Konsep Pengembangan Sistem Spiritual Studentpreneurship Berbasis Multikultural dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Indonesia

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Badan PBB yang menangani masalah pendidikan (United Nation Development Program) pada tahun 2007 mengeluarkan data tentang peringkat negara-negara dunia berdasarkan daya saing kualitas sumber daya manusia, dari 117 negara, Indonesia menduduki posisi 107. Berdasarkan data tersebut kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia sangat rendah di pasar internasional. Data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah dasar kemajuan suatu bangsa. Pada saat sekarang ini, kualitas pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah dan stakeholders yang terkait dengan pendidikan. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang diterapkan oleh suatu negara. Kualitas pendidikan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dari berbagai macam faktor, diantaranya kualitas para pendidik, sarana dan prasarana yang dimiliki, sistem pendidikan yang baik, serta dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Konsep pendidikan yang dikembangkan oleh sistem pendidikan nasional Indonesia melahirkan sejumlah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran mengenai suatu bidang ilmu atau keahlian khusus, yang tujuan, isi, dan kegiatannya terprogram serta pelaksanaannya di bawah naungan suatu lembaga pendidikan. Sistem atau kurikulum pendidikan Indonesia sering mengalami perubahan, diawali dari CBSA, KBK, sampai KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pengembangan KTSP yang berlandaskan pada khasanah budaya lokal serta memperhatikan potensi tiap daerah merupakan suatu inovasi penting bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Pencapaian sistem KTSP memerlukan peran serta dari berbagai pihak, selain itu aspek tujuan yang akan dicapai perlu dikaji lebih dalam agar output sesuai dengan tujuan penerapan KTSP. Namun pada kenyataannya, penerapan sistem pendidikan di Indonesia berorientasi pada penciptaan tenaga kerja dengan kepribadian moral yang rendah. Sehingga, ilmu yang diterima diaplikasikan untuk kegiatan yang memberikan kerugian pada perkembangan moral bangsa seperti penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi. Data Transparency International tahun 2009 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara terkorup di dunia. Hal itu mencerminkan bahwa masih minimnya pendidikan moral spiritual di Indonesia.
Sistem pendidikan di Indonesia masih berdasarkan pada paradigma untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang siap bekerja tanpa dibekali dengan softskill lain seperti kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta moral kepribadian yang baik. Padahal, angka pengangguaran yang tercatat pada Februari 2009 diketahui kurang lebih sebanyak 1,1 juta orang merupakan pengangguran terdidik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan masih mengarah pada mencetak generasi yang siap bersaing di dunia kerja. Seharusnya pemikiran itu kembali diluruskan untuk mempersiapkan anak didiknya menjadi pencipta lapangan kerja. Oleh sebab itu, penerapan sistem kurikulum KTSP dengan landasan spiritual serta pengembangan budaya lokal diharapkan dapat menciptakan lulusan yang memiliki moral yang baik dan mampu mengembangkan aset potensi daerah termasuk budaya lokal sebagai modal untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pengangguran terdidik (intelektual) di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 9.259.000 orang. Dari jumlah itu, jumlah pengangguran dengan pendidikan universitas mencapai 626.600 orang, diploma sebesar 486.400 orang, SLTA kejuruan 1.337.600 orang, SLTA umum 2.133.600 orang, SLTP 2.054.700 orang, SD 2.143.700 orang, tidak tamat SD 416.000 orang dan belum sekolah 60.300 orang. Selain itu, pada januari 2009, 165 berkas kasus korupsi dari kepolisian, berhasil masuk ke pengadilan. Sebanyak 38 berkas juga dilimpahkan dari KPK ke pengadilan, serta 1.341 perkara lainnya yang masih disilidiki kejaksaan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kurangnya moral masyarakat Indonesia. Pembentukan moral bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh secara instan. Melainkan perlu ditanamkan sejak usia dini sebagai pondasi dasar moral bangsa. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya dan potensi daerah. Namun, disisi lain pengembangan budaya dan potensi daerah masih sangat minim. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu usaha untuk memaksimalkan potensi yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi bahasan utama karya tulis ini adalah :
1) Bagaimana konsep pengembangan sistem spiritual studentpreneurship barbasis multikultural dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan Indonesia?
2) Bagaimana penerapan konsep pengembangan sistem spiritual studentpreneurship barbasis multikultural dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)?
1.3 Tujuan Penulisan
1) Menjelaskan dan menganalisis konsep pengembangan sistem spiritual studentpreneurship berbasis multikultural dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan Indonesia.
2) Menjelaskan penerapan penerapan konsep pengembangan sistem spiritual studentpreneurship barbasis multikultural dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
1.4 Manfaat Penulisan
Karya tulis ini diharapkan akan dapat memberi manfaat sebagai berikut :
1) Bagi Penulis, karya tulis ini merupakan sarana untuk mengasah kemampuan menulis karya tulis ilmiah, mengamati, menganalisis, suatu permasalahan kemudian berusaha menemukan solusi bagi permasalahan sosial tersebut serta menambah wawasan dan kompetensi di bidang pendidikan.
2) Bagi Pemerintah atau Pihak-pihak yang terkait, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan terhadap sistem pendidikan di Indonesia.
3) Bagi Pembaca, karya tulis ini akan memberikan gambaran mengenai sistem pendidikan di Indonesia serta efektifitasnya dalam menghasilkan generasi yang berkualitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pendidikan
Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Sudirman, 2007). Jenjang pendidikan terdiri dari:
1) Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melaui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2) Pendidikan dasar merupakan pendidikan awal selama Sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
3) Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
4) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA.
Sedangkan jalur pendidikan terdiri dari:
1) Pendidikan formal merupakan pendidikan ynag diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
2) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan dasar, dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar mencakup pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional, dan keaksaraan lanjutan paling banyak ditemukan dalam pendidikan usia dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Quran (TPA), maupun Pendidikan Lanjut Usia Pemberantasan Buta Akasara (PBA).
2.2 Konsep Pendidikan Indonesia
Dalam suatu lembaga pendidikan kurikulum merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh guna pencapaian tujuan. Sebagai hal yang terprogram, kurikulum berisi perencanaan yang ingin dicapai, tujuan, bahan yang akan diajarkan, pembelajaran, dan alat-alat pembelajaran. Kurikulum dapat dianggap baik untuk suatu masyarakat dan pada masa tertentu apabila di dalamnya mempunyai relevansi isi dengan tujuan pendidikan nasional. Pembaharuan kurikulum mencakup semua aspek kurikulum, seperti mata perlajaran, isi atau konten, proses belajar mengajar, metode, pengelolaan waktu yang lebih baik, dan perolehan hasil belajar siswa.
