonomi, membentuk phone-lady yang tersebar didesa-desa dan memberdayakan ribuan pengemis untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif.
2) Inovasi dan Kreasi
Berbagai inovasi terhadap jasa kemasyarakatan yang selama ini tidak tertangani oleh pemerintah dapat dilakukan oleh kelompok Social Entrepereneurship seperti misalnya : penanggulangan HIV dan narkoba, pemberantasan buta huruf, kurang gizi. Seringkali standar pelayanan yang dilakukan pemerintah tidak mengenai sasaran karena terlalu kaku mengikuti standar yang ditetapkan. Sedangkan Social Entrepreneurs mampu untuk mengatasinya karena memang dilakukan dengan penuh dedikasi.
3) Modal Sosial
Modal sosial merupakan bentuk yang paling penting dari berbagai modal yang dapat diciptakan oleh social entrepreneur karena walaupun dalam kemitraan ekonomi yang paling utama adalah nilai -nilai : saling pengertian (shared value), trust (kepercayaan) dan budaya kerjasama (a culture of cooperation), kesemuanya ini adalah modal sosial. Keberhasilan negara Jerman dan Jepang adalah karena akar dari long-term relationship dan etika kerjasama yang mampu untuk menumbuhkan inovasi dan mengembangkan industri di negara masing-masing. Bank Dunia menyatakan pula bahwa permasalahan yang kritis dalam penanggulangan kemiskinan adalah modal sosial yang tidak memadai.
Selanjutnya dibangun jaringan kepercayaan dan kerjasama yang makin meningkat sehingga dapat akses kepada pembangunan fisik, aspek keuangan dan sumber daya manusia.
4) Peningkatan Kesetaraan
Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah terwujudnya kesetaraan dan pemerataan kesejahteraan masayarakat. Dan melalui kewirausahaan sosial tujuan tersebut akan dapat diwujudkan, karena para pelaku bisnis yang semula hanya memikirkan pencapaian keuntungan yang maksimal, selanjutnya akan tergerak pula untuk memikirkan pemerataan pendapatan agar dapat dilakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh keberhasilan Grameen Bank adalah salah satu bukti dari manfaat ini. Demikian pula upaya J.B.Schramm dari Amerika Serikat yang telah membiayai ribuan pelajar dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

2.4 Koperasi
Dr. Fay (1908) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organiasasi. R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “sepuluh tahun koperasi : penerangan tentang koperasi oleh pemerintah 1930-1940” menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukarela sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
Pengertian koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan dan asas koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan koperasi seperti yang diuraikan dalam Bab II Pasal 3 UURI No.25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya dalam bab III, bagian pertama pasal 4 UURI No 25 Tahun 1992 diuraikan fungsindan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usahan bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Koperasi dapat mengurangi tingkat penggangguran.
2) Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
3) Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.
4) Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
5) Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.
Koperasi adalah konsep dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Realitanya adalah individu-individu anggota masyarakat yang bergerak dalam upaya mencapai suatu tujuan, yaitu yang bersangkutan dengan aspek peningkatan kesejahteraan hidup, dengan cara bekerjasama dalam organisasi yang diabstraksikan pada kelembagaan sosial ekonomi yang bernama koperasi. Koperasi dibedakan dengan organisasi ekonomi lainnya, dengan ciri bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Disebut demikian, karena dalam mencapai tujuan ekonomis tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi di antara semua manusia yang terlibat di dalamnya, baik di antara yang tergolong anggota, pengurus, dan ataupun dengan pengelola usahanya, yang berpijak pada pola tingkah laku kebudayaan organisasi koperasi. Karena itulah koperasi disebut kelembagaan sosial ekonomi.
Budaya koperasi tercermin dalam koperasi sebagai pedoman organisasi dan usahanya. Asas koperasi adalah kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan salah satu nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kedua asas koperasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian bagi kepentingan bersama.
2) Asas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa mementingkan kepentingan sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama.

2.4.1 Peran dan Keberhasilan Koperasi di Berbagai Negara
Beberapa contoh koperasi telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi. Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa, sebagaimana halnya koperasi-koperasi di negara-negara skandinavia. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (Mutis, 2003). Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan aset ekonomi yang ada di daerahnya.
Di Indonesia, menurut sumber Dekopin, terdapat sekitar 116.000 unit koperasi (Kompas, 2004). Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar dan potensial untuk dikembangkan. Sementara itu di Amerika Serikat jumlah anggota koperasi kredit (credit union) mencapai sekitar 80 juta orang dengan rerata simpanannya 3000 dollar (Mutis, 2001). Di Negara Paman Sam ini koperasi kredit berperan penting terutama di lingkungan industri, misalnya dalam pemantauan kepemilikan saham karyawan dan menyalurkan gaji karyawan. Begitu pentingnya peran koperasi kredit ini sehingga para buruh di Amerika Serikat dan Kanada sering memberikan julukan koperasi kredit sebagai people’s bank, yang dimiliki oleh anggota dan memberikan layanan kepada anggotanya pula.
Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan (Rahardjo, 2002).
Contoh lain adalah perdagangan bunga di Belanda. Mayoritas perdagangan bunga disana digerakkan oleh koperasi bunga yang dimiliki oleh para petani setempat. Juga Koperasi Sunkis di California (AS) yang mensuplai bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, sehingga pabrik tersebut tidak perlu membuat kebun sendiri. Dengan demikian pabrik Coca Cola cukup membeli sunkis dari Koperasi Sunkis yang dimiliki oleh para petani sunkis (Mutis, 2001). Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe (Krisnamurthi, 2002), Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi.

2.5 Korporasi
Muladi (1991:12-15) mengemukakan berbagai pengertian mengenai korporasi yang dikutip dari berbagai sumber, antara lain :
1) Menurut Subekti dan Tjitrosudibyo, “corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.”
2) Menurut Pramadya Puspa, “korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT. (Perseroan Terbatas), N.V. (Namloze Vennootschap) dan Yayasan (Sticting); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum.”
3) Menurut Abdurachman “corporation” (korporasi;perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau sesuai badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan sesuatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakannya menutur kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir.”
Adapun sifat pokok dari korporasi itu menurut Winardi (1989 : 131) adalah sebagai berikut : 1) Tanggung Jawab terbatas dari para pemilik saham; 2) Kontinuitas dalam kelangsungan; 3) Mudah dialihkan hak-hak milik masyarakat. Bentuk Korporasi yang paling dikenal di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT).

III. METODE PENULISAN

3.1 Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi untuk pembuatan karya tulis ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah terdokumentasi sebelumnya (data sekunder), baik berupa data BPS, lembaga-lembaga penelitian atau publikasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.2 Pengolahan Data dan Informasi
Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan studi pustaka yang dikelompokkan secara sistematis dan relevan dengan masing-masing sub bab dalam tema penulisan karya tulis.

3.3 Analisis dan Sintesis
Data dan informasi yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis relevansinya dengan ide penulisan karya tulis, untuk kemudian menghasilkan gagasan baru serta keakuratan penerapan ide sesuai dengan tema karya tulis.

3.4 Pengambilan Kesimpulan dan Perumusan Saran
Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan perumusan saran didasarkan pada prediksi keberhasilan penerapan ide dalam karya tulis.

IV. ANALISIS DAN SINTESIS
4.1 Analisis Tingkat Kebutuhan Sektor Pertanian Indonesia Terhadap Model Pembangunan Agroindustri Perdesaan Berbasis Komoditas Lokal dalam Sistem Agribisnis Secara Keseluruhan