Di dalam GBHN 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sementara itu, di dalam GBHN 1993 dinyatakan pula bahwa bahwa pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi, baik antara berbagai jalur, dan jenjang pendidikan maupun antara sector pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya antardaerah (Hasbullah, 2007).
Dalam suatu pendidikan dibutuhkan sebuah konsep atau pemikiran yang akan menjalankan arah pendidikan itu sendiri. Konsep merupakan pemikiran yang diciptakan oleh para ahli yang berwenang untuk proses memajukan pendidikan Indonesia. Beberapa konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia :
1) Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)
CBSA merupakan konsep pendekatan pembelajaran dengan menuntut siswa lebih aktif dari guru. Hal ini dilakukan dengan memberikan buku kepada siswa, meminta siswa membaca dan merangkum sendiri apa yang ada dalam buku pegangan yang diberikan.
2) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Pendekatan dengan model KBK mengharapkan pembelajaran kontekstual. Siswa benar-benar diharapkan aktif dalam menemukan sesuatu dari hasil pembelajaran. Pada model pendekatan dalam kurikulum ini siswa harus lebih aktif, yakni aktif dalam menemukan sesuatu selama proses pembelajaran.
3) Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP)
Seperti dua model pendekatan pembelajaran dalam kurikulum di atas, kurikulum ini sebenarnya mengharapkan model pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Keaktifan yang dimaksudkan masih pada siswa sebagai peserta didik, kemudian inovatif dan kreatif dalam menemukan hasil pembelajaran yang dimaksudkan sehingga pembelajaran tidak hanya dititikberatkan dalam ruangan (kelas) semata. Proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai output pendidikan pun memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengaitkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang diamati dan dialami siswa.
Sistem atau kurikulum yang diterapkan sekarang adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) (Matahati, 2010). Kurikulum tersebut merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP pada dasarnya kurikulum berbasis komptensi (KBK) yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL), Standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang terdapat dalam SI yang merupakan penyempurnaan dari SK dan KD yang terdapat pada kurikulum berbasis kompetensi (uji coba Kurikulum 2004). KTSP disusun sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender.
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, selajutnya disebut KTSP, atau lebih dikenal Kurikulum 2006 sejak tahun pelajaran 2006/2007 dan direalisasikan sampai pada tahun 2009/2010 (Permendiknas, No.24 Tahun 2006).
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya kurikulur pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedornan pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) (BNSP:2006).
Visi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah berprestasi, berbudaya, beriptek, dan berlandaskan iman dan takwa. Misinya yaitu meningkatkan perolehan selisih nilai ujian nasional (Gain Score Achievment), mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, meningkatkan prestasi dalam karya tulis ilmiah remaja, jurnalistik, dan olimpiade, melestarikan budaya daerah dan lingkungan hidup, mengoptimalkan kemampuan baca tulis Al-Quran dan pelaksanaan sholat berjamaah, serta meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajran. Kedalaman muatan muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi dan struktur kurikulum.Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kempetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2.3 Konsep Kewirausahaan
Menurut Stavenson, konsep kewirausahaan (entrepreneurship) adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan dari kesempatan bisnis, manajemen risiko yang menyesuaikan dengan peluang, dan melalui komunikatif dan keterampilan manajemen untuk mengerahkan manusia, keuangan, dan sumber daya material yang penting untuk membawa satu proyek ke tujuannya. Peter Drucker mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah. Wirausaha adalah usaha yang dilaksanakan dengan sifat kewiraan, yaitu berani, percaya diri, siap menanggung risiko, dan berorientasi masa depan dengan memanfaatkan dan mengelola peluang usaha yang ada.
Istilah kewirausahaan secara filosofis berarti kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar atau penggerak dalam menghadapi tantangan hidup. Pentingnya kewirausahaan dalam pemecahan masalah bangsa yang terkait dengan sedikitnya pencipta kerja menuntut pendidikan kewirausahaan diterapkan pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada generasi muda khususnya sehingga dapat menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda terdidik yang berpotensial.
2.4 Pendidikan Spiritual
Secara kultural, pendidikan pada umumnya berada dalam lingkup peran, fungsi, dan tujuan yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya ynag bermaksud mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam bentuk transfer knowledge dan transfer value. Pendidikan moral spiritual adalah pondasi untuk membentuk pribadi intelektual yang diharapkan serta mampu memberikan pencerahan dan katarsis spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Pendidikan spiritual mewujud dalam perikehidupan yang diliputi dengan kesadaran penuh, perilaku yang berpedomankan hati nuruni, penampilan yang genuine tanpa kepalsuan, kepedulian besar akan tegaknya etika sosial.
2.5 Definisi Kultur atau Budaya
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani.
Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.
1) Gagasan (Wujud ideal)
Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.
2) Aktivitas (tindakan)
Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
3) Artefak (karya)
Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.
Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya.
Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama:
1) Kebudayaan material
Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.
2) Kebudayaan nonmaterial
Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.
2.6 Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang masih belum dikenal dikalangan masyarakat. Pendidikan berbasis multikultural atau pendidikan yang berbasis budaya setempat adalah sistem pendidikan yang mengadopsi semua budaya setempat untuk mengembangkan peserta didik. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan terdiri dari berbagai macam pulau jadi masyarakat di Indonesia terbilang masyarakat yang heterogen. Untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang heterogen maka sistem pendidikan yang sentralistik tidak cocok diterapkan di Indonesia. Pendidikan Multikultural di Indonesia bertujuan untuk membina pribadi-pribadi Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Pendidikan multikultural merupakan sebuah konsep yang dibuat untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat

2.7 Komponen yang mempengaruhi kualitas output pendidikan
1) Pendidikan sebagai proses transformasi budaya
Pendidikan yang diartikan sebagai proses transformasi budaya adalah sebuah kegiatan pewarisan budaya dari satu genarasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pendidikan berkaitan dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Misalnya, berkenaan dengan kebiasaan tentang perkawinan di suatu tempat, dan kegiatan adat lainnya. Semua itu, berkenaan bagaimana memberikan sebuah pendidikan kepada generasi berikutnya tentang kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan dalam komunitas tersebut. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai suatu nilai yang kemudian mengalami proses transformasi dari generasi ke generasi.
Menurut Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, dalam bukunya “Pengantar Pendidikan”, ada tiga bentuk tranformasi pendidikan, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai kejujuran; nilai yang kurang cocok untuk diperbaiki, misalnya tata cara perkawinan; dan nilai yang tidak cocok untuk diganti, misalnya tentang beberapa hal yang dianggap tabu untuk dipakai/diterapkan zaman sekarang (2005:33-34).
Hal ini memperlihatkan bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas mempersiapkan peserta didik untuk hari esok. Untuk mesti disadari bahwa pendidikan merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional.
2) Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi
Sebagai pembentukan pribadi, pendidikan diartikan menjadi kegiatan yang sistematis dan sistemik. Terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Dikatakan sistematis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap kesinambungan (prosedural). Disebut sistemik karena berlangsung dalam semua situasi dan kondisi.
Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan pembentukan pribadi bagi mereka yang sudah dewasa. Keduanya dikatakan Tirtarahardja berlangsung secara alamiah dan menjadi sebuah keharusan (2005:35). Pembentukan pribadi tersebut mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang sejalan dengan pengembangan fisik.
3) Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara
Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan menjadi suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik di sini relatif, tergantung falsafah negara masing-masing. Bagi Indonesia, warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tak ada kecualinya.
4) Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja
Batasan pendidikan ini dimaksudkan untuk membimbing peserta didik memiliki dasar untuk bekerja. Pendidikan diberikan berupa pembekalan dasar seperti pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Hal ini sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, dalam GBHN (BP 7 Pusat) butir 23 disebutkan bahwa pemerataan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta memberikan perhatian khusus pada penanganan angkatan kerja usia muda

III. METODE PENULISAN
3.1 Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi untuk pembuatan karya tulis ini dilakukan dengan menggunakan desk study melalui pengumpulan data-data yang telah terdokumentasi sebelumnya (data sekunder), baik berupa data BPS, lembaga-lembaga penelitian atau publikasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
3.2 Analisis dan Sintesis
Data dan informasi yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis relevansinya dengan ide penulisan karya tulis, untuk kemudian menghasilkan gagasan baru serta keakuratan penerapan ide sesuai dengan tema karya tulis.
3.3 Pengambilan Kesimpulan dan Perumusan Saran
Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan perumusan saran didasarkan pada prediksi keberhasilan penerapan ide dalam karya tulis.
3.4 Kerangka Pemikiran

IV. ANALISIS DAN SINTESIS
4.1 Konsep Pengembangan Sistem Spiritual Studentpreneurship Berbasis Multikultural dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Indonesia.
Pendidikan adalah isu sentral dalam pembangunan bangsa Indonesia dewasa ini. Berbagai kebijakan dan program pemerintah dilakukan dan mengalami perubahan setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Pendidikan Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan yang akan dihadapi di masa sekarang dan masa depan. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan penyikapan tertentu dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengubah wajah kehidupan umat manusia di dunia ini.
Wajah pendidikan Indonesia yang dilaksanakan selama ini ternyata belum bisa menunjukkan output yang diharapkan. Sebagai contoh, pada awal tahun 2009 telah lebih dari 890.000 lulusan perguruan tinggi menganggur, padahal setiap tahunnya Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia menghasilkan 300.000 lulusan baru, artinya akan terjadi pertambahan jumlah pengangguran secara terus menerus setiap tahun. Ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang dibangun selama ini belum mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkualitas dan siap berkarya setelah mereka lulus dari jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Kenyataan ini baru dilihat dari lulusan Perguruan Tinggi, dimana hanya sedikit dari penduduk Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mencicipi pendidikan di level ini. Sedangkan masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak dapat menamatkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas. Ruang penerimaan di dunia kerja saat ini bagi anak-anak tersebut semakin sempit. Jikapun ada, pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan kasar.
Ternyata pendidikan yang ditempuh sampai bergelar sarjana tidak membuat anak-anak Indonesia mampu mandiri atau menciptakan lapangan kerjanya sendiri, tetapi justru cuma mencari pekerjaan. Anak-anak ini berharap untuk digaji dan bukan menggaji.
Selain itu, sistem pendidikan Indonesia juga belum mampu menghasilkan generasi yang bukan hanya cerdas secara ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga cerdas dalam hal spiritualitas. Di Indonesia kecerdasan spiritual lebih sering diartikan dengan rajin shalat, rajin beribadah, rajin ke masjid bagi yang beragama Islam, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang menyangkut agama. Padahal kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan orang untuk memberi makna dalam kehidupan. Selain itu, sebagian orang mengartikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan untuk tetap bahagia dalam situasi apapun tanpa tergantung kepada situasinya.
Mata pelajaran Pendidikan Agama yang diajarkan di sekolah ternyata hanya sebatas mencekoki siswa dengan setumpuk teori dan hafalan, namun tidak benar-benar menyentuh kedalaman dan hakikat spiritual yang membuka ruang kesadaran nurani siswa. Selain itu, tidak jarang guru yang berda di garda depan dalam dunia pendidikan juga tidak dapat menjadi figure keteladanan spiritual di hadapan peserta didik. Sebagai contoh, sebagian guru masih mengedepankan perilaku kasar dalam mendidik, membiarkan siswa mencontek dan menjiplak karya orang lain, tidak menghargai waktu, dan lain-lain. Akibatnya, Pendidikan Agama yang diajarkan di sekolah hanya sebatas formalitas saja.