Pembangunan ekonomi nasional selama ini cenderung bias kota (urban bias). Proses industrialisasi perdesaan sangat lamban bahkan dapat dikatakan gagal, akibatnya kota dijadikan sebagai pusat segala-galanya dan desa hanya sebagai pendukung ekonomi perkotaan. Demikian juga pada sektor pertanian. Sumbangan sektor pertanian, yang identik dengan ekonomi perdesaan, terhadap produk domestik bruto (PDB) bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, terus mengalami ketertinggalan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 1980 masih sekitar 30,7 persen, namun kemudian merosot menjadi 16,1 persen pada 1995, turun lagi menjadi 15,2 persen pada 2003 dan tinggal 13,8 persen pada 2007. Di sisi lain, kendatipun sumbangannya terus melemah, sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar angkatan kerja di Indonesia. Pada tahun 1995, angkatan kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini masih sekitar 55 persen. Pada tahun 2003, pangsa tenaga kerja di di sektor pertanian meningkat menjadi 67,7 persen. Jumlah ini tidak banyak bergerak beberapa tahun kemudian. Pada tahun 2008, angkatan kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian masih sekitar 43,7 persen. Dengan kata lain, presentasi ekonomi pertanian makin mengecil, tetapi mereka yang menggantungkan hidup darinya masih sangat besar (Choirie, 2009).
Kegiatan pertanian di negara kita sangat tergantung pada kegiatan pertanian perdesaan. Namun, aktivitas pertanian perdesaan masih bertumpu pada aktivitas usahatani (on farm). Keterbatasan akses dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia petani sebagai pelaku utama aktivitas pertanian perdesaan menyebabkan margin dan tingkat kesejahteraan petani negeri ini masih tergolong sangat rendah, sedangkan aktivitas off farm dikuasai oleh para tengkulak dan pengusaha pertanian.
Padahal perdesaaan memiliki potensi komoditas yang sangat besar jika bisa dimanfaatkan secara optimal. Setiap desa di Indonesia memiliki potensi keunggulan komoditas lokal karena kondisi alam, budaya cocok tanam, kebiasaan petani, dan sebagainya yang jika dikembangkan akan meningkatkan perekonomian petani dan pertanian di desa tersebut. Di Jepang dan Thailand, konsep kawasan komoditas unggulan telah membuktikan kehandalan model satu desa satu komoditas yang dibangun berdasarkan keunggulan komparatif. Di Jepang istilah ini dikenal dengan One Village One Commodity (OVOC) atau One Village One Product (OVOP).
Program ini bermula di Provinsi Oita-Jepang dan gerakan satu desa satu komoditas ini sukses mengangkat harkat desa miskin Oyama berkat adanya hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil (Tambunan, 2003). Di Thailand, program sejenis diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang terinspirasi dan kemudian mengadopsi program tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut dengan nama One Tambon One Product (OTOP). Tambon dalam bahasa setempat berarti kecamatan, sehingga OTOP dikenal sebagai suatu konsep atau program untuk menghasilkan satu jenis komoditas atau produk unggulan yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Pengertian kawasan dalam hal ini bisa meliputi suatu areal wilayah dengan luasan tertentu yang dalam hal ini adalah wilayah kecamatan. OTOP di Thailand tidak lagi diartikan secara sempit sebagai batasan kawasan dan produk tertentu saja, tetapi sudah mengarah menjadi industri perdesaan dengan produk yang merambah ke luar negeri.
Secara konseptual, sebenarnya model OTOP maupun OVOP identik dengan konsep Agro-Ecological Zone (AEZ) atau Perwilayahan Komoditas Unggulan yang juga mengarahkan suatu kawasan tertentu untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis komoditas pertanian atau bahkan industri unggulan. Bedanya dalam konsep AEZ terdapat perhatian dan penekanan yang sangat kental kepada aspek kondisi lahan, topografi, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Adapun konsep OVOP ataupun OTOP diterapkan pada kondisi dan kapasitas yang sudah terbentuk tetapi belum dioptimalkan untuk memasuki jangkauan pasar yang lebih luas.
Program OTOP diluncurkan sebagai terobosan untuk menggerakkan produksi dalam negeri khususnya dengan mengembangkan produk khas lokal yang telah dilaksanakan secara turun-temurun di wilayah yang bersangkutan. Setiap tambon diupayakan memiliki sedikitnya satu produk unggulan. Program ini mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal (alam, manusia, dan teknologi), mengandalkan tradisi setempat dan menggunakan keahlian terbatas yang dimiliki masyarakat. Terutama untuk mendapatkan nilai tambah (added value) melalui perbaikan mutu dan penampilan. Misi program dikembangkan dengan berlandaskan kepada tiga filosofi yaitu: (1) merupakan produk lokal yang mengglobal, (2) menghasilkan produk atas kreativitas dan dengan kemampuan sendiri, serta (3) sekaligus mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia. Secara perlahan tetapi pasti produk-produk baru akan bermunculan dan produk lama hadir dalam wajah baru. Satu tambon ternyata bisa menghasilkan sejumlah produk unggulan. OTOP secara konsisten diadopsi oleh hampir seluruh desa dengan melibatkan organisasi masyarakat setempat dan menurut laporan terakhir telah tercatat sebanyak 75.840 unit OTOP yang telah terdaftar di Thailand. Masyarakat pengusaha mikro dan kecil serta gerakan koperasi sangat antusias menyambut program OTOP di Thailand. Tujuan dari program ini pada dasarnya adalah untuk mengembangkan komoditas pertanian unggulan masing-masing desa.
Program OTOP telah memilih dan menetapkan enam kelompok besar komoditas unggulan dengan tidak kurang dari 10 jenis produk dalam setiap kelompok. Sebagian besar produk telah memiliki segmen dan pangsa pasar (market share) tersendiri, baik di dalam maupun di luar negeri. Ciri khas produk yang tetap dipertahankan adalah adanya peran serta pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang berasal dari perdesaan setempat. Kumpulan komoditas unggulan tersebut diantaranya dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pengelompokan Produk Unggulan OTOP
No Kelompok Jenis Produk Cakupan Kelompok Jenis Produk
1 Makanan Beras, buah-buahan kering, Rosela, biji-bijian, manisan, selai pisang, pisang kering, madu, gurame goring, ikan kering, baso ikan, telur, berbagai jenis kripik, dan lain-lain.
2 Tekstil, bahan kain dan pakaian Aneka jenis kain sutera dan batik, tas tangan dari daun palma, aneka macam hiasan berukir dari bahan seng/kaleng, tembaga, dan metal lainnya.
3 Kerajinan tangan dan souvenirs Bunga tiruan (artificial flowers), kertas dari serat nenas, tas tangan dari daun palma, aneka macam hiasan berukir dari bahan seng/kaleng, tembaga dan metal lainnya.
4 Minuman Kopi, teh, susu, jus buah-buahan, air mineral dan anggur (wine).
5 Hiasan (ornaments) Bingkai foto, keranjang bambu, tas tangan dari bahan lokal: rami,pandan, dan sebagainya.
6 Tanaman obat/rempah Berbagai produk perawatan wajah dan tubuh termasuk bedak, minyak, sampo, dan sebagainya.
Sumber : Makalah Sahat M. Pasaribu (2007)