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan terdiri dari berbagai macam pulau, sehingga masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang heterogen. Untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang heterogen maka sistem pendidikan yang sentralistik tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah mengalami pergantian beberapa kali hingga pada saat ini kurikulum yang bertahan adalah Kurkulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini disinyalir sebagai kurikulum yang paling baku diterapkan di Indonesia. Pada kurikulum ini, sekolah mendapatkan kesempatan untuk menentukan sendiri arah atau model pendidikan disekolahnya. Namun, dari kurikulum ini masih terdapat kekurangan, mengingat evaluasi dan kebutuhan perkembangan zaman yang menuntut peserta didik bukan hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga cerdas dalam spiritualitas, peserta didik tidak dididik dengan mental pekerja, tetapi memiliki mental pengusaha yang mandiri dan siap berkarya dan membuka lapangan pekerjaan ketika mereka menamatkan pendidikan mereka. Dan yang terakhir adalah, terkait dengan kemajemukan dan pluralitas budaya, kebiasaan dan tradisi bangsa Indonesia yang menuntut adanya pola pendidikan desentralistik dimana pola pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan harus disesuaikan dengan budaya masing-masing daerah di Indonesia. Walaupun setiap daerah memiliki pola pengembangan sistem pendidikan yang berbeda namun hal ini tidak mengikis nasionalisme kebangsaan, cinta dan bangga pada tanah air Indonesia sebagai sebuah kesatuan.
Dari paradigma berpikir seperti itulah, kemudian gagasan konsep spiritual studentpreneurship berbasis multikultural timbul. Konsep ini mengintegrasikan ketiga kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia saat ini ke dalam sebuah konsep pengembangan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Konsep sistem pengembangan gagasan spiritual studentpreneurship berbasis multikultural dijelaskan pada gambar berikut.

Pada gambar tersebut diperlihatkan hubungan antar bagian pada spiritual studentpreneurship berbasis multikultural. Konsep spiritual studentpreneurship berbasis multikultural dibagi menjadi tiga aspek pendukung utama, yaitu integrated spiritual, holistic entrepreneurship dan keduanya dilaksanakan dengan berbasiskan multikultural.
4.1.1 Integrated Spiritual Learning
Kecerdasan spiritual menurut penelitian-penelitian di bidang neurologi (ilrnu tentang syaraf) memiliki tempat di dalam otak. Jadi ada bagian dari otak manusia dengan kemampuan untuk mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, untuk melihat Tuhan. Dalam hal ini maksudnya adalah menyadari kehadiran Tuhan di sekitar kita dan untuk memberi makna dalam kehidupan. Jadi, ciri orang yang cerdas secara spiritual di antaranya adalah bisa memberi makna dalam kehidupannya.
Kecerdasan spiritual yang dimaksud tidak terbatas pada ruang lingkup agama tertentu, namun kecerdasan spiritual (SQ) yang dimaksud adalah kecerdasan yang digunakan untuk merengkuh makna, nilai, tujuan terdalam, dan motivasi tertinggi manusia. Kecerdasan spiritual adalah cara manusia menggunakan makna, nilai, tujuan, dan motivasi tersebut dalam proses berpikir, dalam setiap keputusan yang dibuat manusia dan dalam segala sesuatu yang manusia pikir patut untuk dilakukan. Kecerdasan inilah yang akan dibangun di pendidikan sekolah anak-anak Indonesia. Bukan sebatas pendidikan agama yang disampaikan secara teoritis dan berdampak formalitas seperti halnya mata pelajaran lainnya.
Pendidikan spiritual yang ingin dibangun adalah integrated spiritual learning. Integrated spiritual learning adalah sistem pembelajaran spiritual yang terintegrasi dan melibatkan seluruh aspek dalam pendidikan di sekolah. Aspek tersebut meliputi kurikulum, peserta didik dan tenaga pendidik. Kurikulum yang diterapkan melalui pendidikan agama di masing-masing sekolah yang menyentuh hakikat dan kedalaman spiritual, sehingga menghasilkan kesadaran murni dari para peserta didik. Penerapan ini tidak hanya melibatkan proses belajar mengajar di dalam ruangan, tetapi meliputi berbagai macam aktivitas fisik dan emosional baik di dalam maupun di luar kelas. Sebagai contoh, para peserta didik tidak hanya diajarkan pentingnya menolong atau berempati pada orang lain, tetapi para peserta didik juga diajak langsung melakukan aktivitas ini di lapangan. Mereka diajak untuk memberikan bantuan dan solusi bagi pengemis-pengemis atau anak putus sekolah. Dari aktivitas fisik ini akan timbul sebuah pengalaman emosional dan spiritual yang akan semakin terasah jika semakin sering dilakukan. Selain pengimplementasian dalam bentuk aktivitas fisik, pendidikan spiritual sangat membutuhkan prilaku yang konsisten dari seluruh pihak di dalam lingkungan sekolah. Guru, sebagai tenaga pendidik wajib menunjukkan teladan dalam setiap aktivitas, proses belajar mengajar dalam hubungannya dengan peserta didik. Begitu pula dengan peserta didik. Kondisi lingkungan sekolah diciptakan sedemikian rupa yang membiasakan para peserta didik untuk konsisten dalam prilaku mereka. Misalnya dengan menyiapkan sanksi moral maupun hukum bagi kegiatan-kegiatan kriminal. Sanksi ini tidak hanya bersifat tertulis, namun tersosialisasikan dengan baik ke seluruh peserta didik melalui pemberian pemahaman dan makna mengapa sanksi itu diberlakukan dan dampaknya. Jadi, para peserta didik tidak sebatas mengetahui sanksi itu ada secara tertulis, namun mereka tidak memahami maknanya.
Melalui Integrated spiritual learning, diharapkan dapat dihasilkan generasi anak-anak Indonesia yang tidak hanya cerdas ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Kecerdasan spiritual yang tinggi akan mengurangi budaya korupsi, dan angka kriminalitas bangsa Indonesia.
4.1.2 Holistic Entrepreneurship
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, angka pengangguran lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia sangat tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya cerdas secara ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga cerdas dalam melihat peluang, mandiri dan memiliki mental pengusaha yang menciptakan lapangan kerja.
Proses menghasilkan generasi seperti ini tidak mudah. Hal ini karena sejak kecil, mayoritas anak-anak Indonesia dididik agar memiliki mental pencari kerja. Di sekolah mereka belajar dan diminta memiliki cita-cita. Namun, anehnya tidak ada yang memberitahu anak-anak tersebut bahwa pengusaha adalah sebuah cita-cita juga. Mayoritas cita-cita dan profesi yang disebutkan di sekolah adalah profesi pencari kerja. Sehingga, tidak heran jika ketika mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mental seperti ini sangat sulit diubah. Akibatnya, seperti yang disaksikan saat ini di negara kita, peningkatan pengangguran lulusan Perguruan Tinggi setiap tahunnya.
Melihat kenyataan ini, maka sudah saatnya pendidikan kewirausahaan dimasukkan sebagai mata pelajaran di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Pendidikan kewirausahaan ini perlu dibangun dan diajarkan sejak anak-anak memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Pendidikan kewirausahaan yang diajarkan di sekolah dilakukan secara holistik. Artinya, pembelajaran kewirausahaan tidak hanya sebatas teori dan pemahaman di buku teks saja. Namun, output dari pendidikan kewirausahaan ini adalah munculnya generasi yang memiliki mental wirusaha dan berani melakukan kegiatan wirausaha. Karena itu sistem pembelajaran pendidikan kewirausahaan ini terdiri dari dua aspek, yaitu:
1) Nilai-nilai : Pembelajaran kewirausahaan melalui buku teks dan proses belajar mengajar di dalam ruang kelas.
2) Aplikasi : Praktik langsung kewirausahaan dalam berbagai metode untuk melatih jiwa dan mental wirausaha peserta didik. Aplikasi pendidikan kewirausahaan tidak hanya melatih mental dan jiwa wirausaha peserta didik, tetapi juga memberikan keterampilan tertentu kepada peserta didik. Keterampilan ini didasarkan pada aspek cultural dan potensi lokal daerah setempat. Jadi setiap daerah akan mengajarkan keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan potensi daerahnya. Peserta didik diminta untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas atas keterampilan yang diajarkan. Hasil dari inovasi dan kreativitas ini akan menjadi produk unggulan daerah. Hasil inovasi dan kreativitas ini kemudian menjadi produk yang dapat dipasarkan melalui bazar atau usaha siswa. Dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk membantu menyalurkan produk-produk yang dihasilkan sebagai produk unggulan daerah.

4.1.3 Multikultural
Sistem pendidikan multikultural berisi sistem pendidikan yang dibutuhkan masyarakat di daerah masing-masing. Aspek-aspek yang tercakup di dalam pendidikan multikultural antara lain:
1) Aspek Kurikulum
Kurikulum di dalam pendidikan multikultural berisi tentang segala bentuk rencana pembelajaran yang dibutuhkan di daerah-daerah yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan geografi masing-masing daerah. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah merupakan konsep kurikulum dimana sekolah secara otonom melakukan pengelolaan sekolah masing-masing. Sehingga setiap sekolah mampu mengembangkan kompetensinya sendiri yang dianggap perlu berdasarkan aspek budaya dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dimana sekolah tersebut berada. Misalnya sekolah yang berada di daerah pegunungan dan di daerah perairan akan berbeda dalam hal pengembangan kompetensi kewirausahaan yang menjadi bagian kurikulum yang diterapkan. Bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah perairan, pendekatan kurikulum yang dilakukan adalah dengan melihat budaya dan potensi di daerah perairan tersebut, seperti pelajaran yang diajarkan adalah pengenalan komoditi perikanan yang bernilai ekonomi tinggi, proses pembudidayaan, pembutan produk hasil perairan, hingga aspek manajerial pemasaran produk perikanan. Selain itu daerah yang memiliki budaya khas lokal seperti batik dapat dimasukan kedalam pembelajaran kurikulum sehingga dapat meningkatkan kecintaan kalangan pelajar terhadap budaya lokal yang dimiliki, pelajarpun dapat mengembangkan usaha pembuatan batik sebagai bidang wirausaha.
b) Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan dan Pendidik di dalam pendidikan multikultural akan lebih memberdayakan sumber daya manusia profesional yang tersebar di daerah-daerah, atau memberdayakan melatih tenaga professional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan setiap daerah. Pengangkatan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan agar tenaga pendidik dapat fokus menjalankan tugasnya sesuai kompetensi masing-masing.
c) Sumber Daya
Sumber daya yang digunakan mencakup sumber daya alam tiap daerah, sumber daya manusia (tenaga pengajar) dan faktor pendukung lain seperti tinjauan literatur pengajaran kurikulum dan peran serta pemerintah daerah sebagai pemegang otonom tertinggi. Sumber daya alam seperti potensi komoditas unggulan daerah merupakan bahan kajian yang dapat diajarkan dalam kurikulum ini. Pemerintah Daerah adalah pihak yang menfasilitasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan budaya setempat.
d) Evaluasi
Sistem evaluasi yang digagas berbentuk desentralistik atau otonom. Dengan kata lain sekolah yang berhak mengadakan evaluasi sendiri tanpa ada kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan sekolah yang mengetahui potensi siswa tanpa mengabaikan peningkatan mutu pendidikan nasional. pelaksanaan evaluasi juga perlu peran serta pemerintah pusat dalam hal penetapan standarisasi penilaian dengan tetap memperhatikan aspek kompetensi lokal tiap daerah berdasarkan peniliaian dasar dari pemerintah daerah.
Selain keempat aspek tersebut, ada lima program prioritas pendidikan multikultural sebagai berikut:
1) Lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya
Lembaga-lembaga pendidikan bukan hanya sebagai pusat belajar dan mengajar dalam pengertian “intellectual development”, tetapi harus pula merupakan pusat penghayatan dan pengembangan budaya lokal. Lembaga pendidikan yang dimaksud di sini adalah sekolah. Program-program penghayatan kebudayaan tersebut hendaknya merupakan bagian dari kegiatan sekolah. Selain memasukkan mata pelajaran yang terkait dengan budaya setempat ke dalam muatan lokal kurikulum pembelajaran sekolah, pengenalan terhadap budaya dan potensi lokal juga diperluas dengan berbagai program pengenalan dan penghayatan budaya dan potensi lokal. Sumber-sumber pengenalan tersebut, seperti buku-buku, kerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan, dunia seni dan budaya lokal, serta pelaku-pelaku budayadan usaha lokal perlu difasilitasi dengan baik.
2) Pendidikan kewargaan
Pada masa lampau, kita mengenal berbagai macam versi pendidikan kewarganegaraan, bukan kewargaan. Titik berat dari pendidikan kewarganegaraan adalah hal-hal yang berkenaan dengan hak serta kewajiban sebagai seorang warga negara. Berkaitan dengan program pendidikan mengenai dasar-dasar negara atau lebih khas lagi nilai-nilai moral pancasila. Erat berkaitan dengan program pendidikan tersebut, kita pernah mengenal pendidikan budi pekerti. Namun, pada perkembangannya, pendidikan budi pekerti dihilangkan karena dianggap telah memadai apabila diberikan pelajaran mengenai nilai-nilai pancasila. Salah satu yang dilupakan di dalam program pendidikan kewarganegaraan yaitu bahwa seseorang itu adalah anggota dari masyarakat lokalnya dengan kebudayaan dan potensi masing-masing. Termasuk di dalam hal ini, adat istiadat yang mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan bersama.