Sedangkan, data potensi sentra yang berpeluang diikutsertakan dalam program OTOP versi Indonesia ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 3. Jumlah Sentra per Bidang Usaha dalam Program OTOP Versi Indonesia
No Bidang Usaha Jumlah Sentra
1 Pertanian dan Perkebunan 119
2 Perikanan 187
3 Peternakan 81
4 Makan dan Minum 105
5 Sandang 114
6 Industri dan Kerajinan 450
Total 1056
Sumber : Makalah Sahat M. Pasaribu (2007)

Besarnya potensi komoditas lokal di perdesaan Indonesia, pemanfaatannya akan optimal jika dikelola dalam perspektif pembangunan agroindustri pertanian. Hal ini mengingat berbagai masalah pertanian pedesaan yang berujung pada satu hal mendasar, yaitu sistem agribisnis yang masih tersekat-sekat dalam pengimplementasiannya. Aktivitas pertanian perdesaan masih berfokus pada kegiatan usahatani (on farm). Padahal antara satu subsistem dengan subsistem lainnya pada sistem agribisnis merupakan sebuah sistem manajemen yang terintegratif dari hulu ke hilir. Pada kenyataannya, petani perdesaan hanya berorientasi pada kegiatan produksi, sedangkan pada kegiatan pengolahan dan pengelolaan pasca panen masih diserahkan sepenuhnya kepada tengkulak dan pengusaha pertanian. Akibatnya margin yang diterima petani menjadi sangat rendah. Keadaan ekonomi pertanian perdesaan tidak berubah. Perdesaan identik dengan kemiskinan dan pembangunannya masih jauh dari yang diharapkan.
Pembangunan agroindustri pertanian dalam sistem agribisnis secara keseluruhan menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan pertanian dan ekonomi perdesaan. Mengingat bahwa agroindustri adalah industri berbasis pertanian yang meliputi industri pengolahan pertanian dan jasa penunjangnya. Inti dari pengembangan ini adalah misi untuk bergerak meninggalkan pertanian subsisten menjadi pertanian berorientasi bisnis dan pasar. Pengembangan agroindustri, khususnya pada era globalisasi saaat ini akan membantu memenuhi permintaan pasar melalui penguatan industri hilir pertanian dan memberikan nilai tambah terhadap produksi pertanian. Keterpaduan yang dibangun mulai pengembangan agroindustri mempunyai dimensi yang amat luas mulai dari panguatan pasar hasil pertanian sampai dengan pembentukan nilai tambah dan dayasaing komoditi pertanian. Selain itu, agroindustri dapat menghubungkan industri non-pertanian dengan kegiatan partanian yang memungkinkan petani menginvestasi lebih pada usahatani mereka.

4.2 Analisis Hubungan Korporasi dengan Koperasi Agribisnis dalam Upaya Pemberdayaan dan Pensejahteraan Masyarakat Petani Melalui Social Entrepreneurship

Pengembangan agribisnis perdesaan sangat membutuhkan kelembagaan (institutional building) yang berperan dalam membantu mentransformasikan pertanian perdesaan tidak hanya berorientasi pada on farm business tetapi juga off farm business sehingga membentuk manajemen agribisnis yang terintegratif. Melihat pada karakteristik struktural dan kultural masyarakat perdesaan Indonesia, bangunan koperasi dianggap sebagai kelembagaan sosial ekonomi yang paling tepat untuk membangun masyarakat petani yang mayoritas merupakan petani kecil atau gurem.
Koperasi merupakan kelembagaan sosial ekonomi yang melandaskan gerakannya pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kehadiran koperasi di perdesaan memiliki banyak dampak positif. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Melalui koperasi, kendala-kendala yang dihadapi petani dalam aktivitasnya dapat diatasi bersama. Termasuk dalam hal penyediaan kredit dan modal bagi petani.
Selain itu, mengingat setiap daerah dan wilayah di Indonesia memiliki karakteristik structural dan cultural yang berbeda, dan dalam upaya pengembangan komoditas lokal untuk pembangunan agroindustri, maka pendekatan yang digunakan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada sisi ekonomi tetapi juga sosial dirasa sangat tepat. Dengan demikian, kelembagaan koperasi dapat dengan mengotimalkan modal sosial (social capital) masyarakat.
Namun, kehadiran koperasi lebih merupakan soft-step reconstruction, sementara dalam kegiatannya, masyarakat perdesaan membutuhkan rekonstruksi yang lebih radikal atau hard-step reconstruction yang mampu menghubungkan koperasi dan masyarakat petani dengan akses dunia luar dan pihak-pihak yang berkepentingan dan pemerintah. Hard-step reconstruction tersebut adalah korporasi. Korporasi yang dibutuhkan adalah korporasi yang dibangun dengan melandaskan visi dan misinya pada social entrepreneurship untuk membantu dan menjadikan pertanian serta masyarakat petani perdesaan menjadi lebih sejahtera. Dalam upaya membantu masyarakat petani, korporasi tidak hanya menjalankan usaha dan tanggung jawab sosial sejenis corporate social responsibility (CSR), tetapi korporasi memang didirikan dengan kesadaran dan motif utama untuk membantu dan membangun masyarakat petani dan pertanian perdesaan dengan tidak mengabaikan tujuan bisnisnya sebagai korporasi. Insiatif pembentukan korporasi ini bisa muncul dari pihak di luar perdesaan, namun pada pelaksanaannya, petani memiliki saham yang diinvestasikan pada perusahaan.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa korporasi masyarakat (petani agribisnis) adalah perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat (petani agribisnis). Korporasi masyarakat pada dasarnya akan menjadi kuat jika seluruh social capital yang ada pada masyarakat perdesaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh adalah American Crystal Sugar Company (ACSC) yang dibeli oleh 1300 petani pada tahun 1973 melalui NYSE senilai US$ 86 juta. Sejak saat itu, ACSC berkembang pesat, baik dalam areal, produksi, rendemen, kepemilikan petani, dan joint ventures. Contoh yang lain adalah PT. Poros Nusantara Utama Jawa Barat (PT. PNU Jabar) yang merupakan perusahaan yang bergerak pada perdagangan dan pemasaran tanaman obat herbal masyarakat petani di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangarango dan Halimun Salak, baik di dalam maupun luar negeri yang melandaskan kegiatannya pada motif social entrepreneurship.
Sejak tahun 2006, PT. PNU Jabar mencoba membantu kelompok tani dalam memasarkan produknya supaya tercipta kemandirian secara ekonomi. Sebelumnya, pemasaran produk setiap petani dilakukan secara individual sehingga tengkulak dapat memainkan harga di tingkat petani. Selain itu, para petani mempunyai kendala, seperti produktivitas yang rendah, permodalan dan teknologi paska panen yang minim, serta akses informasi pasar yang terbatas. Bersama Perkumpulan Telapak, PT. PNU Jabar mendampingi kelompok tani melalui pembangunan kelembagaan ekonomi yang adil dan transparan dalam bentuk koperasi. Selain itu, dengan adanya koperasi maka terbangunnya kapasitas setiap petani dalam melakukan perencanaan produksi bersama, serta memperbaiki sistem pengolahan paska panen sehingga mendapatkan standar kualitas produk yang maksimal. Dalam membantu dan menjalin hubungan dengan kelompok tani, PT. PNU Jabar tidak hanya melibatkan kelompok tani sebagai mitra kerja, namun PT. PNU Jabar melibatkan para petani melalui kelompok tani sebagai pemegang saham di PT. PNU Jabar. Sebagai pemegang saham, para petani tidak hanya memperoleh pembayaran hasil penjualan produk mereka, tetapi juga memperoleh pembagian dividen atas keuntungan perusahaan di setiap akhir tahun. Persentase saham masing-masing kelompok tani adalah 40 persen saham milik kelompok tani dalam bentuk lahan, tenaga kerja dan alat transportasi untuk mengangkut produk pertanian, sedangkan 60 persen saham merupakan milik PT. PNU Jabar dalam bentuk modal kerja PT. PNU Jabar sendiri. Ke depan, pihak pimpinan dan manajemen perusahaan berusaha agar porsi kepemilikan saham petani dan perusahaan menjadi didominasi oleh petani.
Melalui hubungan timbal balik dan saling menyokong antara koperasi dan korporasi agribisnis, pembangunan agroindustri pertanian perdesaan akan mudah dilakukan. Dalam perjalanannya, proses ini melibatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat petani di koperasi serta membawa produktivitas dan komoditas unggulan masing-masing wilayah perdesaan ke pasar global melalui korporasi agribisnis.
4.3 Konsep dan Mekanisme Model Pembangunan Agroindustri Perdesaan Berbasis Komoditas Lokal