Pendidikan kewargaan dalam wadah pendidikan multikultural berbeda dengan konsep yang dikenal saat ini dalam pendidikan kewarganegaraan. Titik tolaknya adalah budaya dalam lingkungan peserta didik yang kemudian akan bermuara kepada nilai-nilai budaya nasional seperti yang dilaksanakan pada masa lalu dalam pendidikan kewarganegaraan (civil education). Dalam era globalisasi dunia terbuka dewasa ini, pengenalan terhadap nilai-nilai budaya dan moral dalam masyarakatnya sendiri merupakan batu loncatan untuk memasuki dunia global yang luas dengan nilai-nilai moralnya yang terbuka. Apabila peserta didik telah mempunyai modal pengenalan dan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya sendiri, maka hal ini merupakan batu loncatan untuk memilih nilai-nilai baru yang dilahirkan atau dibawa oleh globalisasi.
Dalam hubungannya dengan manajemen berbasis sekolah, sekolah memiliki hak untuk menentukan kegiatan-kegiatan budaya dan keterampilan yang berhubungan dengan potensi lokal manakah yang dapat dijadikan pokok-pokok ajaran di sekolah. Dengan demikian, tidak disusun kurikulum yang sama untuk seluruh sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah menentukan sendiri pendidikan kewargaan yang dituntut oleh masyarakatnya, baru kemudian diperkenalkan kepada nilai-nilai budaya lainnya yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di nusantara dan akhirnya tentunya sebagai warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkenalkan kepada nilai-nilai Pancasila yang mengikat kehidupan bersama.
3) Kurikulum pendidikan multikultural
Pendidikan kewargaan tidak mungkin disusun di dalam satu kurikulum yang uniform untuk seluruh Indonesia. Sesuai dengan otonomi pendidikan yang diberikan kepada daerah, tentunya setiap daerah menyusun kembali kurikulum pendidikan multikultural yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Hal ini berarti dibutuhkan ahli-ahli kurikulum dengan pengetahuan yang luas mengenai kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Para pakar inilah yang menyusun bentuk dan isi pendidikan multikultural dalam berbagai bentuknya. Pendidikan multikultural bukan hanya berarti menyusun mata pelajaran pendidikan multikultural, misalnya di Pulau Jawa, adanya muatan lokal Mata Pelajaran Bahasa Jawa. Namun, sebagaimana budaya itu sendiri merupakan suatu entity yang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, maka pendidikan multikultural juga menjiwai seluruh mata pelajaran di sekolah.
4) Kebijakan penyebaran informasi
Pendidikan pada hakikatnya merupakan penyebaran informasi secara luas dan benar. Dalam era globalisasi penyebaran informasi bukan hanya pada lembaga-lembaga sekolah dengan gurunya, serta buku-buku pelajaran dan buku bacaan, tetapi juga perlu adanya kebijakan khusus mengenai penyebaran informasi kepada generasi muda. Generasi muda harus dan perlu diperkenalkan dengan sumber-sumber informasi yang modern maupun yang tradisional. Informasi mengenai budaya lokal merupakan titik fokus dari pengembangan sikap multikultural dari generasi muda. Hal ini berarti politik perbukuan harus diubah, yaitu pertama-tama memberikan prioritas kepada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai budaya serta kehidupan sosial masyarakat lokal. Perpustakan sekolah selain sebagai pusat informasi bagi peserta didik, juga merupakan pusat informasi desa, artinya dijadikan tempat bagi warga desa untuk mengetahui lebih mendalam akan kebudayaannya, kebudayaan suku-suku lain serta potensi lokal daerah lain.
5) Pendidikan guru
Program-program prioritas yang menyangkut budaya lembaga-lembaga pendidikan, pendidikan kewargaan, isi pendidikan yang dituangkan di dalam kurikulum serta sumber-sumber pendidikan seperti perbukuan dan informasi yang disebarluaskan hanya dapat berfungsi apabila digerakkan oleh tenaga guru. Pelaksanaan pendidikan multikultural seperti telah dijelaskan hanya dapat dilaksanakan apabila guru itu sendiri adalah pemain dari kehidupan yang multikulturalis. Hal ini berarti kita memiliki suatu “genre” baru guru Indonesia. Pada masa lalu kita mengenal angkatan guru Indonesia yang menguasai nilai-nilai dan tuntutan nasional tetapi tidak mengetahui nilai-nilai di dalam kebudayaan dan potensi lokalnya sendiri. Sebaliknya, di dalam suasana otonomi daerah timbul sikap ekstrem yaitu ingin menekankan kepada kebutuhan daerah tanpa menyadari akan bahaya hilangnya tanggung jawab sebagai warga dari bangsa dan negara Indonesia yang bersatu. Kedua ekstrem ini adalah tidak tepat.
Para guru mempunyai tanggung jawab membawa generasi muda, yang bukan hanya menguasai budaya lokalnya tetapi juga sebagai anggota masyarakatnya Indonesia yang bersatu. Para guru selain dididik di universitas-universitas yang ada di daerah, juga perlu mendapatkan pendidikan multikultural dalam arti pengenalan terhadap budaya daerah sendiri dan budaya-budaya lain yang tersebar di seluruh nusantara. Banyak program yang dapat dikembangkan dari prinsip ini, misalnya dengan diadakannya program pertukaran mahasiswa calon guru di daerah-daerah agar seorang guru tidak hanya mengenal budaya daerah dimana dia dilahirkan, tetapi juga mengenal budaya daerah nusantara. Konsekuensi dari pendidikan guru semacam ini adalah adanya suatu kebijakan mengenai guru sebagai pegawai nasional. Hal ini dilakukan selain mempersiapkan tenaga guru dari daerah setempat. Artinya seorang guru Indonesia pada prinsipnya dapat ditempatkan dimana saja di seluruh pelosok tanah air dengan tuntutan khusus dari daerah terhadap tenaga profesi guru yang sesuai dengan budaya dan masyarakat daerah. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan adanya pusat-pusat pendidikan guru nasional dalam jumlah tertentu yang dapat menyiapkan tenaga-tenaga guru multikulturalis di kemudian hari. Sehingga, diperlukan upaya-upaya untuk melahirkan suatu undang-undang khusus mengenai guru yang mengatur mengenai tenaga guru sebagai tenaga nasional. Tentu saja undang-undang ini tidak mengabaikan ketersediaan tenaga guru yang berasal dari daerah setempat dan menguasai budaya dan masyarakat setempat. Bagi tenaga guru yang berasal dari daerah setempat, mereka dapat dipekerjakan di daerah tersebut. Namun, bukan tidak memungkinkan jika ada tenaga guru yang dipekerjakan secara nasional, siap ditempatkan dimana saja di seluruh pelosok tanah air.