Konsep model pembangunan agroindustri perdesaan berbasis komoditas lokal disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4. Model Pembangunan Agroindustri Perdesaan Berbasis Komoditas Lokal
Pada model pembangunan agroindustri perdesaan berbasis komoditas lokal, yang menjadi sasaran utama adalah basis social entrepreneurship, yaitu untuk membantu dan mensejahterakan kehidupan petani melalui transformasi pertanian subsisten menjadi pertanian berorientasi pasar dan komersial dengan optimalisasi subsistem agroindustri pada manajemen agribisnis. Pada sistem ini korporasi berperan sebagai badan hukum milik petani atau petani sebagai pemegang saham terbesar yang membawahi koperasi dan kelompok tani. Dalam hubungannya, korporasi melakukan hubungan dengan perbankan untuk akses permodalan, dengan lembaga donor lainnya di luar perbankan, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kulitas dan kuantitas produk pertanian, serta berhubungan secara tidak langsung dengan pemerintah. Sedangkan kepada koperasi dan kelompok tani, korporasi berperan melakukan pendidikan dan pembinaan koperasi, yang kemudian akan dilanjutkan oleh koperasi ke kelompok-kelompok tani dan pada akhirnya ke para petani. Pada sistem ini, juga terlihat keterkaian antara masing-masing subsistem dalam manajemen agribisnis, baik on farm maupun off farm.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Pertanian perdesaan yang mayoritas berbasiskan pertanian membutuhkan solusi konkrit untuk meningkatkan ekonomi perdesaan yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu solusi yang dapat dilaksanakan adalah dengan memperkuat integrasi rantai subsistem agribisnis mulai dari subsistem hulu hingga subsistem hilir. Penguatan agroindustri sebagai salah satu subsistem di dalam sistem agribisnis akan membantu menggeser orientasi pertanian perdesaan, tidak hanya berorientasi pada produksi tetapi menjadi berorientasi bisnis dan pasar global melalui social entrepreneurship pada penguatan koperasi sebagai kelembagaan sosial ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia.
Kehadiran koperasi lebih merupakan soft-step reconstruction, sementara dalam kegiatannya, masyarakat perdesaan membutuhkan rekonstruksi yang lebih radikal atau hard-step reconstruction yang mampu menghubungkan koperasi dan masyarakat petani dengan akses dunia luar dan pihak-pihak yang berkepentingan dan pemerintah. Hard-step reconstruction tersebut adalah korporasi. Korporasi yang dibutuhkan adalah korporasi yang dibangun dengan melandaskan visi dan misinya pada social entrepreneurship untuk membantu dan menjadikan pertanian serta masyarakat petani perdesaan menjadi lebih sejahtera.tingkat kebutuhan sektor pertanian Indonesia terhadap model pembangunan agro-industri perdesaan berbasis komoditas lokal dalam sistem agribisnis secara keseluruhan.

5.2 Saran
Penerapan model social entrepreneurship pembangunan agroindustri perdesaan berbasis komoditas unggulan lokal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di dalamnya, termasuk pemerintah dengan berbagai kebijakan pertaniannya, pihak swasta, LSM serta masyarakat petani. Untuk membangun agroindustri perdesaan, semua pihak-pihak yang terkait harus saling bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian nasional. Selain itu dibutukan lebih banyak korporasi yang memiliki visi membangun usaha pertanian perdesaan melalui social entrepreneurship.

DAFTAR PUSTAKA
Anonymous. 2000. Pendekatan Sentra Kluster dalam Mengembangkan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.

Boone, Curtz. 2007. Contemporary Business. New York: Thomson Learning.
Bornstein D, Davis, S. 2003. Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press.

Bornstein, David. 2003. How to Change The World : Social Entrepreneurs and The Power of New Ideas. New York: Oxford University Press.

Cobia, D. 1989. Cooperatives in Agriculture. New Jersey: Prentice-Hall.
Daniel M. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Drayton, Bill. 2006. Everyone a Changemaker: Social Entrepreneurship’s Ultimate Goal. Washington : MIT Press.

Firdaus M, Susanto AE. 2004. Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.

Griffin, Ebert. 2005. Business Essential. New Jersey: Prentice Hall.
Hisrich, et. al. 2009. Entrepreneurship. New York: McGraw-Hill. Inc.
Kao JK. 1989. Entrepreneurship, Creativity and Organization. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Kasryno F, editor. 1984. Prospek Pembangunan Ekonomi Perdesaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pasaribu, Sahat M. 2007. Program OTOP Thailand dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah. Makalah Diskusi One Tambon One Product, di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta 7 Mei 2007.

Partomo TS, Soedoedono AR. 2004. Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rusidi H, Suratman M. 2002. 20 Pokok Pemikiran Tentang Pembangunan Koperasi. Bandung: Ikopin.

Sitio A, Tamba H. 2001. Koperasi: Teori dan Praktik. Bandung: Ikopin.
Yunus, M. 1996. Grameen Bank and Muhammad Yunus. Dhaka: Mowla Brothers.
Yunus, M. 1998. Banker to The Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus, Founder of The Grameen Bank. London: Aurum Press.
Yunus, M. 2007. Creating a World Without Poverty : How Social Business Can Transform OurLives. New York: PublicAffairs.
Zohar D, Marshall I. 2006. Spiritual Capital: Memberdayakan SQ Di Dunia Bisnis. Bandung: PT Mizan Pustaka.

One thought on “MODEL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PEMBANGUNAN AGRO-INDUSTRI PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN LOKAL : ANTARA KORPORASI DAN KOPERASI AGRIBISNIS

  1. Arlene Trueluck says:

    We have gone ahead and added a link back to your internet site from one of my clients requesting it. We have used your internet site URL: https://puspichanpalazzo.wordpress.com/2012/07/25/model-social-entrepreneurship-pembangunan-agro-industri-perdesaan-berbasis-komoditas-unggulan-lokal-antara-korporasi-dan-koperasi-agribisnis/ and blog title: MODEL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PEMBANGUNAN AGRO-INDUSTRI PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN LOKAL : ANTARA KORPORASI DAN KOPERASI AGRIBISNIS | fashionaholic to make sure that you get the proper anchor text. If you woud like to check out where your link has been placed, please email me at: Hornbrook8148@gmail.com. Thanks alot🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s