Apabila hal yang telah digagas diatas dapat dilaksanakan, bukan tidak mungkin pendidikan nasional akan meningkat kualitasnya. Pendidikan dengan berbasis budaya lokal akan membangun siswa untuk dapat mencintai budaya daerahnya masing-masing dan tentu saja budaya nasional pada umumnya. Karena Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang heterogen dimana terdapat banyak sekali budaya daerah, dan budaya daerah tersebut merupakan bagian dari budaya nasional bangsa Indonesia
4.2 Penerapan Konsep Pengembangan Sistem Spiritual Studentpreneurship Berbasis Multikultural dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Dasar pemilihan ketiga jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan menengah (SMA) adalah karena ketiga jenjang pendidikan formal ini mayoritas ada di setiap daerah di seluruh nusantara. Berbeda dengan Perguruan Tinggi (PT) yang hanya terdapat di daerah-daerah tertentu saja. Selain itu gagasan konsep pendidikan yang ditawarkan ini harus diterapkan pada pendidikan sejak anak memasuki pendidikan dasar, agar perubahan dan pembentukan generasi Indonesia lebih komprehensif dan konsisten.
4.2.1 Integrated Spiritual Learning
Penerapan sistem Integrated Spiritual Learning pada setiap tingkatan kelas dibedakan sesuai kebutuhan dan kesiapan anak-anak pada masing-masing tingkatan kelas. Thomas Lickona (2007) menyatakan masa-masa ketika seorang anak berusia antara 8,5-14 tahun adalah masa-masa mereka memasuki fase memenuhi harapan lingkungannya (peer-oriented morality). Beberapa ciri khas dari perkembangan moral anak pada tahap ini adalah ingin mendapatkan penghargaan sosial dari orang lain, dapat mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dapat menerima otoritas orang yang lebih tua, bisa menerima tanggung jawab dan sudah mulai memiliki nurani (rasa bersalah dan malu), namun belum mantap karena msih terpengaruh oleh lingkungan luarnya, terutama menyangkut konsep diri yang ingin diterima oleh lingkungannya. Sehingga, tips untuk para tenaga guru di SD adalah memelihara hubungan baik dengan mereka dengan menjalin komunikasi, turut serta memecahkan masalahnya, dan membantu mereka menemukan identitas dirinya. Selain itu, tenaga guru juga membantu membangun konsep diri yang positif seperti tidak membanding-bandingkan dengan temannya, memberikan penghargaan pada perilaku positif yang mereka lakukan, mendorong mereka menemukan teman-teman yang baik, serta membantu mereka menghilangkan kebiasaan mengecilkan orang lain. Selain itu, tenaga guru harus secara aktif mendiskusikan permasalahan moral dan menyeimbangkan antara memberi kebebasan terhadap mereka dan mengontrol tindakan mereka.
Hal-hal di atas perlu dilakukan secara aktif oleh tenaga guru pada anak-anak SD selain memberikan pengajaran spiritual yang menyentuh makna dan nilai. Artinya, anak-anak SD tidak hanya diajarkan tentang teori sedekah atau menolong orang lain, tetapi mereka diberi pemahaman alasan mereka harus melakukannya, sehingga memunculkan kesadaran murni pada mereka untuk melakukannya.
Dalam aktivitasnya, pendidikan spiritual difasilitasi secara langsung di sekolah. Misalnya untuk mengasah jiwa menolong orang lain, di kelas di sediakan kotak sedekah sejak anak-anak memasuki kelas satu SD. Dengan demikian, diharapkan anak-anak tersebut belajar untuk menyisihkan sebagian dari uang sakunya untuk menolong orang lain. Tenaga guru perlu menjelaskan bagaimana kondisi banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan di luar sekolah dan manfaat yang anak-anak ini peroleh jika mereka memberikan sedikit dari uang saku mereka.
Sedangkan pada siswa SMA (usia 16-19 tahun), anak-anak memasuki tahapan perkembangan moral dimana mereka mulai menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Di sinilah peran sanksi moral dan hukum berperan.

4.2.2 Holistic Entrepreneurship
Pendidikan kewirausahaan pada anak-anak SD dimulai sejak mereka memasuki kelas satu SD. Namun, kurikulum dan bahan ajar disesuaikan dengan kesiapan anak-anak pada setiap tingkatan kelas. Misalnya, pada anak kelas satu SD, mereka diajarkan pendidikan kewirausahaan dengan metode cerita. Isi buku teks adalah cerita tentang orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli misalnya, atau menghasilkan barang dan menjualnya. Tentu saja bahasa dan gambar divariasikan dan disesuaikan dengan kesiapan anak kelas satu untuk dapat menerimanya. Selain peran buku teks, justru peran tenaga guru sangat penting. Tenaga guru diharapkan mampu memberikan pengarahan dan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan yang sederhana. Selain itu, anak-anak ini juga dilibatkan dalam aktivitas fisik untuk melatih jiwa dan mental wirausaha. Misalnya, anak-anak SD sering diminta untuk membuat prakarya. Sekarang, selain membuat prakarya, anak-anak juga diminta untuk menjual prakarya itu.
Pada siswa SLTP, pendidikan kewirausahaan memasuki jenjang yang lebih tinggi dibanding di SD. Buku teks berisi pemahaman dan penerapan kewirausahaan, cerita tentang tokoh-tokoh sukses di dunia usaha berikut aplikasinya yang lebih tinggi. Selain itu, para siswa ini juga dibekali dengan keterampilan berbasis potensi daerah masing-masing. Dari keterampilan tersebut kemudian dihasilkan berbagai macam produk dan jasa. Produk dan jasa yang dihasilkan harus dapat dijual, misalnya melalui bazar. Bazar dapat dijadikan even rutinan yang difasilitasi sekolah dan Pemerintah Daerah dan terbuka bagi seluruh masyarakt daerah tersebut.
Sedangkan pada siswa SMA, tingkatan pendidikan kewirausahaan semakin tinggi. Selain pada proses belajar mengajar di sekolah, diharapkan ada target khusus dari mata pelajaran ini dengan menetapkan setiap siswa harus memiliki sebuah usaha, apapun bentuk dan cakupan usahanya sebelum mereka menamatkan pendidikannya di SMA. Hal ini dikontrol dan dievaluasi secara intensif oleh pihak sekolah.
4.2.3 Multikultural
Pendidikan multikultural disesuaikan dengan daerah dimana sekolah berada. Pendidikan multikultural ini diterapkan sejak anak memasuki bangku SD. Namun, seperti halnya pendidikan spiritual dan kewirausahaan, yang membedakan hanya tingkatan dan cakupan budaya yang dipelajari. Pada siswa SD misalnya, mereka baru sebatas diperkenalkan kepada budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Sedangkan pada siswa SLTP, mereka sudah diminta untuk menguasai dan dapat melakukan aktivitas budaya di daerah setempat, dan pada siswa SMA, mereka bukan hanya dituntut untuk mengetahui dan dapat melakukan aktivitas budaya daerah setempat, tetapi juga mengetahui budaya dan kebiasaan masyarakat di daerah lain. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui program pertukaran pelajar antar daerah. Hal ini berdampak positif pada pembangunan kecintaan dan kebanggaan pada budaya lokal, namun tidak menghilangkan kecintaan dan kebanggaan kepada budaya nusantara sebagai sebuah kesatuan.
Budaya lokal sebagai kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun merupakan aset terpenting yang bisa dijadikan sebagai sumber daya potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Sistem kurikulum KTSP memberikan peluang bagi pelajar untuk ikut turut dalam hal pengembangan budaya lokal yang dapat dikenalkan sejak dini. Pelajar sekolah yang menerapkan KTSP baik di tingkat SD sampai SMA memiliki peranan masing-masing dalam menjaga dan mengembangkan potensi budaya yang merupakan aset yang berharga bagi kehidupan masyarakat.
Kurikulum KTSP dengan pengembangan multikultural bertujuan agar kurikulum KTSP dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing berdasarkan potensi budaya lokal tiap daerah. Proses evaluasi sistem KTSP dengan pengembangan multikultural memerlukan peran serta pemerintah pusat selain peran pemerintah daerah untuk bersama-sama menyusun konsep penerapan sistem KTSP yang sesuai, agar pada saat pelaksanaannya tidak menyebabkan perpecahan antara suku budaya di Indonesia dengan masing-masing terlalu menonjolkan sikap kedaerahan dan tidak menghiraukan nasionalisme bangsa Indonesia.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Pendidikan mempunyai peranan penting dalam memajukan suatu negara. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan suatu sarana dalam mengembangkan sumber daya manusia suatu Negara. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih berparadigma untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang siap bekerja, belum untuk menciptakan suatu lulusan yang siap untuk memberikan pekerjaan kepada orang atau dengan kata lain berwirausaha. Selain itu pada kenyataannya ilmu yang diterima, diaplikasikan untuk kegiatan yang memberikan kerugian pada perkembangan moral bangsa. Oleh karena itu, guna mengantisipasi masalah berikut pendidikan Indonesia perlu mengajarkan pelajarnya mengenai akhlak spiritual dan kewirausahaan yang dapat diterapkan pada pelajaran pendidikan kewirausahaan yang dimulai sejak berada di tingkat Sekolah Dasar (SD).
Kurikulum yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Melalui kurikulum inilah konsep “ Sistem Spiritual Studentpreneurship” dapat dikembangkan melalui budaya dan potensi daerah dimana sekolah tersebut berada. Sehingga konsep Spiritual Studentpreneurship berkembang berbasiskan multikultural. Sistem pengembangan Spiritual Studentpreneurship berbasiskan multikultural, aspek spiritual dibangun melalui tiga unsur yaitu kurikulum, peserta didik dan tenaga pendidik. Aspek holistic kewirausahaan unsurnya adalah kurikulum yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang diajarkan melalui materi pelajaran pendidikan kewirausahaan dan kemudian dilakukan pengaplikasiaanya. Aspek multikultural meliputi kurikulum, tenaga pendidik, sumber daya dan evaluasi.
Penerapan konsep “Spiritual Studentpreneurship” berbasiskan multikultural perlu diberlakukan sejak di Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah atas dengan sistem pengajaran yang berbeda pada setiap tingkatannya. Melalui penerapan konsep ini, diharapkan pelajar Indonesia dapat menjadi pelajar yang mandiri dengan memiliki akhlak yang baik dan mampu mengembangkan potensi dan budaya daerah masing-masing. Dengan menerapkan konsep spiritual studentpreneurship berbasis multikultural pendidikan Indonesia dapat berkembang dan menjadikan negara Indonesia lebih maju dengan pengurangan tingkat pengangguran, korupsi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
5.2 Saran
Beragamnya pendekatan dalam sistem pendidikan, diharapkan pemerintah dapat memikirkan dampak baik dan buruknya terhadap konsep pendidikan yang akan dicetuskan. Disarankan pula kepada pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan konteksnya. Guru hendaknya tidak lagi menggunakan model lama sehingga penyimpangan pengertian terhadap nama kurikulum terus berlangsung. Perlu ditekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap berhasil-tidaknya seorang murid sehingga guru dituntut lebih aktif membaca, menulis, dan mencari segala sumber ilmu untuk diterapkan dalam proses pembelajaran.
(Puspi)

2 thoughts on “Konsep Pengembangan Sistem Spiritual Studentpreneurship Berbasis Multikultural dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Indonesia

  1. Paradigma keikhlasan menjadikan hati kita pribadi yang ikhlas, walaupun hatinya sedang menjadi pelabuhan yang sulit meng-ikhlas-kan.
    Syukron atas jerih payah Antum yang telah berbagi tulisan yang bermanfaat ini. Jazakallah khoiron katsiiro

  2. Hiya very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?I am happy to find numerous useful info right here within the publish, we’d like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s